Gerbang Indah Nusantara

Switch to desktop Register Login

Berita (153)

Diskusi Pengembangan Technopark Kabupaten Bantaeng

Published in Berita

Gerbang Indah Nusantara - Tangerang Selatan. Sebagai langkah awal dalam koordinasi pembangunan technopark di Kabupaten  Bantaeng, dilakukan diskusi mengenai pengembangan Technopark Kabupaten Bantaeng yang dilakukan di Ruang Rapat Besar Gedung  Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi pada hari Jumat (16/1/2015). Diskusi ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bantaeng, Drs. H.  Muhammad Yasin, MT beserta jajaran SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Diskusi ini dibuka oleh  pengarahan Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT, Dr. Tatang A. Taufik.

Selanjutnya, diskusi dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Direktur Pusat Audit Teknologi BPPT, Dr. Ir. Arwanto  yang memaparkan rencana Pengembangan Kawasan Benih Kabupaten Bantaeng. Adapun elemen-elemen yang dapat mendukung  terwujudnya kawasan benih ini antara lain : ekosistem inovasi (sertifikasi benih, perizinan bisnis dan investasi benih, SDM  perbenihan), klaster industri (model bisnis klaster industri benih), jaringan inovasi (masterplan technopark, kemitraan  iptekin), teknoprener (pengembangan pusat inovasi, inkubasi tenant industri benih), tematik (jaringan distribusi air  bersih, pengembangan sumber energi, pemanfaatan TIK), varietas benih (difusi teknologi, pengembangan varietas), produksi  benih (difusi teknologi produksi benih), pengembangan industri agro, dan pengembangan industri pupuk.

Diskusi kemudian dilanjutkan oleh paparan singkat mengenai Pengembangan, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi Budidaya  Ikan Nila Unggul dan Rumput Laut Berbasis Sato Umi di Kawasan technopark Kabupaten Bantaeng oleh Pusat Teknologi Produksi  Pertanian BPPT. Dalam presentasi ini, dipaparkan mengenai pengembangan komoditas di Kawasan Benih Kabupaten Bantaeng (Nila  "Gesit", Nila "Salina", dan rumput laut) dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Keberadaan Technopark  Kawasan Benih ini diharapkan dapat mendorong Kabupaten bantaeng menjadi pusat unggulan benih di Indonesia Timur.  (adi)

 

Bedah Buku Total Factor Productivity (TFP)

Published in Berita

Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi (PPKIT) pada tanggal 17 Desember 2014 menyelenggarakan kegiatan bedah buku di Gedung II BPPT, Jl. MH Thamrin No. 8, Jakarta. Bedah buku yang dibuka oleh Deputi Kepala BPPT bidang PKT, Tatang A. Taufik, tersebut dihadiri oleh berbagai pihak dari birokrasi, akademisi dan pelaku bisnis. Hadir antara lain peserta dari Bappenas, Bank Indonesia, BPS, Kementerian Perindustrian, Universitas Indonesia, dan lain-lain.

Terdapat dua buku yang dibahas dalam acara tersebut, yang merupakan dua karya terakhir dari Tim TFP PPKIT, yaitu “Peranan Teknologi dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Total Factor Productivity” dan “Peranan Teknologi dalam Pertumbuhan Koridor-Koridor Ekonomi Indonesia: Pendekatan Total Factor Productivity”. Pembahas buku adalah Freddy Danny,  Direktur Utama PT Wahana Datarindo Sempurna sekaligus  pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dan Leonard VH Tampubolon, Direktur Perencanaan Makro Bappenas.

Kedua buku berisi hasil perhitungan total factor productivity (TFP) nasional, sektoral dan regional. Secara nasional pertumbuhan TFP Indonesia mengalami pasang surut. Ada masa normal dan ada masa krisis. Jika yang dierhitungkan masa normal saja, maka pertumbuhan TFP Indonesia selalu meningkat. Pada kurun 2002-2011 pertumbuhan TFP Indonesia rata-rata 1,76%, sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,38%, yang berarti pertumbuhan TFP memberikan sumbangan 26,30% terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Boskin dan Lau (1992) menunjukkan bahwa sumbangan kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju berkisar antara 49% sampai 76%.

Secara sektoral pertumbuhan TFP diteliti pada empat sektor: pangan, enegi, transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sektor pangan, transportasi dan TIK merupakan sektor yang efisien dilihat dari pertumbuhan TFPnya, sedangkan sektor energy kurang efisien. Secara regional pertumbuhan TFP diteliti pada 33 provinsi di Indonesia yang dibagi atas 6 koridor. Koridor Jawa merupakan wilayah yang memiliki pertumbuhan TFP relatif tinggi dibandingkan koridor lainnya. Koridor Sumatara memiliki pertumbuhan TFP yang sedikit lebih rendah dari nasional, dan memiliki dua provinsi yang mengalami pertumbuhan TFP negatif, yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Kepulauan Riau. Koridor Bali dan Nusa Tenggara memiliki pertumbuhan TFP hamper sama dengan nasional. Koridor Kalimantan terlihat kurang efisien, karena pertumbuhan TFP negatif yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Koridor Sulawesi merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan pertumbuhan TFP hampir sama dengan nasional, sehingga sumbangan pertumbuhan TFP terhadap pertumbuhan ekonomi kelihatan lebih kecil. Koridor Maluku dan Papua hampir sama dengan Kalimantan, terlihat kurang efisien karena pertumbuhan TFP negatif di Provinsi Papua.

Freddy Danny  menambahkan dalam bahasannya bahwa rendahnya TFP Indonesia disebabkan oleh pertumbuhan ekonominya yang lebih didasari oleh pola konsumsi dan tidak berorientasi kepada ekspor. Faktor penyebab lain adalah terjadinya kegagalan pasar teknologi, dan juga hak paten masih kecil. Oleh karena itu perlu peningkatan value innovation dan creation melalui pendidikan dan pelatihan, perbaikan struktur kapital, restrukturisasi ekonomi dan peningkatan teknologi progress dan management agar Indonesia dapat bersaing dalam dunia Internasional.

Leonard VH Tampubolon memberikan penekanan tentang pentingnya TFP sebagai indikator untuk menentukan sasaran dan kebijakan nasional. Namun demikian diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan hasil TFP sebagai indikator teknologi, karena sebenarnya TFP adalah faktor selain kapital dan tenaga kerja. Perlu ada studi unrtuk mengukur seberapa besar peran teknologi ada di dalam TFP. Sebagai pembanding dalam perhitungan TFP perlu dilakukan juga perhitungan ICOR (incremental capital output ratio). Saran lain yang diberikan adalah  perlunya penyesuaian tahun dasar sebagaimana telah dilakukan BPS, pemutakhiran data, dan menampilkan angka absolut dari nilai kapital, tidak hanya pertumbuhannya saja.

Dari diskusi dengan peserta disepakati perlunya tindak lanjut berupa perhitungan TFP yang konsisten setiap tahun untuk tingkat nasional, sektoral dan daerah; pendalaman perhitungan TFP sampai pada  tingkat Kabupaten dan perluasan terhadap sektor-sektor yang akan dihitung TFPnya; studi lanjutan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi TFP seperti tingkat pendidikan dan investasi; studi lanjutan dengan membandingkan delta TFP relatif terhadap wilayah yang dianggap maju kemudian diranking sehingga dapat mengurangi bias; sertamengembangkan studi TFP dalam bentuk strategic knowledge asesment group dengan meminta masukan kepada stakeholder baik pelaku bisnis maupun perumus kebijakan. (SOC-PPKIT)




Menindaklanjuti kegiatan pengembangan jaringan inovasi karet di Propinsi Sumatera Selatan, Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, Iwan Sudrajat dan anggota tim jaringan inovasi karet Sumatera Selatan Ahmad Iqbal melakukan kunjungan ke Palembang. Kunjungan yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2014 melakukan presentasi dan diskusi hasil kegiatan Jaringan Inovasi Karet Sumatera Selatan.

Dalam paparan presentasinya Ahmad Iqbal menyampaikan bahwa hasil pemetaan para pelaku atau aktor yang terkait dengan pengembangan jaringan inovasi karet yang terdiri dari para pelaku di lingkungan pemerintahan, lembaga pendidikan dan industri karet menghasilkan pemetaan jaringan aliran pengetahuan dan informasi, koordinasi, aliran bisnis serta jaringan kerjasama riset. Jaringan yang dihasilkan melalui interview dan diskusi ke beberapa sampel pelaku yang dianggap memiliki banyak hubungan dengan pelaku-pelaku lain (focal actor) yang beraktivitas di sektor karet.

Hasil pemetaan dan analisis menggunakan pendekatan analisis jaringan sosial, hubungan yang terdapat dalam jaringan kerjasama riset diantara lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah/swasta, perguruan tinggi dan industri yang melakukan riset karet belum memiliki hubungan yang kuat. Kebanyakan kerjasama yang terjadi dilakukan dua pihak saja dan belum banyak membentuk hubungan yang berklaster. Pada pola jaringan bisnis terlihat bahwa Kelompok Industri Antara seperti perusahaan crumb rubber merupakan kelompok yang paling banyak menyerap hasil karet dari petani dengan nilai serapan rata-rata 85 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan crumb rubber menjadi hub atau central connector dalam bisnis karet di Sumatera Selatan.

Sedangkan jaringan yang menggambarkan pola aliran informasi dan pengetahuan tampak mengalir relatif seragam diantara para pelaku, tidak ada aktor yang sangat berperan sebagai sumber pengetahuan untuk mendorong tumbuhkembangnya inovasi baik di hulu maupun hilir. Jenis pengetahuan teknologi yang menunjang tumbuh kembangnya industri hulu dan hilir juga masih dalam tingkat untuk mendukung IKM/UKM. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh dengan Kepala Bidang Inovasi Balitbangnovda Sumatera Selatan, Alamsyah bahwa saat ini pembinaan yang dilakukan kepada pelaku industri karet masih dalam kelompok IKM/UKM. Sementara pada kelompok Industri Antara, aliran informasi/pengetahuan dan bisnis sudah berada pada posisi mapan dan kuat karena pelaku umumnya merupakan industri kuat bermodal asing yang menyuplai hasil produksinya ke industri besar internasional.

Balitbangnovda Sumatera Selatan melalui program Serambi Difusi Iptek lebih menekankan program intermediasi dan pembinaan pada UKM/IKM yang menerapkan teknologi tepat guna. Saat ini Balitbangnovda memfasilitasi beberapa UKM karet yang bergerak dalam pembuatan suku cadang dan asesoris berbahan karet untuk kenderaan bermotor, souvenir di Talang Kedondong dan pembuatan kompon padat di Ogan Ilir. Aliran pengetahuan dan teknologi lokal berasal dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi lokal seperti UNSRI dan Politeknik Negeri Sriwijaya. Sedangkan aliran pengetahuan dari luar Sumatera Selatan seperti mesin dan teknologi pembuatan kompon padat yang berada di Ogan Ilir, dialirkan dari Lembaga Penelitian Pemerintah Pusat (BPPT) dan fasilitasi Kemenperin. Perusahaan yang berlokasi di Bandung atau daerah lain juga berperan sebagai aktor yang mengalirkan pengetahuan dengan menyediakan teknologi mesin cetak untuk souvenir dan bahan-bahan kompon cair dan padat.

Disisi lain diskusi dengan Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Sumatera Selatan, Aksoni menyebutkan bahwa dulu pernah dibangun pabrik ban intirub tapi sekarang sudah tutup. Bappeda Sumatera Selatan saat ini juga fokus untuk menumbuhkembangkan industri hilir karet.(ai)

Palembang, 10 Desember 2014. Salah satu kegiatan kunjungan tim jaringan inovasi ke Palembang adalah bertemu dengan Kepala Balitbangnovda Eko Retnaningsih dan tim LIPI yang menyusun master plan pengembangan Kebon Raya Sumatera Selatan pada tahun 2012. Dalam  pertemuan, Eko  menyampaikan status pengembangan Kebon Raya tersebut. Sesuai dengan rencana induk, Kebon Raya akan difungsikan sebagai tempat rekreasi, edukasi, konservasi dan riset. Aspek legal lahan telah dikuatkan melalui SK Gubernur No:495/KPTS/BALITBANGDA/2010, tentang Penetapan lahan lokasi Pembangunan Kebun Raya Sumatera Selatan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.485/Menhut-II/2012, tgl 5 September 2012 tentang Penetapan KHDTK untuk Kebun Raya Sumatera Selatan. Sementara dokumen perencanaan yang telah disusun terdiri dari Master Plan kebun Raya Sumatera Selatan oleh Tim LIPI tahun 2012 (APBD),   Dokumen AMDAL/UKP tahun 2012 (APBD),  Review Master Plan kebun Raya Sumatera Selatan oleh konsultan Kementerian PU tahun 2013 (APBN-SNVT Sekjen Kementerian PU), DED Tata kelola Air dana APBD Tahun 2014 (kolam, kanal utama, saluran lingkar dalam dan luar) dan DED zona fisik (pintu gerbang, perpustakaan, boelevard, musholla, toilet, pos jaga , sumber air bersih) dana APBD Tahun 2014.
Dalam diskusi ini, tim dari LIPI dan Kebon Raya Bogor akan meninjau ke lapangan untuk melihat kemajuan dan perkembangan yang telah dilakukan di dalam kawasan Kebon Raya yang luasnya 100 Ha. Eko dalam paparannya menyebutkan bahwa telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi ke berbagai stakeholder,  seperti dari Perushaan SKK Migas, Tim REGEN dan IRF Australia, PT. Bukit Asam, Kementerian PU, PT. PERTAMNA, Gapkindo dan SKPD terkait. Dari hasil koordinasi tersebut disepakati adanya kontribusi dari Perusahaan-perusahaan di atas dalam dalam format CSR, seperti penanaman pohon, pembangunan perpustakaan, musholla, pintu gerbang daln lain-lain. (ai) 

Kebakaran hutan sepertinya sudah menjadi bencana alam yang rutin terjadi pada musim kemarau, dan ini sudah berlangsung selama 17 tahun di Kabupaten Pelalawan. Kebakaran tersebut menimbulkan asap yang menyelimuti daerah kebakaran itu sendiri, kabupaten/kota lain, provinsi tetanggga, bahkan ke luar Indonesia. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan saja, tetapi juga akan berimbas pada dimensi ekonomi dan bahkan kesehatan.Kondisi seperti ini perlu penanganan yang komprehensif dan melibatkan tidak hanya komponen daerah setempat tetapi juga perlu dukungan dan partisipasi masyarakat secara luas, nasional maupun internasional.
Pada tanggal 21 Desember 2014 malam hari telah dilakukan diskusi awal upaya penanganan kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya wisata alam dan budaya di Kabupaten Pelalawan. Diskusi yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, diikuti Bappeda Kabupaten Pelalawan dan SKPD terkait serta jajaran dari Kedeputian PKT. Dalam upaya penggalangan dukungan dari masyarakat internasional, pada diskusi ini juga melibatkan Hong Sin Kwek, yang memiliki jaringan crowdfunding internasional.
Diskusi yang dibuka oleh Kepala Bappeda, M Syahrul Syarif dan pengarahan oleh Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Tatang A Taufik, dilanjutkan dengan pemaparan awal rencana kegiatan oleh Arwanto, Direktur Pusat Audit Teknologi. Rencana kegiatan yang akan dilakukan difokuskan pada tiga agenda utama yaitu : pertama Pencegahan,yang ditujukan untuk menghindari potensi terjadi kebakaran hutan melalui upaya-upaya dengan pendekatan masyarakat dan komunitas, dengan proses pembelajaran dan pemahaman; kedua Penanggulangan, adalah upaya yang dipersiapkan dan dilakukan pada saat kebakaran hutan terjadi juga, yang bersifat antisipasi dan kesiapsiagaan; ketiga Penggalangan Dukungan Internasional, penanganan permasalahan lingkungan khususnya kebakaran hutan sangat perlu pelibatan dan dukungan masyarakat global. Hal ini karena persoalan yang ditimbulkan oleh permasalahan lingkungan akan juga dirasakan dampaknya bagi masyarakat internasional.

Jakarta – Pusat Audit Teknologi - BPPT bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengadakan Pelatihan Pengembangan dan Pendokumentasian Sistem Manajemen  Mutu LSP pada tanggal 22-24 Desember 2014 bertempat di Ruang Rapat PKT Lt.13 Gedung II BPPT Thamrin. Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Audit Teknologi, PAT – BPPT, Susalit Setya Wibowo, M.Si dan diisi oleh dua fasilitator dari BNSP, yakni Sanromo Wijayanto, A.Pi, M.Ed dan Mohammad Nadjib. Adapun peserta dari pelatihan ini adalah peserta dari internal PAT, peserta dari perwakilan masing-masing Kedeputian BPPT serta peserta dari perwakilan Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Pelatihan ini terdiri dari enam modul (Learning Material/LM) yang terbagi ke dalam tiga hari pelatihan. Dalam pelatihan ini, masing-masing peserta dilatih untuk menyusun panduan mutu LSP, menyusun SOP LSP, menyusun daftar dokumen pendukung pendirian LSP serta menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan akan mampu mengembangkan, mengelola dan melaksanakan penerapan dan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu LSP. (ar/adi)

FGD Sistem Nasional Audit Teknologi 16 Desember 2014

Published in Berita

Gerbang Indah Nusantara – Jakarta. Pusat Audit Teknologi ,Kedeputian PKT – BPPT mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Rancangan Sistem Nasional Audit Teknologi (SNAT) pada Selasa (16/12/2014) bertempat di Ruang Rapat Komisi III Gedung II BPPT Thamrin,. Acara ini dihadiri oleh tamu undangan dari BPPT, diantaranya beberapa Kepala Unit di Kedeputian PKT dan beberapa perwakilan dari Kedeputian serta tamu undangan dari luar BPPT yakni dari beberapa Kementerian dan Asosiasi Profesi.  FGD ini dibuka oleh Deputi Ka. BPPT Bidang PKT, Dr. Tatang A. Taufik. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan betapa pentingnya aspek legitimasi hukum terkait Sistem Nasional Audit Teknologi, di samping aspek substansi.

Acara inti dari FGD ini adalah presentasi dan diskusi yang dimoderatori langsung oleh Direktur Pusat Audit Teknologi, Dr. Arwanto, MSi. Pada paparan pertama mengenai Rancangan Sistem Nasional Audit Teknologi, Ir. Subiyanto , MSc selaku Group Leader Kegiatan SNAT Legislasi PAT – BPPT menjelaskan tentang urgensi dari SNAT serta rancangan substansi SNAT, diantaranya : jenis dan bentuk audit teknologi, kode etik dan standar, kompetensi auditor dan lembaga pelaksana audit teknologi, kelembagaan serta mekanisme SNAT. Dalam paparannya, beliau juga menegaskan bahwa SNAT perlu dasar legal yang kuat agar hasilnya dapat mengikat. Oleh karena itu, SNAT perlu dimunculkan dalam legislasi nasional.

Pada paparan kedua mengenai Kebijakan Turunan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Permen Audit Teknologi Industri, Ir. Zakiyudin, MA selaku Kepala Pusat Pengkajian Teknologi dan HKI, Kementerian Perindustrian menjelaskan tentang pokok-pokok pengaturan, lingkup dan sifat audit teknologi industri, perumusan standard spesifikasi teknologi industri serta kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan audit teknologi industri.(ar/adi)

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan kesadaran akan penerapan hak kekayaan intelektual (pemahaman HKI)  dilingkungan Kedeputian PKT, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan serta dalam rangka perkuatan pengembangan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi  BPPT mengadakan Seminar “Penerapan HKI untuk Mendukung Pengembangan Kawasan Teknopolitan Berbasis Iptekin” dengan narasumber Dr. Iwan Sudrajat, MSEE dari Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, BPPT; Fadel Kasman, SH dari Bagian Hukum dan HKI,  BPPT dan Yoko Setianto ST, M.Si dari Ditjen HKI, Kemenkumham.

Seminar ini dibuka oleh Deputi Kepala BPPT bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Dr. Ir.  Tatang A Taufik. Dalam sambutannya,  Deputi Kepala BPPT bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi mengatakan bahwa HKI merupakan hal keniscayaan dalam kehidupan dan pergaulan international disegala bidang.  HKI merupakan kesepakatan international dalam rangka melindungi kekayaan intelektual maupun kearifan lokal. Oleh sebab itu kegiatan ini perlu untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk melindungi kekayaan intelektual yang kita miliki dan dapat mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Dalam paparannya, Iwan Sudrajat menyampaikan tentang pentingnya posisi sentra HKI (Technology Transfer Office/TTO) dalam manajemen teknologi. Sentra HKI merupakan salah satu elemen penting untuk menjembatani proses perkembangan sebuah invensi menjadi sebuah inovasi. Adapun fungsi dari Sentra HKI (TTO) antara lain melakukan invention assessment, invention marketing, market analysis, patent assistance dan sebagainya.  Fidel Kasman dalam paparannya menyampaikan tentang berbagai hal terkait dengan pengaturan dan implementasi HKI di Indonesia antara lain terkait dengan pengertian HKI, mengapa harus menerapkan HKI, dasar hukum, ruang lingkup HKI serta implementasi dan pengolahan HKI di BPPT. Sementara itu Yoko Setianto menyampaikan paparan terkait dengan tatacara dan mekanisme pengajuan dan pemeliharaan Paten. 

Dalam sesi diskusi mengemuka dua permasalahan utama  dalam pengurusan HKI yaitu mahalnya biaya pemeliharaan  HKI dan lamanya waktu pengurusan HKI yaitu selama 60 bulan (mulai dari pendaftaran sampai keputusan/granted). Terkait dengan mahalnya biaya pemeliharaan HKI maka narasumber menyarankan bahwa HKI yang di mintakan perlindungan HKInya adalah HKI yang memberikan keuntungan atau memiliki nilai ekonomi. Sedangkan terkait dengan lamanya waktu pengurusan HKI dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan SDM pemeriksa HKI (dalam hal ini paten), tingkat kesulitan dan kerumitan dokumen paten. 

Apa Kabar Program Simplisia Kabupaten Bangli?

Published in Berita

 

 

 

Gerbang Indah Nusantara - Bangli, Tim Tematik Pusat Audit Teknologi BPPT melakukan kunjungan ke Kabupaten Bangli guna meninjau perkembangan program simplisia yang dimotori oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli pada Rabu (26/11/2014). Program simplisia sendiri sebenarnya merupakan salah satu program sistem inovasi daerah Kabupaten Bangli di sektor Kesehatan. Melalui simplisia, Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha untuk menyediakan obat herbal yang berasal dari bahan-bahan alamiah. Program ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para petani Bangli. Pengadaan alat simplisia sendiri dilakukan berdasarkan kerja sama antara Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. Dan sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bangli menunjuk Puskesmas Bangli Utara untuk melakukan pelayanan herbal.

Pembangunan Gedung Simplisia sendiri direncanakan baru dapat terlaksana pada awal tahun 2015. Gedung simplisia direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 551 meter persegi yang terletak di kawasan Gurukula. Dengan adanya pengolahan simplisia ini maka  tumbuh-tumbuhan herbal akan mampu diolah menjadi bahan setengah jadi sehingga diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bangli.

Namun program simplisia ini bukan tanpa kendala. Sebelum menggunakan obat herbal dalam pelayanan kesehatan, perlu dilakukan uji klinik terhadap obat herbal tersebut. Oleh karena itu, sejauh ini program simplisia masih difokuskan pada penggunaan obat-obat herbal luar. Kendala lainnya adalah kultur masyarakat yang belum terbiasa dengan obat herbal. Kepala Bappeda Kabupaten Bangli, Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM, menuturkan bahwa banyak masyarakat Bangli yang secara kultur belum familiar dengan obat herbal sebagai alternatif pengobatan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi manfaat pengobatan berbahan herbal. Menurut rencana, apabila sudah dilakukan pengemasan, Pemerintah Kabupaten Bangli akan membagikan obat-obat herbal tersebut kepada golongan masyarakat yang kurang mampu sebagai salah satu bentuk sosialisasi. (Adi)    

 

 

 

 

SURAKARTA – Dalam rangka mengenalkan konsep manajemen pengetahuan dan memahami aliran manajemen pengetahuan di dalam organisasi, Pusat Inovasi Teknologi (PIT) UNS mengadakan “Workshop Pengembangan Manajemen Pengetahuan dalam Organisasi PIT”. Dengan narasumber Iwan Sudrajat; Jarot S. Suroso; dan Puguh Suharso dari Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, BPPT.

“Dengan manajemen pengetahuan diharapkan inventarisasi data base akan lebih terarah serta langkah selanjutnya dapat terbayangkan. Melalui inventarisasi riset yang ada di UNS dapat diketahui mana yang produktif untuk ditindak lanjuti.” kata Kuncoro Diharjo selaku Dekan Fakultas Teknik – UNS dalam sambutan dan pembukaan acara, Rabu (19/11/2014)

Pada sesi pertama dilakukan paparan dengan topik “Peran Pusat Inovasi Teknologi dalam Penerapan Manajemen Pengetauan” oleh Iwan Sudrajat. Beliau menyampaikan PIT dapat berperan untuk mengalirkan Manajemen Pengetahuan ke masyarakat atau industri. Dengan manajemen pengetahuan diharapkan mekanisme komunikasi antar fakultas berlangsung dengan baik, sehingga dapat saling bertukar pikiran mengenai pengetahuan atau solusi dalam memecahkan masalah. Dalam paparan mengenai “Introduction to Knowledge Management”, Jarot S. Suroso mengungkapkan di perguruan tinggi sebaiknya explicit knowledge lebih dikembangkan. Sebesar apapun aset yang dimiliki harus didayagunakan dan dioptimalkan, maka diperlukan manajemen pengetahuan. 

Setelah Puguh Suharso memaparkan tentang “Implementasi Manajemen Pengetahuan”, dilakukan diskusi interaktif dan simulasi pengukuran Manajemen Pengetahuan kepada para peserta yang terdiri dari kalangan dosen, mahasiswa, tim PIT-UNS, dan perwakilan Solo Technopark. Sesungguhnya setiap organisasi sudah menerapkan manajemen pengetahuan, namun masing-masing belum mengetahui sampai tingkatan mana. Dengan pengukuran manajemen pengetahuan, organisasi dapat mengetahui sampai pada tingkatan apa dan dapat menyikapi langkah selanjutnya untuk mengoptimalkan manajemen pengetahuan dalam organisasinya. (ANR)

391882
Hari iniHari ini121
KemarinKemarin128
Minggu iniMinggu ini215
Bulan iniBulan ini2555
Seluruh hariSeluruh hari391882
Statistik created: 2017-11-21T06:13:33+00:00