Gerbang Indah Nusantara

Switch to desktop Register Login

Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 887

Berita (153)

Konferensi Internasional Dan Workshop ARTE-POLIS 5

Published in Berita

Bandung, 8-9 Agustus 2014, bertempat di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Deputi Bidang PKT, Tatang A. Taufik, mewakili Kepala BPPT, menjadi salah satu pembicara kunci (keynote speaker) di Arte-Polis 5. Pembicara kunci lainnya adalah M. Ridwan Kamil, Walikota Bandung, Christopher SILVER dari  University of Florida, Amerika Serikat, serta  Clorinda ROMO dari  City Laboratory of Mexico City, MEXICO.  Arte Polis adalah acara dua tahunan dimulai sejak tahun 2006 yang diselenggarakan oleh ITB bersama dengan berbagai creative champions dari berbagai tempat di seluruh dunia, untuk berbagi ilmu dan belajar dari pengalaman kreatif mereka.  

Acara yang dibuka oleh Rektor ITB Akhmaloka dilaksanakan tanggal 8-9 Agustus 2014, dihadiri oleh lebih dari seratus orang narasumber dari berbagai negara yang berasal dari beragam disiplin ilmu, mulai dari arsitektur, arsitektur lanskap dan planning, bisnis dan manajemen, desain dan visual arts, media digital dan teknologi informasi-komunikasi, ekonomi dan geografi, hingga seni dan humaniora. Tujuan dari Arte-Polis 5 adalah untuk membawa seluruh lapisan individu atau kelompok dalam masyarakat, tidak terbatas pada industri kreatif dan orang-orang yang terlibat dalam teknologi informasi, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang potensi, efek, dan dampak teknologi informasi terhadap suatu tempat, kebijakan publik, kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan, warisan budaya, dan ekonomi perkotaan.

Dalam kesempatan tersebut, kata-kata kunci (keynote) yang disampaikan Tatang A. Taufik mengambil judul  Fostering Smart and Green (Sustainable) Regions in Indonesia.  Kata-kata kunci yang disampaikan Tatang lebih menekankan kepada pengalaman BPPT dalam mendampingi proses pembangunan daerah cerdas dan berkelanjutan melalui pendekatan penguatan sistem inovasi.  (At)

Sosialisasi Undang-Undang Keinsinyuran

Published in Berita

Pada tanggal 13 Agustus 2014 jam 08.30 - 12.00 WIB bertempat di Aula Gedung Manajemen BPPT diselenggarakan acara Sosialisasi Undang-Undang Keinsinyuran atas prakarsa dari BPPT dan PII (Persatuan Insinyur Indonesia). Narasumber pada acara tersebut antara lain Ir. Rudianto Handojo dan Ir. Ngadianto dari PII dengan moderator Dr. Arwanto, Direktur Pusat Audit Teknologi, BPPT. Sebelumnya, sambutan dari PII disampaikan oleh Ketua PII, Ir Bobby Gafur Umar, MBA, IPM sedangkan dari BPPT oleh Deputi Kepala BPPT Bidang PKT, Dr. Tatang A. Taufik, MSc yang sekaligus membuka acara tersebut.


Disampaikan oleh Bapak Rudianto bahwa semangat UU Keinsinyuran adalah menjadikan Indonesia mandiri dan maju, antara lain melalui: 1. perlindungan masyarakat dan lingkungan; 2. keterlepasan dari middle income trap; 3. peningkatan jumlah insinyur; 4. peningkatan peran insinyur di industri; 5. pengendalian kebutuhan insinyur asing; 6. transfer iptek dan minat; dan 7. dorongan kerjasama triple helix. disampaikan pula bahwa beberapa ruang lingkup di UU Keinsinyuran, antara lain: kewajiban dan insinyur serta lingkup pengaturan UU keinsinyuran, yakni cakupan keinsinyuran; standar keinsinyuran; program profesi insinyur; hak dan kewajiban; registrasi insinyur; insinyur asing; pengembangan keprofesian berkelanjutan; kelembagaan insinyur; organisasi profesi insinyur; dan pembinaan keinsinyuran


Disampaikan pula bahwa manfaat UU Keinsinyuran bagi masyarakat adalah adanya keamanan dan keselamatan dari pekerjaan keinsinyuran, karir keinsinyuran yang terbuka dari berbagai jalur pendidikan, dan dimungkinkannya transfer iptek untuk IKM dan masyarakat. Bagi insinyur sendiri, UU ini memperjelas tanggung jawab lingkup keinsinyuran, memperjelas layanan sehingga berpeluang peningkatan penghasilan, dan mendapatkan perlindungan profesional. Bahkan bagi negara, diharapkan akan terjadi peningkatan  penyumbangan nilai tambah, tersedianya data SDM keinsinyuran yang akurat, minimalisasi malpraktek, dan terkelolanya pemanfaatan insinyur asing.

Pada sesi kedua, Bapak Ngadianto memaparkan Sistem Sertifikasi Insinyur Profesional dan Tata Cara Pengisian Form Aplikasi Insinyur Profesional.
Dalam materi Sistem Sertifikasi Insinyur tersebut, dijelaskan mengenai: 1.Persyaratan Sertifikasi Insinyur Profesional ( persyaratan keanggotaan, permohonan anggota baru dan perpanjangan); 2. Dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi insinyur profesional; 3. Bakuan Kompetensi; 4.Kaidah penilaian (bagaimana melakukan klaim kum/penilaian); 5.Manfaat Sertifikasi.

Acara sosialisasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan rapat tim kecil antara BPPT dan PII dalam rangka harmonisasi perekayasa dengan insinyur profesional. /adi, asp/

Pada tanggal 13 Agustus 2014 jam 13.00 - 15.30 WIB diadakan Rapat Tindak Lanjut MoU BPPT dengan PII tentang harmonisasi perekayasa dengan insinyur profesional di Ruang Rapat PKT Gedung Manajemen BPPT Lantai 2 Kawasan Puspiptek. Tujuan harmonisasi adalah mengidentifikasi isu pokok kesamaan dan perbedaan antara sistem pembinaan pejabat fungsional perekayasa dengan sistem pembinaan insinyur profesional; menyusun padanan dan argumennya antara jenjang kompetensi pejabat fungsional perekayasa dengan jenjang kompetensi insinyur profesional; dan menyusun rekomendasi tindak lanjut harmonisasi, baik yang bersifat strategis maupun teknis. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah penyetaraan sistem pembinaan jabatan fungsional perekayasa dengan pembinaan insinyur profesional; dan pengakuan atas kompetensi pejabat fungsional perekayasa, sehingga memenuhi persyaratan legal untuk melakukan pekerjaan keinsinyuran.
Peserta rapat berasal dari PII (Persatuan Insinyur Indonesia) dan beberapa unit kerja di BPPT. Hadir dari PII antara lain Ir. Rudianto Handojo, Ir. Achdiat Kurniadi S, Ir. Bachtiar S., Ir. Ngadiyanto, Ir. Faisal S, dan beberapa pengurus PII lainnya.  Dari pihak BPPT yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Direktur Pusat Audit Teknologi, Dr. Arwanto, MSi, Direktur PTIP, Dr. Nadirah, Kepala Balai MEPPO Dr. Purwoadi beserta jajarannya, serta para Perekayasa dari TIRBR, PTIP, Roren, PDIS, dan PTPP.
Menanggapi paparan dari Bapak Subiyanto (PAT-BPPT) tentang penyetaraan Jabatan Fungsional Perekayasa dengan Profesi Insinyur, Bapak Rudianto (PII) menyatakan bahwa untuk melakukan harmonisasi antara PII dengan BPPT perlu adanya pemahaman satu sama lain sehingga perlu diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai urgensi serta filosofi harmonisasi Profesi Insinyur Profesional dengan Perekayasa. Disamping itu, Bapak Achdiat Kurniadi (PII) menyoroti tentang sistem pelevelan dari profesi Insinyur dan Perekayasa yang berbeda, dari 3 ke 4 level. Lebih lanjut, Ibu Nadirah (PTIP-BPPT) menyatakan bahwa jabatan fungsional perekayasa digunakan untuk memberikan apresiasi kepada pegawai berprestasi agar tidak hanya mengejar jabatan struktural saja. Jabatan Perekayasa ini berusaha menggabungkan jabatan riil yang ada di industri dengan kegiatan yang ada di pemerintahan.
Rapat tim kecil berikutnya dijadwalkan paling lambat awal September 2014 dengan masing-masing pihak mempersiapkan bahan harmonisasi, antara lain kompetensi yang dibutuhkan untuk tiap jenjang baik perekayasa maupun keinsinyuran sebagai bahan awal untuk penyetaraan. Untuk komunikasi lebih lanjut, disepakati bahwa kontak person dari pihak PII dan BPPT adalah Ir. Faisal Safa & Ir. Prihadi. /mir/

 

Kamis, 7 Agustus 2014 lalu, Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) menggelar acara Dialog Nasional bertema “Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan”. Hadir dalam acara tersebut sebagai nara sumber antara lain Prof. Dr. Didin Damanhuri, Dr. Jana Anggadiredja, Ir. Palgunadi, Deputi Kepala BPPT Bidang PKT – Dr. Tatang A. Taufik, Rektor IPB dan Rektor UNPAD. Acara dialog yang penggal 1 jam pertamanya ditayangkan secara langsung oleh TVRI tersebut dimoderatori oleh Suryopratomo dari MetroTV.

Dalam kesempatan tersebut, menjawab pertanyaan dari moderator, Tatang mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economy (KBE) sudah menjadi jargon umum di hampir semua negara. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia menyikapinya secara sungguh-sungguh ke depan sesuai dengan konteks. Dalam kaitan ini, setidaknya ada tiga isu sangat strategis yang harus dihadapi oleh Indonesia ketika memperkuat upaya pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, yaitu 1. Ancaman pendapatan menengah (middle income threat), 2. Kesenjangan, dan 3. Degradasi lingkungan.

Lebih lanjut Tatang menguraikan bahwa ada 5 akar masalah dari ketiga isu tersebut yang harus diatasi dan dirumuskan strategi bersamanya. Yang pertama adalah mengatasi masalah kesenjangan. Melihat keragaman Indonesia (baik persoalannya maupun potensinya), terlebih lagi dengan sistem otonomi daerah yang sampai saat ini telah mencapai jumlah 539 daerah otonom (34 provinsi, 412 kabupaten dan 93 kota), maka pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) di daerah otonom merupakan keniscayaan. Penguatan sistem inovasi daerah, menurutnya sangatlah penting untuk membangun ekosistem berinovasi yang baik di daerah-daerah tersebut. Hal ini perlu menjadi bagian integral dari pembangunan daerah.

Kedua, kelemahan nilai tambah (produktivitas) atau daya saing industrial. Walaupun indutri di Indonesia cukup beragam dan berkembang, namun pada umumnya masih bergerak dalam proses nilai tambah yang relatif rendah dan memiliki struktur yang lemah, sehingga daya saingnya pun pada umumnya masih lebih rendah dibanding dengan industri-industri pesaingnya di luar negeri. Karena itu, dia mengusulkan langkah-langkah yang lebih progresif untuk mengembangkan klaster-klaster industri secara lebih terpadu, sesuai dengan potensi terbaik yang dimiliki.

Ketiga, menurutnya Indonesia masih memiliki kelemahan dalam menghasilkan dan mendayagunakan IPTEKIN secara terpadu dan sinergis. Simpul-simpul IPTEKIN masih bekerja masing-masing. Ke depan, Tatang mengusulkan untuk memperkuat jaringan inovasi yang lebih efektif, sehingga kemitraan, dinamika aliran pengetahuan dan inovasi, serta kapasitas inovatif,  baik secara kewilayahan, industrial dan institusional dapat meningkat secara signifikan. Pengembangan pust-pusat keunggulan (centers of excellence) dan pengembangan kawasan-kawasan IPTEKIN seperti kawasan teknopilitan adalah di antara beberapa prakarsa yang perlu ditingkatkan ke depan.

Persoalan keempat adalah sangat terbatasnya bisnis-bisnis inovatif di Indonesia. perkembangan dari perusahaan yang ada maupun perusahaan-perusaahn pemula yang inovatif masih sangat terbatas, padahal perannya dalam perekonomian sangat penting. Menurutnya, perusahaan-perusahaan inovatif inilah yang dapat menjadi kunci motor penggerak dan modernisasi ekonom berbasis pengetahuan. Mereka tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan ekonomi secara lebih luas. Dalam kaitan inilah Tatang mengusulkan agar pengembangan bisnis inovatif atau teknoprener ditingkatkan dan menjadi salah satu pioritas pembangunan.

Terakhir, Tatang menyebutkan bahwa masih demikian banyak kebutuhan mendasar rakyat yang belum terpenuhi secara merata, termasuk air dan lingkungan, energi, pangan dan lainnya. Sementara dalam UUD 1945 (Amandemen Keempat) disebutkan bahwa salah satu hak dasar rakyat (hak azasi manusia) adalah memproleh kemanfaatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sebabnya menurut Tatang, pengembangan dan pendayagunaan bidang tematik IPTEKIN tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar rakyat perlu diprioritaskan.

Dialog nasional ini yang kemudian membahas lebih banyak aspek SDM, diharapkan dapat merumuskan beberapa masukan bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah terpilih yang akan datang.

Sosialisasi Portal GIN kepada CPNS

Published in Berita

Dalam upaya untuk peningkatan Sumber Daya Manusia BPPT berkenaan dengan pengenalan Portal Gerbang Indah Nusantara (GIN) khususnya bagi CPNS di lingkungan Kedeputian Bidang PKT, maka Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi melalui Kepala Bidang Kelembagaan Difusi Teknologi, Yenni Bakhtiar menginisiasi  kegiatan sosialisasi Portal GIN tersebut.

Sosialisasi ini dilakukan guna memberikan  gambaran kepada CPNS tentang fungsi dan manfaat portal GIN. Selain itu diberikan juga materi tentang cara membuat konten berita dan artikel di media internet. Dengan sosialisasi dan pelatihan singkat ini diharapkan kepada setiap karyawan CPNS dapat memberikan sumbangsihnya terhadap portal GIN melalui hasil kerja yang dilakukannya baik dalam bentuk konten berita maupun artikel lainnya.

Instruktur dalam sosialisasi portal ini dipimpin langsung oleh Ahmad Iqbal yang sekaligus merupakan pengelola web portal Gerbang Indah Nusantara (GIN). Sosialisasi yang dilakukan Selasa kemarin (05 Agustus 2014) dilaksanakan di ruang rapat Gedung Manajemen BPPT Puspiptek Serpong dari jam 09.30 hingga 12.00. (An/Iq)

Klik disini untuk unduh bahan presentasi

Mengenal lebih dekat tentang Sistem Inovasi

Published in Berita

Pembekalan oleh Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi

TANGERANG SELATAN – Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi (PPKDT) pada hari Selasa (15/7/2014) bertempat di Ruang Rapat Kepala BPPT Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi mengadakan kuliah umum mengenai sistem inovasi. Materi mengenai sistem inovasi sangat penting untuk dipahami mengingat tugas pokok dan fungsi Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) yang mengarah pada penguatan sistem inovasi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Dalam pembukaan, Asep Husni Yasin Rosadi selaku Direktur PPKDT mengemukakan bahwa kuliah umum ini ditujukan untuk pembekalan kepada staf di Kedeputian PKT khususnya bagi CPNS BPPT 2014. Kuliah umum sistem inovasi ini dihadiri oleh Pejabat Struktural di Kedeputian PKT, CPNS BPPT 2014 di Kedeputian PKT, dan staf di lingkungan PPKDT.

Deputi PKT, Tatang A. Taufik sebagai narasumber utama dalam kuliah umum ini menyampaikan bahwa terminologi istilah sistem inovasi dan kebijakan harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh staf PKT, mengingat BPPT sebagai lembaga Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari inovasi dan kebijakan. Inovasi sebagai hal yang kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor inilah yang membuat tingkat inovasi tiap daerah atau negara sangat berbeda karena mempunyai faktor/elemen yang berbeda.

Sistem inovasi merupakan suatu suatu kesatuan lembaga, infra dan suprastruktur, jejaring, proses, serta interaksi dari elemen pendukung inovasi yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran. Dalam sistem inovasi dikenal dinamikan Interaksi Triple Helix yang melihat keterkaitan antar aktor (Triple Helix), yaitu pemerintah, akademia, dan industri. Dijelaskan pula mengenai penguatan sistem inovasi dimana pembenahan sistem (holistik, serentak, isu-isu sistemik) dilakukan secara bersistem yang dapat dimulai dari perspektif dan strategi kebijakan sebagai satu kesatuan kerangka kebijakan inovasi (KKI).

Selanjutnya untuk memberi contoh mengenai prakarsa yang telah dilakukan oleh BPPT, pemaparan dilanjutkan oleh kepala unit kerja (Kepala Pusat dan Balai) di lingkungan Kedeputian PKT yang menyampaikan mengenai tugas pokok, fungsi, program/kegiatan, dan pencapaian di masing-masing Unit Kerja. Paparan disampaikan oleh Ugay Sugarmansyah selaku Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi, Asep Husni Yasin Rosadi selaku DIrektur Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, Derry Pantjadarma selaku Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing, dan Nyimas Dewi Sartika selaku Kepala Bidang Sistem Manajemen Proses Audit Teknologi yang mewakili Direktur Pusat Audit Teknologi, serta Iwan Sudrajat selaku Kepala Balai Inkubator Teknologi (BIT). Di akhir acara, dilakukan diskusi dan tanya jawab mengenai sistem inovasi terutama apabila dikaitkan dengan program atau kegiatan di Kedeputian PKT khususnya pada masing-masing pusat atau balai. Materi-materi yang disampaikan pada acara pembekalan ini dapat diunduh di website Portal GIN. (AV)

Kunjungan Tim Teknopolitan PPKDT ke Kota Pekalongan

Published in Berita

Pekalongan – Jawa Tengah, Pada tanggal 22-25 April 2014 Tim Kegiatan Pendampingan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan BPPT yang diwakilkan oleh Bidang Kelembagaan Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi (PPKDT) mengadakan kunjungan ke Kota Pekalongan dalam rangka koordinasi penyusunan Masterplan, survei lapangan, dan desain awal konseptual Gedung Batik Innovation and Cultural Center (BICC) atau Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB). Tim ini dipimpin oleh Group Leader (GL) Wisman Indra Angkasa, dengan anggota Tommy Monoarfa, Taufiq Dwi Tamtomo, Malik Al Karim, Anggitya Vitasari, dan Adelina Noor Rahmahana.

Kunjungan tersebut diterima oleh Bappeda Kota Pekalongan yang kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan SKPD yang terkait terhadap penyusunan masterplan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Pekalongan di Ruang Kresna Pemkot Pekalongan. Rapat koordinasi ini, dipimpin langsung oleh Staf Ahli Walikota Pekalongan Bidang Pembangunan dan dilanjutkan pemaparan Recana Penyusunan Masterplan Teknopolitan dan Disain Konseptual Gedung Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB) oleh Tim PPKDT-PKT. 

Desain konseptual awal dari gedung PIBB yang ditawarkan bisa dilihat pada gambar dibawah ini

 

 

Gambar 1. Disain Konseptual PIBB yang ditawarkan kepada Pemkot Pekalongan

 

Dalam rapat koordinasi ini, disepakati bahwa Gedung PIBB yang akan dibangun terdiri dari 3 lantai. Tahap selanjutnya akan dilakukan perhitunngan perkiraan biaya pembangunan Gedung PIBB dan membuat jadwal  (time planning) proses pembangunannya. Untuk sumber pendanaan pembangunan PIBB selain dana dari APBD akan dijajaki pendanaan dari beberapa organisasi internasional dan kementerian terkait seperti Kemenparekraf, Kemenperin, dll. Kedepannya, Gedung PIBB ini akan diarahkan untuk bisa melakukan operasional kegiatannya secara mandiri serta memberikan keuntungan bagi Kota Pekalongan. Masterplan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Pekalongan yang akan disusun meliputi perencanaan Kota Pekalongan yang difokuskan pada pengembangan sektor industri batik Kota Pekalongan meliputi perencanaan infrastruktur, perencanaan kawasan Jetayu sebagai pusat kawasan teknopolitan, perencanaan aksesibilitas, pola ruang, dan desain konseptual beberapa bangunan fisik yang akan dibangun atau direkontruksi. 

Pada kunjungan tersebut juga dilakukan survei pengumpulan data lapangan untuk mendukung penyusunan Masterplan Teknopolitan Batik dan Desain Gedung PIBB. Lokasi survei meliputi Kawasan Jatayu, Kampung Batik Pesindon, Kampung Batik Kauman, Klaster Batik Karadenan, Pasirsari, Jenggot, Buaran, Unit Pengelohan Limbah (UPL). (MAK)

Tatap Muka Kepala BPPT di Kedeputian PKT

Published in Berita

 

 

Pada tanggal 11 Juli 2014 bertempat di Gedung Pusat Inovasi dan Binis Teknologi, Tangerang Selatan telah dilaksanakan tatap muka oleh kepala BPPT, Dr. Unggul Priyatno, M.Eng dengan Deputi Kepala Bidang PKT, Dr. Tatang A. Taufik, MSc beserta jajaran struktural dan fungsional di lingkungan PKT. Acara dimulai dengan diberikannya paparan tentang kedeputian PKT diberikan oleh Tatang, yang isinya, antara lain adalah cerita singkat perjalanan BPPT dan perjalanan kepemimpinan Deputi Kepala Bidang PKT serta usulan visi BPPT.

 

Acara tatap muka kemudian dilanjutkan dengan laporan capaian setiap unit, kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, hasil-hasil dan output , mitra, contoh hasil pendampingan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh tiap unit. Beberapa masukan Unggul untuk PKT, antara lain:

 

  1. Agar BIT menyiapkan seed capital untuk dana menginkubasi, khususnya untuk produk-produk BPPT yang punya pasar dan dapat dimanfaatkan, terutama untuk daerah-daerah mitra. BIT akan sangat didukung untuk mendapatkan dana tersebut karena dana tersebut dapat digunakan untuk dapat memacu suatu produk kegiatan untuk menjadi hasil inovasi dengan salah cara yaitu survei pasar terhadap produk BPPT.

  2. Agar PAT menjadi pusat untuk sistem audit secara umum dan unit-unit yang terkait dengan kegiatan menjadi pelaku audit karena keahlian ada pada unit-unit teknis di luar PAT.

  3. Nama PAT agar diubah, disesuaikan dengan tupoksinya yaitu memberikan pelatihan tentang audit teknologi kepada unit-unit teknis.

  4. Nama Pusat/Unit dalam kedeputian harus mudah dimengerti oleh orang awam.

  5. Agar ditambahkan 1 (satu) pusat lagi yang melakukan kegiatan terkait dengan pengembangan wilayah. Banyaknya wilayah yang dikembangkan tanpa perencanaan kota/daerah yang baik menginspirasi ide penambahan ini. Selain itu Unggul juga menyampaikan bahwa unit pengembangan wilayah ini pasti akan memberikan konstribusi yang tidak kecil di masa depan terutama dalam hal kerjasama dengan daerah-daerah

 

Saat ini, terminologi inovasi seperti telah menjadi standar dalam pembentukan visi-misi lembaga. Unggul merasa perlu untuk memperbarui visi BPPT dan mengajukan visi: Pusat Unggulan teknologi yang Mengutamakan Inovasi dan Pelayanan Teknologi untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa, Peningkatan Daya Saing dan Peningkatan Pelayanan Publik. Sedangkan misi yang akan digunakan adalah:

 

  1. Melaksanakan Pengkajian, Clearing House, Intermediasi, Audit dan Solusi Teknologi di bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi untuk menghasilkan Inovasi dan layanan Teknologi melalui kemitraan.

  2. Melaksanakan Pengkajian, Clearing House, Intermediasi, Audit dan Solusi Teknologi di bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material untuk menghasilkan inovasi Layanan Teknologi melalui Kemitraan.

  3. Melaksanakan Pengkajian, Clearing House, Intermediasi, Audit dan Solusi Teknologi di bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa untuk menghasilkan Inovasi dan Layanan Teknologi melalui Kemitraan.

  4. Melaksanakan Pengkajian, Clearing House, Intermediasi, Audit dan Solusi Teknologi di bidang Teknologi di Bidang Kebijakan Teknologi untuk menghasilkan Inovasi dan Layanan Teknologi melalui Kemitraa.

  5. Melaksanakan Pengkajian, Clearing House, Intermediasi, Audit dan Solusi Teknologi di bidang Teknologi di Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam untuk Menghasilkan Inovasi dan Layanan Teknologi melalui Kemitraan.

 

Hal lain yang disampaikan adalah mengenai re-organisasi, bahwa nama bidang harus mencerminkan Pusat dan Kedeputiannya. Kegiatan diharapkan tidak ada yang overlap lagi, baik dalam satu Kedeputian maupun dengan Kedeputian lain. Kompetensi dan fokus Unit harus sesuai dengan pekerjaannya, diharapkan untuk tidak menyerupai pekerjaan yang lain dalam Unit yang berbeda..

 

Setelah paparan dari para kepala unit di Kedeputian PKT dan Unggul memberikan masukan, dilanjutkan dengan diskusi. Induk dari inovasi adalah kemitraan, akan lebih mudah menuju penggunaan inovasi dan layanan teknologi yang lebih baik. Kemitraan adalah kata kunci, ujar Unggul dalam kata penutupnya.(hk)

 

Pada Rabu 2 Juli 2014 bertempat di Auditorium Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kemayoran Jakarta, dilakukan pengukuhan sebagai profesor riset di bidang meteorologi dan klimatologi kepada Dr. Ir Edvin Aldrian, MSc, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
"Ini momen tersendiri bagi BMKG dan menjadi pendorong peningkatan sumber daya manusia di BMKG," kata Kepala BMKG Andi Eka Sakya pada pengukungan profesor riset di Jakarta. Edvin Aldrian adalah profesor riset ke-429 yang dikukuhkan di Indonesia. Risetnya berjudul pemahaman dinamika iklim di negara kepulauan Indonesia sebagai modalitas ketahanan bangsa dinilai sangat penting, terutama terkait dengan fenomena perubahan iklim. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim serta merupakan wilayah yang rawan bencana alam. Perubahan iklim sudah memporak-porandakan pola cuaca dan iklim global termasuk di Indonesia.

Karir dalam jabatan fungsional peneliti ditempuh dimulai sebagai Ajun Peneliti Madya pada 2007, Peneliti Utama pada 2008, Ahli Peneliti Utama pada 2010. Edvin mengenyam pendidikan doktor sains bidang permodelan iklim di Max Planck Institute for Meteorology Jerman dan lulus pada 2003 telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah tersebut terdiri dari 12 artikel jurnal ilmiah internasional, 38 artikel jurnal ilmiah nasional, 11 artikel ilmiah populer di media massa, 14 buku atau bagian dari buku yang diterbitkan tingkat internasional dan nasional.

Hadir pada acara tersebut mantan Kepala BPPT Dr Ir Marzan Aziz Iskandar, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam Dr Ir Ridwan Jamaluddin, juga para pimpinan Lembaga Penelitian Non Kementrian, para pejabat Eselon 1 dan 2 serta mahasiswa Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Hadir mewakili Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT Dr. Ir. Jarot S. Suroso, M.Eng. yang juga merupakan mitra Prof Dr Ir. Edvin Aldrian dalam kajian kebijakan teknologi yang berkaitan dengan perubahan iklim.(jr) 

Pertemuan dan Presentasi Ilmiah KIM (PPI-KIM)

Published in Berita

Pada tanggal 24-25 Juni 2014 di Hotel Grand Sahid Jakarta diadakan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah KIM (PPI-KIM) ke-40 yang diselenggarakan oleh Puslit KIM-LIPI. Dibuka oleh Kepala LIPI, Prof Dr Ir Lukman Hakim, kali ini mengambil thema: Penguatan Jaringan Metrologi Nasional Untuk Peningkatan Kualitas dan Inovasi Produk dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2014. Dalam sambutannya Kepala LIPI menjelaskan bahwa Masyarakat ekonomi ASEAN telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN untuk diimplementasikan pada tahun 2014 sebagai salah satu pilar Masyarakat ASEAN dan diharapkan dapat memposisikan ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia melalui aliran bebas barang, aliran bebas investasi, aliran bebas modal, kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosio ekonomi antar negara anggota ASEAN. Bagi bangsa Indonesia realisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan peluang besar sekaligus tantangan yang berat.

Pada hari pertama juga dilakukan pemaparan dari Donny Purnomo JE, ST (Kepala Bidang Akreditasi Produk, Pelatihan, dan Personel Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi – Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berjudul “Implementasi validasi pada metode non-baku dan metode hasil pengembangan laboratorium untuk pengujian dan kalibrasi”. Juga paparan SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang Implementasi validasi metode hasil pengembangan laboratorium untuk pengujian dan kalibrasi. Materinya meliputi: 1. Jenis-jenis metode menurut ISO/IEC 17025 : 2008 dan urgensi pemilihan metode. 2. Pentingnya validasi metode bagi metode non-baku dan metode hasil pengembangan laboratoium, sebagai salah satu jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi. 3. Contoh ketidaksesuaian pemilihan metode pengujian dan kalibrasi sering dijumpai pada proses asessmen. 4. Studi kasus validasi metode non-baku dan metode hasil pengembangan laboratoium dan 5. Pentingnya Uji Profisiensi antar laboratorium kalibrasi dan Pengujian dan implikasinya pada validasi metode.

Pada hasil kedua dilakukan Diskusi Grup Paralel yang berthema: “Solusi untuk permasalahan umum seputar metode kalibrasi pada besaran PANJANG, KELISTRIKAN, SUHU dan MASSA”. Materi meliputi: 1. Pengenalan dokumen-dokumen acuan yang dapat digunakan pada masing masing lingkup pembahasan. 2. Memahami isi dan maksud dari kalusul-klausul penting pada dokumen-dokumen acuan tersebut. 3. Bagaimana membuat prosedur kalibrasi yang efektif berdasarkan dokumen-dokumen acuan yang relevan. Hadir mewakili Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT, Dr. Ir. Jarot S. Suroso, M.Eng. yang menjelaskan tentang pentingnya metode pengujian dan kalibrasi pada proses asesmen khususnya pada metode hasil pengembangan laboratorium. (jr)

391882
Hari iniHari ini121
KemarinKemarin128
Minggu iniMinggu ini215
Bulan iniBulan ini2555
Seluruh hariSeluruh hari391882
Statistik created: 2017-11-21T06:13:33+00:00