Gerbang Indah Nusantara

Switch to desktop Register Login

Berita (153)

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) suatu produk adalah faktor inovasi di sektor industri. Fakta ini diperkuat dengan tingginya ketergantungan produk industri nasional terhadap impor, baik dari segi material maupun barang modal (mesin dan peralatan), tidak adanya pendalaman teknologi dalam proses produksi, serta lemahnya minat dan kontribusi swasta dalam melakukan inovasi. Padahal inovasi sangat berpengaruh terhadap sektor produksi.
Pemerintah telah melakukan upaya yang cukup lama untuk memperhitungkan aspek pengembangan dalam perhitungan TKDN khususnya di industri elektronika dan telematika, hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan industri nasional terhadap impor dan meningkatkan inovasi di industri. Seperti diketahui sektor industri elektronika dan telematika belum didukung oleh industri komponen yang kuat dan kegiatan R & D yang selaras dengan kebutuhan industri.
Kerjasama yang panjang antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan Surveyor Indonesia telah berhasil merumuskan suatu konsep perhitungan TKDN yang memperhitungkan aspek manufaktur dan pengembangan yang kemudian dilegalkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tata cara perhitungan TKDN, dimana dalam perhitungan TKDN tidak hanya nilai TKDN manufaktur, tetapi juga nilai TKDN pengembangan.
      
Kementerian Perindustrian, dalam hal ini Direktorat Industri Elektronika dan Telematika, melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 ini kepada industri terkait pada tanggal 16 Oktober 2014 di Hotel Salak Bogor. Dalam sosialisasi ini ada 3 (tiga) pembicara utama, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi yang diwakili oleh Dr. Ir. Hendro Wicaksono, M.Sc.Eng, BPPT diwakili oleh Direktur Pusat Audit Teknologi (Dr. Arwanto), dan Direktur PT. Surveyor Indonesia, yang masing-masing pembicara menyampaikan materi terkait dengan kelembagaan, tata cara perhitungan TKDN manufaktur, dan perhitungan TKDN pengembangan untuk project base.
BPPT yang diwakili oleh Pusat Audit Teknologi telah berhasil mewarnai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014, yaitu dengan dimasukannya peran Auditor Teknologi Independen dalam Penilaian Kemampuan Perusahaan (PKP) dan perhitungan TKDN pengembangan untuk project base. Namun demikian, masukan BPPT terkait dengan penggunaan nilai TCC (Technology Contribution Coefficient) hasil PKP menjadi bobot nilai TKDN pengembangan tidak diterima. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian yang baru ini penilaian TKDN manufaktur dan TKDN pengembangan di beri bobot yang masing-masing besarnya ditetapkan sebesar 80% dan 20%.
Berdasar Auditor Teknologi Independen pasal 1 dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014, Auditor Teknologi Independen didefinisikan sebagai auditor yang berada dibawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Berdasar pasal 5 bahwa Auditor Teknologi Independen melakukan PKP untuk produk software terhadap produk elektronika dan telematika yang belum memiliki HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Sedangkan untuk perhitungan nilai TKDN pengembangan oleh Auditor Teknologi Independen dilakukan mengacu kepada project base sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2).
Pihak Kementerian Perindustrian dan Kementerian Riset dan Teknologi telah mendorong BPPT sebagai Auditor Teknologi Independen, sehingga BPPT dituntut untuk segera menyusun Petunjuk Teknik terkait dengan pelaksanaan PKP dan perhitungan nilai TKDN pengembangan yang mengacu kepada project base. Disamping itu, BPPT juga dituntut untuk mempersiapkan Sistem Sertifikasi Auditor Teknologi dengan segera, karena Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 ini akan diimplementasikan satu tahun setelah diundangkannya. (SSW).

Kunjungan dan Survei Lapangan Tim PPKDT ke Kabupaten Tegal

Published in Berita

Jakarta – Pada tanggal 14-17 oktober 2014, Tim Kegiatan Manajemen Pengetahuan Untuk Penguatan Sistem Inovasi, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, BPPT mengadakan kunjungan dan diskusi ke Kabupaten Tegal. tepatnya ke Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan kantor Koperasi Mandiri Sejahtera Kabupaten Tegal.

Tim yang terdiri dari Kuncoro Budy Prayitno, Kasman, Yanuar Iman D, Asep Jam jam mengadakan diskusi dan pengukuran tingkat implementasi manajemen pengetahuan dan Identifikasi tingkat kemampuan inovasi (THIO) pada industri Komponen Perkapalan. Pada kesempatan itu dari pihak Kabupaten Tegal yang hadir dalam diskusi diantaranya Darmanto (Kepala Litbang Bappeda), Dhanang (dari Bappeda Kab. Tegal), Edy Suharno (Dinas Perindustrian Kab. Tegal), Amin (Dinas Perindustrian Kab. Tegal), Imam (Ketua Koperasi Mandiri Sejahtera), Sujai Jamali (Sekretaris Koperasi Mandiri Sejahtera & Pelaku Industri komponen kapal, IKM 8 Saudara Tehnik), Ardi Fardian (Pelaku Industri komponen kapal, IKM Logam Jaya), Khaeril Nur Hidayat (Pelaku Industri komponen kapal, IKM Iqra Logam Jaya).

Dalam diskusi tersebut pihak kabupaten Tegal menjelaskan bahwa pada saat ini industri komponen kapal telah mampu memproduksi komponen kapal kelas > 30 DWT yang sebelumnya hanya untuk kapal rakyat. Konsekwensi akan hal tersebut maka perlu ada proses “Klasifikasi” yang harus mengikuti aturan BKI (Biro Klasifikasi Indonesia). Oleh karena itu, dengan didampingi JICA sedang dilakukan proses sertifikasi dan klasifikasi untuk produk Jendela Kapal, Pompa dan Valve.

Produk IKM/UKM komponen kapal dari Tegal biasanya untuk memenuhi after market juga memenuhi pesanan dari beberapa galangan dan bengkel kapal sampai ke luar pulau Jawa bahkan sampai keluar negeri. Hasil dari IKM komponen kapal ini banyak digunakan oleh kapal rakyat, baik kapal angkutan ataupun kapal penangkap ikan. Produksi mereka umumnya tidak di pasarkan sendiri tetapi melalui pedagang dan distributor alat-alat kapal.

Untuk permasalahan yang dihadapi oleh IKM komponen kapal diantaranya pemasaran (Memerlukan order-order), permodalan, peralatan yang masih sederhana dan kemampuan SDM yang masih rendah.

Selain itu Tim PPKDT juga melakukan pengukuran tingkat Implementasi Manajemen Pengetahuan dan Identifikasi tingkat kemampuan inovasi (THIO) pada 3 (tiga) IKM Komponen Kapal di Kabupaten Tegal, yaitu:

 

1. IKM 8 Saudara Tehnik

2. IKM Logam Jaya

3. IKM Iqra Logam Jaya

 

"Penerapan Manajemen Pengetahuan dilingkungan Pemkot Pekalongan, khususnya di SKPD terkait  dirasakan penting dalam rangka mendukung pelaksanaan e-Gov di Kota Pekalongan. Selain itu, Manajemen Pengetahuan diharapkan dapat membantu sistem pengarsipan di Kota Pekalongan sehingga dapat menjadi lebih baik".

Demikian disampaikan Sri Budi Santoso, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, pada acara rapat kordinasi dengan Tim Manajemen Pengetahuan dari Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi tanggal 7 Oktober 2014.

Dalam rapat koordinasi ini diperoleh kesepahaman bahwa Manajemen Pengetahuan perlu dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, perlu diadakan sosialisasi Manajemen Pengetahuan terkait dasar-dasar teori dalam Manajemen Pengetahuan untuk memberikan pemahaman dasar (framework) kepada SKPD terkait. Sedangkan untuk jangka panjang, diharapkan akan dilaksanakan diskusi lebih lanjut untuk menyusun grand design sebagai panduan operasioal penerapan Manajemen Pengetahuan di Kota Pekalongan. Sosialisasi dalam jangka pendek direncanakan akan dilaksanakan akhir Oktober 2014.

Kepala Diskominfo berharap setelah dilakukan penyamaan pola pikir SKPD terkait mengenai penerapan Manajemen Pengetahuan di Pemkot Pekalongan, akan muncul komunitas yang peduli dengan penerapan Manajemen Pengetahuan di masyarakat.

Kunjungan Tim Manajemen Pengetahuan dari  Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi yang terdiri dari Umiati, Puguh Suharso, dan Anggitya Vitasari ke Dinas Komunikasi dan Informasi dan Kantor Ristekin  Kota Pekalongan pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2014, dilakukan dalam rangka koordinasi persiapan sosialisasi penerapan Manajemen Pengetahuan dilingkungan  Pemkot Pekalongan dan kalangan industri batik di Kota Pekalongan.(AV/UM)

Pada tanggal 1 Oktober Tim Bidang Kapasitas Absorpsi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pelalawan, kunjungan diterima oleh Kepala Bappeda Kab. Pelalawan, Syahrul, dan jajarannya yaitu Kabid Sosial Budaya (Awaluddin), Kabid Litbang (Anita) dan Kasubbid Pertanian (Parlindungan) di kantor Bappeda Pelalawan. Maksud dan tujuan kunjungan tim Bidang Kapasitas Absorpsi ke Kabupaten Pelalawan antara lain sebagai berikut :

a.Progres review masterplan kawasan teknopolitan Pelalawan.

b.Progres penyusunan siteplan ST2P Pelalawan.

c.Progres kajian kelembagaan dan regulasi kawasan teknopolitan.

d.Progres penyusunan peraturan zonasi (zoning regulation) Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

e.Pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan yang dilakukan pada huruf a, b, c di atas.

 

Kunjungan diawali dengan survei lapangan ke kawasan teknopolitan dipandu oleh Kasubbid Pertanian. Kunjungan pertama ke kawasan zona pendidikan untuk melihat patok (titik) pembangunan ST2P tahap pertama seluas 9Ha. Disamping itu, dilakukan penentuan titik koordinat (Melalui GPS Smartphone) batas terluar kawasan teknopolitan: titik A, Titik B, Titik C dan Titik F, sedangkan untuk titik D, Titik E, dan Titik G belum dilakukan penentuan titik koordinat karena belum dilakukan pembebasan lahan. Kunjungan selanjutnya ke kawasan lahan basah yang akan dijadikan kawasan kebun raya. Pada kawasan lahan basah tersebut sudah dilakukan pembebasan lahan yang ditandai dengan pembakaran lahan hutan untuk dikonversi menjadi kawasan kebun raya. 

Setelah melakukan survei lapangan, acara selanjutnya yaitu diskusi bersama tentang progress kegiatan kerjasama antara Tim Kapasitas Absorpsidengan Kabupaten Pelalawan. Diskusi dihadiri oleh Tim Kapasitas Absorpsi, Kepala Bappeda Syahrul, dan jajarannya yaitu Kabid Sosial Budaya (Awaluddin), Kabid Litbang (Anita), Kasubbid Pertanian (Parlindungan), Kabag Keuangan (Rahinul) di kantor Bappeda Pelalawan. Diskusi di mulai dengan paparan Tim Bidang Kapasitas Absorpsi mengenai progres review masterplan, siteplan, dan zoning regulation. 

Hasil diskusi tersebut bahwa terkait review masterplan direncanakan pelaksanaan pembangunan kawasan teknopolitan Pelalawan diprioritas pada rencana kawasan untuk zona pendidikan dan industri. Sedangkan terkait siteplan zona pendidikan, bahwa peta perubahan lahan zona pendidikan yang berpindah ke lahan zona pemukiman. Zona pendidikan memiliki luas sebesar 100 ha, yang dibagi kedalam 4 sub zona dengan peruntukan antara lain: Perguruan Tinggi (70 ha), TK-SD (10 ha),  SMP-SMA (10 ha), dan akademi komunitas (10 ha). Pembangunan perguruan tinggi akan dilakukan pelelangan proyek gedung fakultas oleh dinas PU pada bulan Oktober. Perguruan tinggai yang akan dibangun merupakan kampus dengan julukan green campuss. Untuk mewujudkan green campuss tersebut telah dilakukan pembagian kapling dengan perencanaan jalan lingkungan yang dapat dilewati oleh kendaraan bermotor. Selain itu jalan ditengah kampus merupakan pedestrian ways yang dikhususkan bagi pejalan kaki, kantung-kantung parkir diletakkan di dekat main entrance dan side entrance, sehingga dapat mendukung dalam menciptakan green campuss. 

Terkait kelembagaan teknopolitan diinformasikan oleh Kepala Bappeda bahwa  Draft Perbup tentang organisasi dan tata kerja UPTD Pengelola Kawasan Teknopolitan Pelalawan telah dibuat oleh Bappeda (nomenklatur akan dikoreksi biro hukum). Berdasarkan hasil kesepakatan rapat tim Bidang dengan tim Bappeda (pimpinan kepala Bappeda) disepakati untuk dibahas lebih luas tentang kelembagaan UPTD pengelola Kawasan Teknopolitan Pelalawan melalui FGD  guna mendapatkan masukan secara substansial dan legalisasi oleh Kementerian terkait, benckmarking penyusunan UPTD di kawasan tekcnopark Solo, dan pakar kelembagaan kawasan strategis. (cip)

Bantaeng, 1 Oktober 2014.

Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas wilayah sekitar 395,83 km2. Sebagian besar penduduk Kabupaten Bantaeng mempunyai sumber pendapatan utama disektor pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengembangkan berbagai komoditas pertanian terutama padi, jagung, kedele, tanaman hortikultura dataran tinggi, dan ternak sapi. Adapun Pembangunan Kabupaten Bantaeng didasarkan pada pendekatan 3 Zonasi, yaitu : Zona 1 adalah Pesisir dan Pantai, dimana di samping perikanan, rumput laut merupakan produk unggulan yang akan dijadikan pusat pembibitan (benih), Zona 2 adalah Dataran Rendah, produk yang diunggulkan antara lain Cengkeh, Coklat dan Kopi serta Zona 3 adalah Dataran Tinggi, holtikultura merupakan produk unggulannya”.  

Demikian antara lain disampaikan oleh Asisten 1 Bupati Bantaeng Muhamad Hero, tanggal 1 Oktober 2014, pada acara pembukaan “Workshop Manajemen Pengetahuan dan Budidaya Rumput Laut”, yang diadakan di Kabupaten Bantaeng – Sulawesi Selatan. 

Workshop ini dilaksanakan menindaklanjuti kebutuhan industri kecil yang disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng pada kunjungan Pusat PKDT bulan Mei 2014 yang lalu. Tiga materi yang dibahas pada acara workshop, yaitu Pengenalan Internet dan e-Commerce dalam peningkatan kinerja Koperasi dan UKM, Sosialisasi dan Pengukuran Manajemen Pengetahuan, serta  Budidaya Rumput Laut dan Penentuan Lahan Kebun Bibit. Peserta workshop dari perwakilan Koperasi dan UKM , sedangkan Nara sumber dari Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi – Kedeputian PKT yaitu Jarot Suroso, Puguh Suharso dan Achmad Zatnika. (um)

Banda Aceh - Rabu, 1 Oktober 2014 Tim Pusat Audit Teknologi (PAT) melakukan benchmarking TIK ke Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi tujuan tim adalah Dishubkominfo Kota Banda Aceh yang terletak di Jalan T. Nyak Arief no. 130, Gampong Prada. Tiba di Kantor Dishubkominfo, Tim langsung disambut oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi Dishubkominfo, Jailani. Selanjutnya tim melakukan benchmarking terhadap penerapan TIK di lingkungan Dishubkominfo Kota Banda Aceh.

Adapun salah satu yang menjadi perhatian bagi tim adalah penerapan PPID Kota Banda Aceh. Website PPID berisi informasi publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Melalui website ini, masyarakat dapat melakukan pengaduan layanan serta melakukan permohonan informasi yang dibutuhkan. Tim juga melakukan pengujian penggunaan PPID dengan mengisi form permohonan informasi yang segera direspon dengan konfirmasi melalui email dan sms.

Selain PPID Dishubkominfo juga mengoperasikan SIM-PKB yang merupakan aplikasi berbasis web untuk mengelola administrasi pengujian kendaraan bermotor dan SIM-KAPAL yang digunakan untuk melakukan pengurusan dokumen kapal secara online. Jailani menyatakan bahwa database PPID, SIM-PKB, dan SIM-KAPAL telah terintegrasi dengan database milik Disdukcapil Kota Banda Aceh, sehingga apabila ada masyarakat banda Aceh yang melakukan registrasi dengan nomor KTP di aplikasi tersebut maka data diri serta identitas pendaftar akan secara otomatis muncul. Namun, SIM-PKB dan SIM-KAPAL belum secara masif dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga pengguna dari aplikasi tersebut masih terbilang sedikit.


Selepas mengunjungi Dishubkominfo, tim bertolak untuk mengunjungi UPTB Penilaian Kinerja PNS, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Municipality Information Management System (MIMS). Di PTSP, tim meninjau penerapan Sistem Informasi Manajemen Satu Pintu (SIMSATU) yang merupakan hasil kerja sama Pemkot Banda Aceh dengan BPPT. Keberadaan SIMSATU sangat membantu efisiensi pelayanan perizinan di Kota Banda Aceh. Sejauh ini operator sistem belum mendapatkan keluhan berarti dalam penggunaan SIMSATU. SIMSATU diklaim lebih stabil dan reliable dibandingkan sistem yang digunakan sebelumnya.

Sedangkan di MIMS tim meninjau penerapan e-Kinerja dan e-Disiplin Kota Banda Aceh. E-Kinerja, ditunjukkan untuk memudahkan pegawai dalam membuat laporan kerja harian yang manjadi dasar perhitungan prestasi kerja dan analisis kebutuhan jabatan. Sedangkan E-Disiplin, yang masih dalam tahap ujicoba, merupakan sistem absensi online dan monitoring disiplin PNS dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur daerah Kota Banda Aceh.

Pada hari Rabu 24 September 2014 Tim Pusat Audit Teknologi (PAT) melakukan kunjungan ke Kabupaten Bantaeng. Adapun maksud dari kunjungan ini adalah untuk melakukan review penerapan TIK di Kabupaten Bantaeng. Rombongan tim disambut oleh Wakil Bupati Bantaeng, Drs. H. Muhammad Yasin di Kantor Bupati yang terletak di jalan A. Mannappiang, Lamalaka.

Pertemuan dibuka oleh paparan Dr. Yudi Purwantoro selaku ketua tim. Dalam paparannya, Dr. Yudi menjelaskan mengenai latar belakang serta tujuan review yang dilakukan, fokus ruang lingkup, serta output yang dihasilkan. Beberapa aspek yang menjadi fokus review adalah : aspek manajemen (organisasi, kebijakan, dan SDM yang cocok, model manajemen yang aplikabel, faktor keberhasilan, contoh penerapan faktor keberhasilan), aspek sarana (aplikasi dan infrastruktur yang sesuai, standarisasi aplikasi dan infrastruktur, interoperabilitas, arsitektur aplikasi dan infrastruktur yang terintegrasi, optimalisasi aplikasi dan infrastruktur, serta teknologi yang efektif dan efisien), aspek layanan publik, dan aspek internal. Dalam paparan ini dijelaskan juga contoh-contoh best practice penerapan TIK yang sudah di-review oleh tim TIK PAT.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Dinas atau Perwakilan dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Diantara SKPD yang hadir adalah Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan dan Kominfo, serta Brigade Siaga Bencana. Seusai paparan, setiap perwakilan SKPD menyampaikan harapan dan ekspektasi atas review penerapan TIK di Kabupaten Bantaeng. Dalam pertemuan ini juga diserahkan buku "Panduan Implementasi & Kumpulan Best Practice Penerapan TIK Daerah" yang disusun oleh Tim. Pertemuan ini disambut antusias oleh Wakil Bupati Bantaeng dan jajaran SKPD di lingkungan Kabupaten Bantaeng. Diharapkan kegiatan ini menjadi tonggak untuk memperkuat kerjasama BPPT dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

 

 

 

 

Manajemen Pengetahuanadalah adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengetahuan, agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh suatu organisasi/perusahaan guna meningkatkan daya saingnya, sebagaimana disampaikan oleh Saparudin, MT., Kepala Bidang Manajemen Difusi Teknologi pada acaraCapacity Building yang diadakan oleh   Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi (PPKDT), Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, BPPT pada tanggal 16 September  2014 di Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi, Puspiptek – Tangerang Selatan.

Kegiatan  Capacity Building ini diikuti oleh sekitar 20 staf PPKDT dengan narasumber DR. Jarot S. Suroso, M.Eng  dan Drs. Puguh Suharso, peneliti dari PPKDT,  dengan materi  Pengantar Manajemen Pengetahuan, Pengukuran Implementasi Manajemen Pengetahuan.

Pada sesi Pengantar Manajemen Pengetahuan, Jarot suroso menjelaskan  bahwa Manajemen Pengetahuan  timbul pad aakhir tahun 1980an, dikarenakan adanya tantangan dalam menyelamatkan aset  perusahaan. Dijelaskan pula beberapa istilah dalam manajemen pengetahuan seperti knowledge management system, tacit knowledge, explicit knowledge, dan lain-lain. Selain itu, Jarot juga menyampaikan bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola asset intelektual suatu organisasi/perusahaan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Sedangkan Puguh Suharso menjelaskan pentingnya pengukuran manajemen pengetahuan. Dijelaskan pula mengenai ”5 pilar atau dimensi dalam pengukuran Manajemen Pengetahuan adalah: 1. Keahlian SDM, 2. Modal Intelektual, 3. Jaringan, 4. Infrastruktur dan 5. Database. Hasil dari pengukuran ke 5 pilar atau dimensi tersebut menunjukan tingkat dari implementasi manajemen pengetahuan dari suatu organisasi/perusahaan. Direncanakan Capacity Building tentang Manajemen Pengetahuan ini akan dilaksanakan kembali dengan peserta pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengkajian Kebiajakan Teknologi (um).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari Jumat, 12 September 2014 diadakan Diskusi internal tim BPPT untuk membahas harmonisasi Jabatan Fungsional Perekayasa dan Insinyur Profesional. Diskusi  dilakukan sebagai tindak lanjut  MoU BPPT dengan PII tentang harmonisasi perekayasa dengan insinyur profesional. Diskusi yang dipimpin oleh Direktur Pusat Audit Teknologi (PAT) Dr. Ir. Arwanto, M.Si ini ini dilakukan di Ruang Rapat 1.2 Lantai 2 Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi No. 720 Puspiptek Serpong. Diskusi  diawali oleh paparan yang dilakukan  oleh Ir. Subiyanto, M.Sc mengenai UU Keinsinyuran No. 11 Tahun 2014, urgensi penyetaraan perekayasa dan insinyur profesional, serta opsi-opsi penyetaraan yang mungkin untuk dilakukan.

Adapun hasil diskusi sejauh ini memilih opsi yang paling relevan dalam penyetaraan adalah dengan melakukan penyetaraan dalam hal penilaian angka kredit (PAK) serta jenjang perekayasa dan Insinyur Profesional. Namun, forum diskusi juga menilai untuk mewujudkan hal tersebut perlu ada beberapa hal yang dikaji kembali.

Dalam diskusi ini juga turut hadir Dr. Ir. Ugay Sugarmansyah, MS (PPKIT), Ir. Prihadi Waluyo, MM (PAT), Dr. Ir. Tusy Augustina, M.Si (PTL), Dr. Yudi Purwantoro, CISA, CRISC (PAT), Susalit Setya Wibowo, S.Si, MT (PAT), Ir. Bambang Srijanto (PTFM), Miranti B.K., ST (PAT), Asep Rachmat, ST (PAT), Adi Akhmadi P., ST (PAT), Ir. Edy Wahjono, M.Si (PTB), dan Subandrio, SE, MM (PTA). Pada pertemuan selanjutnya, diagendakan tim akan mendiskusikan skenario penyetaraan antara jabatan fungsional perekayasa dan insinyur profesional berdasarkan opsi yang telah dipilih. /adi,asp,mbk/

 

 

 

 

 

Peningkatan kontribusi iptek terhadap Pembangunan Nasional untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dan kemandirian bangsa menjadi sangat krusial. Selain optimalisasi peran aktif penyedia teknologi (lemlitbang, perguruan tinggi) dan pengguna iptek (industri dan masyarakat) juga perlu fasilitasi aktif pemerintah dalam penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pewujudan ekosistem yang kondusif.  Melalui diskusi Pembahasan Amandemen UU 18 Tahun 2002 yang diadakan oleh Pusat Audit Teknologi Deputi Bidang PKT di Gedung II BPPT lantai 13 Jakarta pada Kamis, 4 September 2014, Ir. Kemal Prihatman Asisten Deputi Legislasi IPTEK, Kementerian Riset dan Teknologi menyampaikan perlunya rancangan amandemen UU No. 18 Tahun 2002. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang  telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan berlanjut hingga sekarang.
Menurut Ir. Kemal, UU 18/2002 belum mengatur secara jelas dan lugas mengenai mekanisme koordinasi antar lembaga dan sector, pembinaan pemerintah terhadap kelembagaan, SDM, dan jaringan P3 Iptek, serta belum mengatur hal-hal khusus dan strategis lainnya seperti Material Transfer Agreement (MTA) dan Audit Teknologi.
Diskusi yang dipimpin oleh Direktur Pusat Audit Teknologi, Dr. Ir. Arwanto, M.Si juga dihadiri oleh Deputi BPPT Bidang PKT, Dr. Tatang A. Taufik. Dalam arahannya Dr. Tatang menyampaikan bahwa seluruh Unit di PKT harus aktif memberikan masukan terkait amandemen ini, sedapat mungkin juga harus melibatkan unit di kedeputian lain di BPPT. Sebagai bahan masukan Dr. Tatang juga menyoroti  belum munculnya fungsi pemerintah terkait IPTEK secara ekplisit dalam UU 18/2002 antara lain fungsi pemerintah  dalam hal pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan  masyarakat. Adanya perubahan ini juga sangat diharapkan oleh pemerintah daerah yang selama ini bermitra dengan kedeputian PKT, karena pengembangan IPTEK di daerah dilindungi oleh perundang-undangan yang jelas.
Untuk menindaklanjuti kegiatan ini, Kementerian Ristek akan melakukan konsultasi publik di bawah kordinasi Ristek dan akan membentuk Tim Antar Kementerian (PAK) guna menyusun Penyempurnaan Naskah Akademik & Rancangan Amandemen UU 18/2002  dengan target dapat masuk ke dalam Daftar  Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 -2019. (AN, YAT)

391882
Hari iniHari ini121
KemarinKemarin128
Minggu iniMinggu ini215
Bulan iniBulan ini2555
Seluruh hariSeluruh hari391882
Statistik created: 2017-11-21T06:13:33+00:00