Gerbang Indah Nusantara

Switch to desktop Register Login

Berita (153)

Harmonisasi Insinyur Profesional dengan Perekayasa

Published in Berita

Sertifikasi tenaga kerja dibutuhkan, dalam menghadapi kemungkinan membanjirnya tenaga asing bersertifikat, terkait diberlakukannya keterbukaan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Pada tanggal 11 April 2014 diselenggarakan rapat PII (Persatuan Insinyur Indonesia) dan BPPT yang dimaksudkan sebagai penjajagan harmonisasi jabatan fungsional Perekayasa BPPT dengan Insinyur Profesional PII karena terdapat tingkatan yang berbeda antara sertifikasi PII dan jabatan fungsional Perekayasa. Terdapat tiga tingkatan sertifikasi PII, yaitu: Insinyur Profesional Pertama/IPP, Insinyur Profesional Madya/IPM, dan Insinyur Profesional Utama/IPU. Sedangkan jenjang jabatan fungsional Perekayasa BPPT terdiri dari: Perekayasa Pertama, Perekayasa Muda, Perekayasa Madya, dan Perekayasa Utama. sehingga usul harmonisasi (penyetaraan) adalah:
-  Insinyur  setara dengan  Perekayasa Pertama
-  Insinyur Profesional Pertama setara dengan Perekayasa Muda
-  Insinyur Profesional Madya setara dengan Perekayasa Madya
-  Insinyur Profesional Utama setara dengan Perekayasa Utama

Diusulkan pula, sebagaimana halnya dokter, lulusan S1 bergelar Sarjana Kesehatan, setelah mendapat pendidikan lanjutan, baru bergelar profesi dokter. Demikian pula dengan lulusan S1 bergelar Sarjana Hukum (SH) yang baru dapat bergelar profesi Notaris setelah mendapat pendidikan lanjutan. Oleh karena itu, lulusan S1 bergelar Sarjana Teknik (ST), setelah mendapat pendidikan lanjutan, baru bergelar Insinyur.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Dr. Marzan A. Iskandar/Kepala BPPT, Dr. Tatang A.Taufik/Deputi Ka BPPT bidang PKT, Arya Rezavidi, PhD/Kapusbindiklat BPPT, Ir. Rudianto/Mantan Direktur Eksekutif PII dan Ir. Faisal Safa/Direktur Eksekutif PII. [pri/aw]

US Embassy Visit To The Center For Technology Incubator

Published in Berita

On April 3rd, 2014, US Embassy visited Center for Technology Incubator (BIT) in Puspiptek, South Tangerang. This was the third visit since 2012. Beside Sarah Bailey (US Department of State, Entrepreneurship Program Manager), other representatives from US Embassy, Kathryn Pharr (Science, Technology, & Innovation Program Manager), Samuel B. Howerton (Deputy Director, Office of Science and Technology Cooperation), Christin C. KJelland (Foreign Affairs, Office of Science and Technology Cooperation) also joined the visit. The purposes of their visit were to gain information about the process and procedures of technology incubator in Indonesia, especially in the Center for Technology Incubator, and to visit the incubating tenants.

The Head of the Center for Technology Incubator, Iwan Sudrajat gave a presentation about BIT and the innovation system. Some of the questions from the representatives of US Embassy were how the tenants can be incubated, the target of the incubation for the tenants, time limit for the tenant, the funding resources and how the innovation system can be supported by the incubators. At the end of the visit, Sudrajat invited US Embassy representatives on behalf of the Deputy Chairman of Technology Policy Assessment to join the Leaders’ Forum in April 15, 2014 and invited Sarah Bailey to be a guest speaker in UNS, Solo.  Bailey welcomed those good opportunities and look forward to attending the invitations.(hk)

TANGERANG SELATAN – Pada Hari Rabu, 2 April 2014 telah dilaksanakan Forum Perekayasa keempat (4) di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi, Puspiptek – Tangerang Selatan. Forum perekayasa ini dilakukan rutin setiap bulan oleh Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi (PPKDT). Topik yang dipaparkan dalam forum bulan ini adalah “Peran Engineering Staff dalam Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (STKK), Studi Kasus Kegiatan di PKT”. Paparan dimulai dengan pembukaan oleh Asep Husni Yasin Rosadi selaku Direktur PPKDT sekaligus memberikan sekilas gambaran umum mengenai Sistem Tata Kerja STKK.

Pembicara dalam forum ini, yaitu Saparudin, memaparkan tentang dasar kegiatan kerekayasaan, bidang keilmuan, tata kerja kerekayasaan, tipe organisasi kerekayasaan, butir-butir kegiatan dan angka kredit, contoh lembar kerja (working sheet), dan contoh catatan teknis (technical note). Informasi dalam Forum Perekayasa kali ini diharapkan bermanfaat bagi CPNS untuk menggali informasi dari Pejabat Fungsional Perekayasa mengenai peran engineering staff (ES) dalam STKK.
Dijelaskan bahwa tugas perekayasa (ES) dalam STKK adalah melaksanakan kegiatan penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian seperti diinstruksikan dalam Program Manual untuk spesifikasi bidang tertentu, di bawah koordinasi Leader. Kegiatan ES dalam STKK di PKT antara lain adalah melaksanakan explorasi, melaksanakan observasi dan melaksanakan pengukuran.
Produk ES dalam STKK yang dapat dinilai untuk mendapatkan poin angka kredit adalah technical note (TN) dan working sheet (WS). Pencatatan TN dan WS sebaiknya ditulis dengan rapi, berisi kegiatan yang dilaksanakan serta hasil dari kegiatan. Dalam technical note perlu menuliskan nomor butir kerekayasaan sehingga memudahkan penilai. Untuk menilaikan angka kredit, perlu memperhatikan tanggal dikeluarkannya sertifikat, tanggal pengerjaan technical note dan working sheet dalam satu periode.
Pada sesi tanya-jawab, CPNS menanyakan mengenai bagaimana penilaian angka kredit dari tugas yang diberikan oleh deputi, atau pekerjaan lain yang bukan merupakan program kerekayasaan unit kerja. Untuk tugas di luar kerekayasaan dapat disiasati dengan memasukan pada SKI dan membuat tulisan karya ilmiah yang diterbitkan dari bahan tugas tersebut. Sehingga melalui tugas tambahan dapat dijadikan sumber lain dalam mendapatkan angka kredit melalui jurnal atau buku.
Pada akhir diskusi, Umiati menambahkan beberapa poin yang perlu diperhatikan, untuk menjadi perekayasa dapat melalui dua jalur antara lain impassing dan normal. Jalur yang dapat ditempuh oleh CPNS adalah melalui jalur normal. Pengajuan angka kredit dapat dilakukan akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Beberapa paper dari beberapa orang dapat dijadikan satu menjadi bunga rampai sehingga setiap orang mendapat 6 poin.
Semoga dengan adanya forum perekayasa yang mengangkat topik peran ES dalam STKK dapat meningkatkan pemahaman dan kinerja CPNS sebagai anggota baru dalam sistem tata kerja kerekayasaan. Salam Perekayasa! (AR/hk)

Pada tanggal 3 April 2014, Dekan Fakultas Teknik UNS Solo, Kuncoro Diharjo, melakukan kunjungan ke Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) di Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi, Puspiptek, Tangerang Selatan. Bersama dengan Direktur Pusat Inovasi Teknologi (PIT) UNS, Wahyudi Sutopo, kunjungan kali ini bertujuan untuk mengsinkronisasikan program-program dalam business plan yang telah dibuat dengan program-program terkait yang ada dalam PKT. Masukan yang berasal dari Deputi dan para kepala pusat di PKT nantinya akan disampaikan dalam bentuk  paparannya business plan kepada Rektor UNS. Business plan tersebut merupakan hasil gabungan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan PIT-UNS.

Kuncoro menjelaskan harapannya agar PIT-UNS mendapat dukungan dari seluruh Pusat di Kedeputian PKT sehingga kelak PIT-UNS dapat menjadi quick win UNS. Disampaikan pula oleh Kuncoro bahwa untuk mendukung kegiatan PIT-UNS, infrastruktur yang dibutuhkan, seperti gedung dan kelengkapannya, telah tersedia.

Deputi Kepala BPPT Bidang PKT, Tatang A. Taufik, menyampaikan kembali harapan Kepala BPPT, Marzan A. Iskandar,  bahwa pendirian PIT-UNS dapat mempercepat penularan munculnya pusat-pusat inovasi di daerah-daerah sekitar Solo. Hasil pertemuan hari ini, kuncoro menjelaskan, akan segera ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana jangka pendek dan roadmap PIT-UNS.

In order to explore opportunities to promote further collaboration between Japan and ASEAN by studying the details of the S&T Plans for the economic integration of ASEAN, Japan had organized an ASEAN-Japan S&T Cooperation Symposium. Organized by GRIPS Innovation, Science and Technology Policy Program (GIST), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), and the Takeda Foundation, BPPT was one of the participants invited to the symposium.

The symposium that supported by Japan Science and Technology Agency (JIST) and JICA had two topics for the discussion, as follows:
1. Promotion of regional Innovation and Open Innovation Research Centers, participated by the speakers from Head of Science and technology Division (Alexander Lim), the Head of Japan Science and Technology Agency in Singapore office (Osamu Kobayashi),  the Manager of Department of International Affairs of JST (Geng Tu), the Executive Director of Education and Special Project Development of Panyapiwat Institute of Management (Paritud Bhandhubanyong), and the Director  of the Center of Research network for Infectious Deseases of RIKEN (Yoshiyuki Nagai).
2. Regional Development and Movement of Human Resources, participated by the speakers from the Visiting Senior Advisor (Education) of Human Development Department of Japan International Cooperation Agency (Nobuko Kabayashi), the Deputy Director of School of Transportation Engineering of Hanoi University of Science and Technology (Le Anh Tuan), and Deputy chairman of the Agency for the Assessment and Application of Technology, Indonesia (Tatang A. Taufik).

In the symposium, Taufik shared his presentation about Strengthening Japan-ASEAN Partnership: BPPT’s STI Initiatives.  In his conclusion, he mentioned the Important Areas For Collaborations were as follows:
1. HR exchange - Technical experts from more advanced countries needed are sustainable regional development, technopreneurship, business incubators, innovation funding, creative industries, renewable energy, functional foods, health development & management, ICT, disaster management & technology, and advanced material engineering.
2. Area of importance for HR to be sent abroad are: science and technology innovation policies, technical knowledge such as renewable energy, environmental engineering, biomedical engineering, disaster management & technology, and advanced material engineering
3. Collaborative projects are: ‘basic need technological projects’, technopark/technopole or open innovation centers, technology transfer, SME development, and innovative funding. (hk)

Download Presentation

Rapat Kerja Pusat Audit Teknologi 2014

Published in Berita

Kegiatan Rapat Kerja Pusat Audit Teknologi (PAT) yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Maret 2014 mengusung tema Peningkatan Kebersamaan dan Prestasi Kerja. Rapat Kerja tersebut dilaksanakan di dua tempat, yakni di Ruang Rapat PKT Gedung Manajemen BPPT Lantai 2 Kawasan Puspiptek Serpong pada hari pertama dan Kawasan Wisata Umbul Sidomukti Bandungan - Kabupaten Semarang pada hari berikutnya. Raker dihadiri oleh Direktur PAT Dr. Bambang S. Pujantiyo beserta kepala bidang, pejabat fungsional peneliti, perekayasa, perencana dan seluruh jajarannya
Dalam Raker tersebut dibahas mengenai tiga Program di PAT antara lain: (1) Program Tematik dan Audit Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (2) Program Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan (3) Program Sistem Pengkajian, Penerapan dan Audit Teknologi (SPPAT) dan Audit Pupuk. Disamping itu disepakati pula Penetapan Kinerja (TapKin) dari tiap bidang untuk mendukung pencapaian TapKin Pusat.
Program Tematik akan menyusun Panduan Green Innovation Development (GID) di daerah prioritas dan melakukan   intermediasi teknologi yang dimanfaatkan di daerah, antara lain Prov Sumsel, Kab. Pelalawan, Kota Tangsel, Kota Cimahi, Kota Pekalongan, Kab. Bangli, Kab.  Kapuas Hulu, dan Kab. Bantaeng.  Disamping itu, Program EBT akan melakukan identifikasi kondisi pengembangan energi panas bumi dan energi surya dalam rangka meningkatkan bauran energi nasional, melakukan evaluasi teknologi kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan mengidentifikasi kemampuan industri manufaktur nasional dalam mendukung pengembangan PLTP dan PLTS.
Kegiatan SPPAT melakukan penyusunan Naskah Akademis & draft RUU SPPAT, serta mengupayakan agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Sedangkan kegiatan Audit Pupuk akan memberikan rekomendasi kepada auditee tentang potensi peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan produk pupuk, serta perbandingan teknologi pabrik pupuk. 
Sementara itu, Kegiatan Audit TIK akan melakukan evaluasi atas penerapan dan peluang penerapan TIK di daerah dalam memberikan layanan ke masyarakat dan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan dan melakukan pendokumentasian atas praktek terbaik dalam implementasi e-Development di daerah, antara lain di Kota Cimahi, Kab Bantaeng, Kota Banda Aceh, Kota Tarakan, Kab. Malang, Kota Bandung dan Kota Yogja/Kab.Bantul.

BPPT dan PIT UNS Adakan Workshop Pengukuran TKT

Published in Berita

   Solo – Tanggal 28 Maret 2014, BPPT bekerjasama dengan Pusat Inovasi Teknologi Universitas Sebelas Maret (PIT UNS) mengadakan workshop Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)/ Technology Readiness Level (TRL). Acara ini diikuti oleh para inventor terdiri dari dosen, mahasiswa dan alumni serta pengurus Pusat Inovasi Teknologi UNS, serta calon investor.

Acara dibuka oleh Direktur Pusat Inovasi Teknologi UNS, Dr. Wahyudi Sutopo, MSi. Beliau menyampaikan bahwa acara workshop merupakan satu seri dengan kuliah umum yang dilaksanakan pada hari sebelumnya (27/03/2014). Pada kegiatan ini akan dilakukan technology coaching oleh Tim PKT BPPT mengenai TKT/TRL. Diharapkan dari kegiatan ini para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Teknopreneur dan inventor yang telah mengikuti kuliah umum dapat mengetahui lebih jauh mengenai TKT/TRL.

Workshop dibagi menjadi 2 (dua) sesi: penjelasan mengenai TKT/TRL oleh Dr. Arwanto, MSi dan Drs. Kuncoro Budi Prayitno, MSi.serta pendampingan pengukuran TKT/TRL. Pada sesi pendampingan pengukuran dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Kelompok 1 membahas teknologi bidang Elektronika, kelompok 2 membahas bidang Arsitek dan Sipil, dan kelompok 3 membahas Teknologi Informasi dan Medikal. Setiap kelompok terdiri dari instruktur dari Tim PKT BPPT, inventor, dosen dan mahasiswa.

Dr. Arwanto, MSi menyampaikan mengenai Urgensi TKT bagi Lembaga Litbang dan beberapa contoh TKT spesifik yang sudah berhasil dibuat oleh pihak lain dengan arahan dari BPPT. Drs. Kuncoro Budi Prayitno, MSi menyampaikan Pengukuran TKT. Dalam paparannya Kuncoro menyampaikan Teknometer dapat mengukur TKT semua bidang teknologi, namun perlu didampingi oleh pakar pada bidang teknologi tertentu. Oleh karena bersifat generik, maka membuka peluang untuk membuat TKT spesifik.

Dalam prakteknya, pengukuran TKT dapat diterapkan pada 1 atau 2 teknologi per hari dikarenakan banyaknya dokumen yang harus divalidasi untuk menjaga obyektifitas. Oleh karena itu diperlukan banyak asesor jika yang diukur dalam jumlah besar. (srn)

 

 

 

      Solo – Bertempat di Gedung Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (UNS), tanggal 27 Maret 2014, Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) mengadakan Kuliah Umum Technology Readiness Level (TRL) sebagai bagian dari Kurikulum Teknoprener. Acara dibuka dengan sambutan Dekan Fakultas Teknik, Kuncoro Diharjo,  Dalam sambutannya, Kuncoro menghimbau alumnus UNS agar tidak pencari kerja tetapi pencipta lapangan kerja melalui pendirian usaha berbasis teknologi. Untuk mencapai itu, perlu disiapkan para tenant yang nantinya akan dibina oleh Pusat Inovasi Teknologi (PIT).
    Kuliah umum tentang TRL tersebut dipaparkan oleh Kepala Bidang Manajemen Difusi Teknologi, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi BPPT, Arwanto.
Kuliah umum ini diikuti oleh tim dari Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi, para dosen di lingkungan UNS dan mahasiswa Fakultas Teknik UNS. Dalam presentasinya, Arwanto menjelaskan mengenai pengertian TRL, manfaat pengukuran TRL baik bagi inventor dan investor, serta hubungan TRL dengan Innovation Readiness Level (IRL).



Saat sesi diskusi dibuka, banyak pertanyaan muncul dari peserta kuliah umum, di antaranya adalah bagaimana validasi pengukuran TRL, apakah TRL dapat digunakan untuk pengukuran teknologi yang lebih spesifik misal arsitektur, apakah jika suatu teknologi pernah diukur sebelumnya perlu diukur lagi dari awal (level 1) apabila akan diukur pada waktu lain dengan perkembangan terbaru.

Acara akhirnya ditutup oleh Direktur PIT-UNS, Wahyudi Sutopo dengan satu pesan agar para calon tenant mau menjadi “bayi direktur” di PIT-UNS untuk dibina menjadi pengusaha handal berbasis teknologi. (srn/hk)  

“Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT), Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi (PPKIT) harus melakukan proses pembelajaran dengan cara memperbaiki diri sendiri secara terus menerus untuk mencapai produktivitas yang lebih baik”, demikian disampaikan Deputi PKT, BPPT, Dr. Tatang A. Taufik dalam Pembukaan dan Pengarahan Rapat Kerja Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi, salah satu pusat yang berada pada Deputi PKT.

Pembukaan Raker dilakukan di Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis (Gedung Manajemen) BPPT, Puspiptek Serpong, 24 Maret 2014. Raker yang dihadiri oleh Direktur PPKIT Dr. Ugay Sugarmansyah beserta kepala bidang, pejabat fungsional peneliti, perekayasa, perencana dan seluruh jajarannya akan berlangsung di Bandung, 26-28 Maret 2014 dengan tema “Melalui Pengembangan Klaster Industri, Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Berperan dalam Peningkatan Daya Saing Industri Nasional pada RPJMN 2015-2019”.

 

Selanjutnya dikatakan bahwa selain karyawan yang senior, para CPNS juga perlu melakukan learning session untuk mengetahui bagaimana sebaiknya belajar dan menjadi pembelajar yang baik.

Raker harus mampu menjadikan tiap peserta menjadi lebih siap menyongsong tugas-tugas baru sebagai tindak lanjutnya dengan fokus pada Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, kegiatan persiapan reorganisasi maupun Raker Kedeputian PKT setelah 15 April 2014. Upaya-upaya ini sekaligus juga menjadi bukti kontribusi kita melalui kinerja utama. Dengan demikian kontribusi kita pada level nasional diakui melalui kajian-kajian yang dimanfaatkan.

Terkait dengan raker yang akan diadakan tersebut maka raker akan dikemas dengan mengundang Kementerian-kementerian terkait dalam rangka menjalin kedekatan dalam tataran kebijakan nasional. Pada hari pertama akan diadakan Leader’s Forum dalam rangka memperkuat kemitraan dan pelaksanaan Sistem Inovasi.

Berkenaan dengan indikator kinerja, Deputi PKT menekankan agar PPKIT fokus pada (a) kontribusi pada tataran nasional melalui kajian-kajian yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder), referensi teknis yang dijadikan rujukan dan kelompok kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; (b) menerapkan penguatan Sistem Inovasi melalui pengembangan kisah sukses (success story); dan (3) mendorong pengembangan Klaster Industri di daerah otonom, khususnya di daerah prioritas mitra kerja Deputi Bidang PKT, yaitu: Kabupaten Pelalawan, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Cimahi, Kota Pekalongan, Kabupaten Bantaeng  dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada bagian lain arahannya, Deputi PKT juga mengingatkan bahwa saat ini Deputi Bidang PKT BPPT telah memiliki alat komunikasi yang diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban publik, yakni: portal gin.web.id. Karena itu diharapkan agar unit kerja PPKIT dapat berkontribusi dalam substansi dari portal tersebut.

Sebelum menutup arahannya, Deputi PKT menyoroti hal-hal terkait dengan diskusi tentang Klaster Industri. Diharapkan PPKIT agar memperhatikan isu-isu strategis nasional melalui peningkatan daya saing industrial dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan klaster-klaster industri untuk penguatan rantai nilai. (fm/PPKIT).

 

 

 

 

 

SERPONG – Forum Perekayasa merupakan kegiatan yang secara rutin dilaksanakan oleh unit Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi (PPKDT). Forum ini berfungsi sebagai wadah diskusi dan bertukar informasi antar Pejabat Fungsional Perekayasa di lingkungan Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT).

Pada hari Senin, 17 Maret 2014 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi, Puspiptek – Tangerang Selatan telah diadakan Forum Perekayasa ke-3 di lingkungan Deputi PKT. Topik yang diangkat dalam Forum bulan ini adalah “Peran Program Manager (PM) dalam Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (STKK) serta Tip Mendulang Poin dari Jabatan PM” dengan pembicara Drs. Sudono serta Dra Umiati, MM yang bertindak sebagai moderator. Dalam forum yang dihadiri oleh para Pejabat Fungsional Perekayasa dan Calon Perekayasa ini, dipaparkan mengenai tugas PM, syarat menjadi PM, serta tips memperoleh poin dari jabatan PM.

Secara garis besar, PM berfungsi sebagai penunjang administrasi dan anggaran. PM memiliki tugas utama untuk :

1.       Penyiapan usulan anggaran (Juni-Desember, tahun sebelumnya);

2.       Pelaksanaan anggaran (Januari-Desember, tahun berjalan); dan

3.       Pelaporan (triwulan I-IV, tahun berjalan).

Menurut Juknis tugas PM adalah melaksanakan tugas manajemen program yang meliputi perencanaan program termasuk jadwal pencapaian sasaran serta aliran pendanaan.  Yang secara rinci adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan metoda pengendalian proyek, dan sejenisnya untuk penjadwalan dan pengendalian program (Lembar Instruksi);
  2. Membuat rencana pendanaan yang telah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait(Lembar Kerja);
  3. Menetapkan kontrak kerjasama teknis dengan pihak lain (Draft Kontrak);
  4. Mengusulkan pengadaan barang melalui Pengelola anggaran sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan Group Leader (Lembar Kerja);
  5. Melakukan penyesuaian jadwal kegiatan terhadap kondisi pendanaan yang berjalan, mendiskusikan dampak kesesuaian pendanaan yang baru terhadap produk kerja, mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan ketepatan waktu pengadaan barang (Lembar Keputusan);
  6. Melaksanakan Progress Control and Monitoring (PCM Report);
  7. Mempresentasikan laporan kemajuan program  dari segi waktu dan dana di hadapan Kepala Program secara berkala;
  8. Membentuk Organisasi Fungsional Kerekayasaan bersama Kepala Program dan Chief Engineer(Surat Keputusan);
  9. Memeriksa Program Manual (PM);
  10. Memeriksa Program Document (PD);
  11. Mempersiapkan dan memeriksa Progress Control and Monitoring (PCM).

Pada tahun ini, jabatan PM terdapat di setiap program yang dalam penentuannya dilakukan dengan penunjukkan langsung oleh Direktur atau Kepala Bidang. Untuk menjadi PM, pegawai harus memiliki jabatan fungsional minimal sebagai Perekayasa Madya. PM dapat dibantu oleh 4 (empat) asisten yang memiliki jabatan fungsional minimal sebagai Perekayasa Muda. Dalam STKK, seorang PM boleh memiliki jabatan ganda dengan ketentuan jabatan tersebut tidak berada di program yang sama.

Menurut Drs Sudono, menjabat sebagai PM memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

  1. Relatif mudah untuk memperoleh angka kredit bagi Jabatan Fungsional Perekayasa  (PM)  karena memiliki yang data lengkap dan pasti;
  2. Jumlah Perolehan Angka Kredit berbanding lurus dengan besarnya anggaran yang dikelola, sehingga semakin besar anggaran yang dikelola maka peluang untuk memperoleh poin lebih besar; serta
  3. Dengan memegang peran PM menuntut seseorang untuk mampu melakukan perencanaan anggaran, bekerja konstruktif, tekun dan tahan mengatasi hambatan yang berulang.

Pada akhir acara, Saparudin, MT sebagai inisiator acara memutuskan bahwa berdasarkan masukan dari peserta Forum Perekayasa yang hadir telah disepakati bahwa topik yang akan diangkat pada Forum Perekayasa selanjutnya adalah mengenai peran Engineering Staff (ES) dalam STKK. Acara Diskusi Forum Perekayasa bulan depan rencananya dilaksanakan tanggal 2 April 2014. (Vita)

 

 

 

 

 

391882
Hari iniHari ini121
KemarinKemarin128
Minggu iniMinggu ini215
Bulan iniBulan ini2555
Seluruh hariSeluruh hari391882
Statistik created: 2017-11-21T06:13:33+00:00