Gerbang Indah Nusantara

Switch to desktop Register Login

Berita (153)

Kabupaten Bantaeng wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan bagaikan puteri cantik yang bersiap untuk disentuh kelengkapan teknologi yang akan membuatnya lebih jelita melalui pengembangan Techno Park/Science Park. Wilayah ini diarahkan menjadi kawasan teknologi benih yang di dalamnya mencakup kegiatan-kegiatan pengembangan varietas, penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih, pengolahan (pengeringan, pembersihan, sortasi/grading/pemilahan, seed treatment), penyimpanan, pengujian (daya kecambah, kadar air, kemurnian), dan sertifikasi benih. Visi pembangunan Techno Park/Science Park di Kabupaten Bantaeng yakni menjadi pusat unggulan benih di Indonesia Bagian Timur.

Techno Park/Science Park dibangun sebagai salah satu upaya penguatan sistem inovasi, dengan cara meningkatkan interaksi dan kolaborasi diantara sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat untuk peningkatan daya saing daerah. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui upaya pembangunan daerah yang lebih progresif, inklusif, dan berkelanjutan yang memerlukan penguasaan, pemajuan dan pemanfaatan iptekin (ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi). Pengembangan kawasan berbasis teknologi ini diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah. Terkait dengan hal tersebut, mulai tahun 2015 pemerintah menargetkan akan membangun Techno Park/Science Park di 100 kabupaten/kota berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Salah satu wilayah tersebut ialah Kabupaten Bantaeng.

Potret Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng merupakan hinterland kawasan pertumbuhan MAMINASATA (Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa), dan Takalar). Luas wilayah 539,83 km2, yang terdiri dari 395,83 km2 berupa daratan dan 144 km2 berupa lautan. Secara administrasi terbagi atas 8 kecamatan, 67 desa/kelurahan. Berdasar Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk 178.699 jiwa (85.591 jiwa laki-laki dan 91.108 jiwa perempuan).

Visi Kabupaten Bantaeng sebagai “Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Bagian Selatan Sulawesi Selatan Tahun 2018”. Langkah untuk menuju visi tersebut salah satunya dengan mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPPT dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, acara penandatanganan dilaksanakan pada Kamis 5 Maret 2015 di Bantaeng, bersamaan dengan acara pembukaan Musrenbang Kabupaten Bantaeng Tahun 2015. Bupati Kabupaten Bantaeng H.M. Nurdin Abdullah dalam kata sambutannya mengatakan bahwa dalam waktu lima tahun terakhir ini wilayah Bantaeng menghasilkan ikan Nila Gesit yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi pasar di Jepang, terutama yang dijual dalam bentuk f”. Juga, hasil tanaman talas yang menggunakan pupuk SRF, biasa disebut dengan nama “pupuk berimbang”, yang telah terbukti menyederhanakan proses kegiatan pemberian pupuk menjadi “3-in-1” dengan hasil talas yang berkualitas baik.  (LH/PPKDT).

Sekilas Budidaya dan Bisnis Anggrek di Thailand

Published in Berita

Pada tanggal 9-12 Februari 2015 sebuah tim dari BPPT berkunjung ke Bangkok, Thailand. Salah satu agenda dari tim tersebut adalah mempelajari budidaya dan bisnis anggrek di Thailand. Thailand merupakan pengekspor bunga anggrek terbesar di dunia, khusus untuk jenis dendrobium. Produksi anggrek Thailand sekitar 50% diekspor dan 50% sisanya dijual di dalam negeri. Ekspor terbesar ditujukan ke negara Jepang, Amerika Serikat, China, Belanda dan Taiwan. Anggrek yang diekspor kebanyakan dalam bentuk bunga potong dan sebagian tanaman. Ekspor anggrek, baik bunga potong maupun tanaman pada tahun 2010 mencapai 2,7 miliar baht atau sekitar 1,08 triliun rupiah (Bangkok Post, 29 Desember 2011). Bandingkan dengan ekspor anggrek Indonesia yang besarnya Rp. 10,5 milyar pada tahun 2008 (bandung.bisnis.com, 9 Mei 2012).

Dalam kunjungannya yang hanya dua hari, tim BPPT memilih mengunjungi pertanian anggrek terbesar di Thailand, yakni Provinsi Nakorn Pathom di hari pertama. Luas lahan anggrek di Nakorn Pathom mencapai 1.114 ha, terbesar di Thailand yang memiliki total 3.300 ha lahan anggrek. Pada hari kedua tim berkunjung ke Kementerian Pertanian dan Koperasi. Dalam kesempatan tersebut tim diterima oleh Setapong Lekawatana, seorang ahli di bidang bunga dan tanaman hias.

Iklim di Thailand secara umum tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Jika anggrek sukses dibudidayakan di Thailand, tentu juga akan sukses dibudidayakan di Indonesia. Dari kunjungan singkat ke Thailand tersebut dapat dperoleh beberapa kelebihan budidaya dan bisnis anggrek di Thailand yang dapat dijadikan bahan pelajaran. Berikut ulasannya.(SOC)

  

Skala Ekonomi

Dari pengamatan yang cukup singkat dapat dilihat bahwa pertanian anggrek  yang berada di Nakorn Pathom pada umumnya dilakukan pada lahan yang cukup luas. Dari hasil wawancara dengan para pemilik, luas lahan mereka setidaknya 3 ha per unit usaha. Dengan luas lahan yang demikian, dapat dijamin bahwa usaha bunga anggrek mereka memenuhi skala ekonomi yang dibutuhkan untuk memperoleh keuntungan. Dalam wawancara tersebut tidak diperoleh keterangan berapa sebenarnya luas lahan minimum yang diperlukan agar tidak merugi. Juga tidak diperoleh keterangan berapa keuntungan yang mereka peroleh dengan usahanya pada saat ini.

Harga dendrobium potong pada saat ini berkisar antara 100-150 baht atau sekitar 40.000-60.000 rupiah per kg. Dendrobium biasanya dikirm ke eksportir, kemudian eksportir melakukan pengeksporan ke luar negeri. Sedangkan penjualan di dalam negeri bisa dilayani di tempat, melalui pasar lokal, melalui pasar grosir di Bangkok, atau melalui pengecer. Untuk ekspor, kebanyakan petani anggrek menjual melalui eksportir. Namun ada pula petani besar yang juga berperan sebagai eksportir. Panen anggrek melimpah pada bulan Oktober – November, akibatnya pada kurun waktu tersebut harga cenderung turun. Sedangkan pada bulan Februari-Mei biasanya harga tinggi karena jumlah panen relatif lebih kecil.

Bisnis anggrek pernah mengalami kejatuhan beberapa tahun lalu, ketika terjadi krisis ekonomi di Eropa. Seperti telah disebutkan di atas, banyak negara Eropa yang mengimpor anggrek dari Thailand. Kejatuhan bisnis anggrek dapat diatasi karena etos kerja yang baik dari para petani, selain usahanya berada pada skala ekonomi yang menguntungkan.

 

Rantai Bisnis yang Kuat

Budidaya yang baik saja tidaklah cukup menghasilkan pendapatan jika tidak diikuti rantai bisnis yang kuat. Rantai bisnis meliputi aliran barang/jasa yang memberikan nilai tambah dari hulu sampai hilir. Dari perspektif petani, di sisi hulu terdapat aliran ilmu pengetahuan tentang anggrek, bibit anggrek yang unggul baru kemudian budidaya anggrek. Di sisi hilir terdapat kegiatan pengepakan terhadap produk petani berupa tanaman berbagai ukuran dan bunga yang dikirim kepada pedagang besar dan eksportir. Dari pedagang besar produk anggrek dijual kepada pedagang eceran lalu ke konsumen. Namun bisa pula dari petani anggrek langsung ke pedagang eceran atau langsung ke konsumen. Sedangkan dari eksportir diteruskan kepada importir di luar negeri. Negara pengimpor tentu saja memiliki berbagai persyaratan administrasi dan produksi yang harus dipenuhi yang mungkin cukup rumit bagi para petani. Oleh karena itu peranan para eksportir sangat penting.  

Rantai bisnis di atas dijaga agar terus mengalir. Jika salah satu mata rantai melemah, maka keseluruhan bisnis anggrek juga akan melemah. Oleh karena itu mata rantai yang melemah perlu segera diantisipasi agar tidak memberikan pengaruh buruk pada seluruh bisnis anggrek yang ada. Sebagai contoh ketika terjadi krisis ekonomi di Eropa, maka nilai ekspor menurun mengingat pengimpor anggrek sebagian besar dari Eropa. Akibat krisis tersebut nilai ekspor anggrek Thailand turun 6,5% pada tahun 2009. Untuk menjaga agar nilai ekspor tidak mengalami penurunan yang berkepanjangan, Pemerintah bersama pelaku bisnis anggrek melakukan roadshow ke negara tetangga. Hasilnya adalah bertambahnya ekspor ke negara tetangga. Bahkan kini China menjadi salah satu tujuan ekspor utama. Ekspor ke China kebanyakan dilakukan melalui darat dari Chiang Mai yang berjarak sekitar 4 jam  ke China.   

 

Kelembagaan

Berkaitan dengan rantai bisnis di atas, kelembagaan bisnis di setiap mata rantai juga diperkuat. Di bagian hulu terdapat institusi pendidikan bernama Ratchaburi Agriculture and Technology Collage. Di sini terdapat program studi Orchid Management yang menghasilkan tenaga ahli di bidang anggrek. Kegiatan pelatihan bagi para pemangku kepentingan juga sering dilakukan bekerja sama dengan laboratorium yang dimiliki oleh beberapa petani anggrek.

Untuk memperkuat industri anggrek, di Thailand terdapat National Orchid Board yang beranggotakan Kementerian Pertanian dan Koperasi, pembudidaya anggrek dan akademisi. Untuk memperkuat industri anggrek nasional diperlukan pemasaran, kualitas dan empowerment terhadap petani anggrek. Strategi yang diusung oleh badan tersebut adalah 1) meningkatkan daya saing dalam pemasaran, 2) mempromosikan produk yang berkualitas baik, 3) membangun inovasi, 4) memperkuat organisasi (klaster dan petani), 4) mempromosikan  kegunaan anggrek dan ekspor anggrek. 

Di tingkat petani terdapat  asosiasi petani anggrek dan juga koperasi anggrek. Di tingkat eksportir juga terdapat asosiasi eksportir anggrek. Asosiasi eksportir beranggotakan lebih dari 30 eksportir yang kebanyakan berada di ibu kota, yaitu Bangkok.  

 

Standar Kualitas dan Budaya Anggrek

Bisnis anggrek dapat tumbuh dan berdaya saing dengan baik jika terdapat budaya bisnis yang baik dan kualtas dapat dijaga. Seperti disebutkan di atas, salah satu strategi dalam bisnis anggrek di Thailand adalah menjaga kualitas. Untuk itu terdapat standarisasi yang detatapkan oleh badan pemerintah bernama Biro Nasional untuk Standar Komoditas Pertanian dan Makanan atau Agriculture Commodity and Food Standards (ACFS). Standar kualitas anggrek ditetapkan pada tahun 2009 berupa Good Agricultural Practice (GAP) untuk dendrobium yang diekspor, Good Manufacturing Practice (GMP) untuk proses pengemasan dan juga orchid inflorescence standard. Juga dikembangkan perangkat teknologi informasi sehingga importir atau konsumen dapat melacak asal-usul bunga yang dibeli.

Untuk memperkuat budaya anggrek di masyarakat, terdapat kegiatan pameran dan/atau kompetisi anggrek yang jadwalnya menurut Lekawatana adalah sebagai berikut:

 

Bulan

Kegiatan

Provinsi/Kota

Januari

Sukhothai Orchid Festival

Sukhothai

Februari

Kaset Fair

Bangkok

 

Den. Friedericksianum Fair

Chantabul

 

Nakorn Pathom Orchid Fair

Nakorn Pathom

Maret

Ratchaburi Orchid Competition

Ratchaburi  

 

Surat Thani Orchid Competition

Surat Thani

Juni

The Royal Orchid Paradise

Bangkok

Agustus

Queen Sirikit Park Fair

Bangkok  

 

 Lanna Orchid Competition  

Chiang Mai

September

Korat Orchid Competition

Nakhon Ratchasima

Oktober

Lopburi Orchid Competition

Lopburi 

November

Uttaradit Orchid Competition

Uttaradit

Desember

December Horticultural Fair (DHF)

Nakorn Pathom  

 

Selain itu setiap bulan diadakan kompetisi anggrek pada hari Sabtu kedua di Bangkok Flower Center Co. Ltd.

Demikianlah kelebihan penanganan anggrek di Thailand. Meskipun tidak disebut secara eksplisit, Pemerintah memiliki peran yang berarti dalam terciptanya kelebihan-kelebihan di atas, seperti menginisiasi pendirian perguruan tinggi, memimpin orchid board, menerbitkan standarisasi dan mengadakan pameran dan kompetisi anggrek. Selain itu, menurut Lekawatana, Pemerintah ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan anggrek dunia seperti World Orchid Conference (WOC), Asia Pascific Orchid Conference (APOC), baik sebagai tuan rumah maupun peserta. Juga ikut hadir dalam kegiatan anggrek yang dilakukan oleh negara lain seperti Kunming World Horticultural Exposition 1999 (China), Japan Flora 2005 (Jepang), Taiwan International Orchid Shows (TIOS) (Taiwan), Ellerslie International Flower Show 2007 (New Zealands), dll.(SOC)

Seminar bertajuk Pengukuran Implementasi Manajemen Pengetahuan yang berlangsung di Gedung  BPPT Jakarta pada Selasa, 24 Pebruari 2015 bertujuan memperkenalkan perangkat pengukuran dalam pengembangan manajemen pengetahuan. Sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan merupakan aset penting perusahaan atau organisasi. Semakin besar suatu perusahaan dan semakin banyak ruang lingkupnya, semakin banyak aset yang dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metoda yang disebut manajemen pengetahuan untuk dapat mengintegrasikan pengetahuan dalam rangka pengembangan SDM dan organisasi.

Dalam acara yang difasilitasi oleh Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi BPPT (PPKDT-BPPT) disampaikan oleh Direktur PPKDT Iwan Sudrajat bahwa PPKDT merupakan salah satu unit yang akan mendukung pengembangan kawasan berbasis iptekin sesuai amanah Presiden Joko Widodo. Dalam rangka pengembangan kawasan tersebut akan ada banyak sekali arus pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dan memunculkan inovasi-inovasi baru yang didukung oleh pemerintah. PPKDT diharapkan untuk dapat membantu mengukur pengetahuan  dengan membuat instrumen pengukuran implementasi manajemen pengetahuan. Seminar Manajemen Pengetahuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai pemikiran dalam penyempurnaan perangkat pengukuran tersebut dari para pakar, narasumber dan praktisi.

Hadir sebagai narasumber pada hari itu adalah salah satu Peneliti Utama BPPT Puguh Suharso, Direktur Human Capital & General Affair Telkom Faisal Syam  dan  pengarang  penulis buku Knowledge Management Paul Lumban Tobing. Dalam paparannya Puguh menjelaskan mengenai konsep dan teknik pengukuran yang sedang dilakukan di PKT. Adapun Faisal berbagi informasi mengenai penerapan manajemen pengetahuan di PT. TELKOM. Pada sesi akhir, Paul memberikan tanggapan terhadap konsep pengukuran yang sedang dibahas, bahwa pengukuran harus menghubungkan elemen-elemen pengukuran untuk membantu tujuan dan cita-cita organisasi 

Seminar ini dihadiri juga oleh para peserta dari kalangan universitas, pemerintahan dan industri yang mengembangkan manajemen pengetahuan. (ai/arh/hk) 

Jumat, 16 Pebruari 2015 telah dilaksanakan rapat koordinasi kegiatan pengembangan techno park di PUSPIPTEK Serpong dan Subosukowonosraten. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Noko Sudarisman selaku Kepala Program kegiatan pengembangan tekno park di PUSPIPTEK Serpong dan Subosukowonosraten. hadir dalam rapat antaralain; tim dari Balai Pengkajian Bioteknologi (Biotek), Pusat Teknologi Agroindustri (PTA), Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi (BRDST), Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi (PPKIT), Pusat Audit Teknologi (PAT), Pusat Pengkajian Kebijakan Percepatan Daya Saing (PPKPDS),Pusat Teknologi Produksi Pertanian (PTPP) dan Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi (PPKDT).

Rapat yang dilaksanakan di Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (720) Puspiptek Serpong tersebut, membahas Indikator Kinerja Utama  Work Base Structure (WBS) untuk masing-masing pusat. Penetapan ruang lingkup kegiatan pengembangan techno park di  juga menjadi agenda yang dibicarakan dalam rapat. Pada akhir acara, Noko meminta untuk masing-masing WBS yang terlibat ikut mendukung Pengembangan Teknopark di PUSPIPTEK Serpong dan Subosukowonosraten. (MIKA)

Crowdfunding Asia Thailand Summit 2015

Published in Berita

Crowdfunding AsiaTM menyelenggarakan Crowdfunding Asia Thailand Summit 2015 pada tanggal 10 – 11 Februari 2015 di Hotel Renaissance Bangkok Ratchaprasong. Pertemuan ini dihadiri oleh 300 tamu undangan dari para pelaku bisnis, pemerintah, dan akademisi dari kawasan Asia. Dengan mengambil tema ‘An Ardent Alternative; Crowdfunding for the Sufficient Economy. Hand in Hand Together We Can’ dan tagline ‘Crowdfunding is A Game Changer’ mengetengahkan pembicara dari pelaku crowdfunding dunia, akademisi, dan lembaga pemerintah lokal Thailand. Indonesia mendapat kehormatan untuk dapat menghadiri konferensi tersebut, BPPT melalui Kedeputian PKT mengirimkan 5 orang (BIT sebanyak 2 orang dan PPKIT sebanyak 3 orang) untuk dapat mengikuti kegiatan selama 2 hari di Bangkok.

Dalam pembukaanya Kwek Hong Shin menyampaikan salam dan terimakasih kepada semua pihak yang  terlibat dan hadir dalam konferensi ini.  Kegiatan ini merupakan bagian dari edukasi penerapan crowdfunding  di Asia yang nantinya akan berlanjut dengan rangkaian kegiatan yang lain, yang dalam waktu dekat setelah pertemuan di Bangkok akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Crowdfunding merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang inovatif. Crowdfunding platform sebagai sebuah mekanisme pembiayaan dalam era digital saat ini yang memberikan jalan bagi para pebisnis pemula, peneliti, inovator, penggiat sosial dankomunitas untuk dapat menjalankan ide bisnis atau kegiatanya. Ada empat model crowdfunding diantaranya adalah donasi, reward, lending dan equity. Model donasi dan lending (peer to peer) merupakan model yang banyak digunakan saat ini. Crowdfunding pada dasarnya bukan meruapakan sesuatu yang baru.  Ini merupakan evolusi dari keberadaan teknologi yang memberikan ruang inovasi pada pendanaan alternatif. Meskipun di Asia penerapan crowdfunding masih dalam tahap pengembangan; negara seperti China saat ini sudah mengklaim memiliki lebih dari 2000 platform dengan model peer to peer (lending). Di Thailand ada setidaknya 8 platform crowdfunding yang umumunya adalah model donasi, reward dan peer to peer. Di Indonesia sendiri dilaporkan memiliki 6 platform crowdfunding, yang secara actual berdasarkan data Desember 2014 ada 12 platform crowdfunding. 

SEC (Securities and Exchange Commission, Thailand) yang merupakan salah satu sponsor utama dalam penyelenggaraan even ini, melalui Secretary General  (Dr. Varopal Socatiyanurak) memaparkan tentang peran UKM di Thailand sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Saat ini, ada sekitar tiga juta UKM di Thailand menyumbang 37 persen dari PDB. Perkembangan penyaluran penggalangan dana konstruktif diharapkan akan membantu meningkatkan daya saing jangka panjang UKM. Lebih lanjut menyatakan, dalam masyarakat berteknologi tinggi saat ini sangat memungkinkan terjalinnya komunikasi dan transaksi yang mudah dilakukan melalui internet secara efektif, crowdfunding diperkirakan akan menjadi populer dengan pertumbuhan yang berkelanjutan selama beberapa tahun ke depan dan akan menjadi salah satu pilihan pendanaan yang layak bagi UKM dan pebisnis pemula di seluruh dunia.

Dalam event ini juga terdapat sesi pitch perfect merupakan acara bagi pengusaha termasuk pengusaha pemula untuk bertemu danmempresentasikan ide mereka di depan para investor. Sesi ini diikuti oleh 13 peserta/ partisipan para pengusaha pemula atau calon pengusaha pemula yang ingin mendapatkan dana untuk proyek bisnisnya. Diantara perserta tersebut salah satunya berasal dari Indonesia dengan produk animasi Punakawan. Masing-masing peserta diberi kesempatan 3 menit untuk mempresentasikan ide bisnisnya secara singkat dan 5 menit untuk sesi pertanyaan, sehingga total 8 menit waktu yang diberikan untuk masing-masing partisipan.

Kegiatan ini tidak berhenti sampai disini, akan ada workshop dan kegiatan lanjutan untuk membangun ekosistem berkelanjutan pada skema crowdfunding di Asia. Dalam waktu dekat akan ada konferensi lanjutan yang rencana akan diadakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 15-16 April 2015. (rpw)

“Program ini harus dilakukan bersama sesuai dengan visi misi presiden yaitu Nawa Cita, salah satunya adalah keinginan presiden untuk membangun 100 Science & Technology Park di seluruh wilayah di Indonesia”, hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Riset Dikti) Lukito Hasta dalam workshop yang bertajuk Koordinasi Perencanaan dan Implementasi Teknopolitan Pelalawan. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015 di Gedung BPPT Jakarta tersebut bertujuan untuk mensinergikan rencana pengembangan teknopolitan Pelalawan, menginformasikan mengenai Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) dan masukan yang terkait dengan rencana bisnis dan pengembangan industri di Pelalawan.

Workshop ini dihadiri oleh Bupati pelalawan, Ketua DPRD Pelalawan, Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, perwakilan Dirjen Dikti Kebun Raya Bogor, Yayasan Amanah Pelalawan, Kepala Dinas Pemkab Pelalawan. Dalam sabutannya, Bupati Pelalawan Harris berharap, dengan dilaksanakannya acara ini akan ada perencanaan ke depan yaitu bagaimana agar dapat membuat Kabupaten Pelalawan lebih baik dan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan pemerintah pusat. Hal yang dilakukan oleh Pelalawan adalah bahwa sesuai dengan program nasional oleh pemerintah pusat adalah membantu pemerintah pusat, dengan didukung oleh BPPT dan seluruh elemen terkait (perguruan tinggi, bisnis dan lain-lain).

Disampaikan juga oleh Harris, bahwa seiring dengan berkembangnya industri di Pelalawan, adanya sekolah tinggi atau universitas diharapkan dapat mengurangi kecembururan social antara penduduk lokal dan pendatang. Pelalawan di masa yang akan datang akan mengembangkan industri hilir kepala sawit untuk menjadi wadah tenaga kerja lokal. Lulusan perguruan tinggi di Pelalawan diharapkan untuk dapat mengisi bahkan memiliki bisnis sendiri, terutama dalam hal hasil hilir kelapa sawit.

Workshop tersebut dilanjutkan dengan presentasi ‘Perencanaan dan Perkembangan Teknopolitan’ oleh Deputi Kepala Bidang PKT Tatang A. Taufik dan presentasi mengenai dokumen dan perizinan ST2P oleh ketua tim Yayasan Amanah Pelalawan Eko Supriyanto.

Selanjutnya akan ada beberapa proposal dari BPPT, yang diajukan untuk dapat mendukung kegiatan industri hilir kelapa sawit, dalam rangka membangun teknopolitan di Pelalawan. Besar harapan Harris terhadap hasil-hasil dari workshop ini agar segera dapat dilakukan revisi pada program dan kegiatan di Pelalawan, supaya tepat sasaran dan tepat guna, juga tepat pada program pemerintah pusat.(hk)

Cibinong - Pembangunan sejumlah Science and Technology Park (STP) di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK akan gencar dilaksanakan mulai tahun 2015 ini. STP yang akan dilengkapi oleh sarana, prasarana dan teknologi terkini ini merupakan salah satu visi-misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagaimana rencana penyelenggaraannya telah tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National Science and Technology Park) diarahkan berfungsi sebagai pusat pengembangan sains dan teknologi maju; pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju;  dan pusat layanan teknologi maju ke masyarakat.

Dalam rangka Pematangan persiapan pelaksanaan program STP Nasional 2015, Kemenristek-DIKTI menyelenggarakan Workshop Nasional di Gedung Pusat Inovasi LIPI, Cibinong. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu (04/02/2015) tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/ Lembaga yang mendapat mandat untuk mengembangkan STP, seperti Kemenristek-Dikti, Kemenperin, Kementan, KKP, BPPT, LIPI dan Batan. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Wakil Kepala LIPI, Pengantar Workshop STP oleh Kemenristek-DIKTI, serta paparan pengalaman pendirian dan pengelolaan Bandung Techno Park (basis IT-Swasta) dan Solo Techno Park (basis pelatihan-Pemerintah).

Acara diawali dengan pemaparan materi terkait persiapan pelaksanaan program STP Nasional 2015 yang kemudian dianjutkan dengan diskusi paralel terkait dengan isu strategis terkait dengan pembangunan dan pengelolaan STP. Dari sisi kelembagaan, isu yang berkembang mengerucut pada bentuk kelembagaan kelembagaan pusat dan kelembagaan daerah (UPT Pusat dan UPT Daerah), sementara dari sisi manajemen aset mengerucut pada aset pusat dan aset daerah (hibah dari Pusat) dengan pola pengelolaan PNBP dan BLUD. Pada tahap awal (1-2 tahun) disarankan kelembagaan dan manajemen aset dilakukan dengan pola masing masing Kementerian/Lembaga, setelah itu pada tahun ke-3 perlu adanya perubahan pola untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah terkait kelembagaan, dan manajemen aset.

Topik lain yang menjadi bahan diskusi adalah “Dukungan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang”. Iwan Sudrajat, Direktur PPKDT-PKT-BPPT, selaku ketua komisi yang membahas masalah tersebut merumuskan bahwa perlunya dipikirkan keterlibatan perguruan tinggi dan lemlitbang yang terdekat dengan STP. Dukungan perguruan tinggi dan lembaga libtang disesuaikan dengan potensi/keunggulan yang dimiliki. Untuk mendukung hal itu diperlukan panduan yang mengatur kesepakatan terkait dengan hak dan kewajiban  sehingga akan memudahkan dalam keseragaman pelaksanaan. Di lain pihak, pembiayaan riset yang selaras dan tidak tumpang tindih (fiskal dan non fiskal) serta regulasi terkait Royalti juga menjadi hal yang harus dipikirkan lebih lanjut. (AR/av)

Cibinong (4/2/2015) - Dalam acara lokakarya Pematangan Persiapan Pelaksanaan Program Science and Technology Park yang diadakan di Gedung Pusat Inovasi dan Inkubator LIPI 5 Februari lalu, hadir beberapa stakeholder dalam pengembangan STP di Indonesia. Stakeholder tersebut selain berasal dari beberapa Kementerian dan Lembaga Negara, hadir pula salah satunya perwakilan dari Bandung Technopark Iwan Iwut Tritoasmoro, selaku General Manager Business Innovation Bandung Technopark (BTP). Beliau hadir dalam acara ini sebagai praktisi yang selanjutnya diminta untuk memimpin rapat komisi terkait inkubator di dalam technopark. 

Dalam rapat komisi tersebut, beliau memberikan paparan awal mengenai apa yang telah di lakukan di Inkubator BTP, yaitu Startup Corner. Disampaikan bahwa terdapat 7 hal yang sebaiknya di lakukan oleh inkubator bisnis. Hal tersebut adalah Space, Shared, Service, Support, Skill Development, Seed Capital dan Sinergy.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari diskusi ini adalah perlunya sinergi pengelolaan insentif dari pemerintah dan pemanfaatan dana CSR sebagai salah satu sumber insentif dalam technopark. Insentif tersebut diberikan baik kepada industri, tenant, tenaga ahli, maupun investor.

Dari segi regulasi Pemerintah, insentif bagi industri/tenant diberikan dalam hal pengembangan R&D, pajak, serta kemudahan perijinan dari segi biaya dan waktu. Bagi tenaga-tenaga ahli terutama dari luar negeri, insentif dapat berupa kemudahan-kemudahan fiskal dan lain-lain. Selain itu, royalti untuk investor juga dapat menjadi insentif yang dapat menarik investor, selain tentunya kemudahan masuknya (impor) barang modal untuk kegiatan R&D, untuk keberlanjutan STP. 

Selain insentif di atas, rapat komisi ini juga menyarankan agar STP dapat diperlakukan sebagai kawasan khusus seperti KEK. Pemberlakuan tarif khusus untuk biaya pengujian/standarisasi/sertifikasi untuk tenant inkubator juga dapat menambah daya tarik yang dimiliki oleh technopark. (TDT/av)

Rencana Aksi dalam Pembangunan Science and Technology Park

Published in Berita

 

Cibinong – Seminar Lokakarya  Nasional Pematangan Persiapan Program STP telah dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Februari 2015 di Auditorium Pusat Inovasi LIPI-Cibinong. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti diikuti oleh beberapa Kementerian, Lembaga Litbang di bawah Kemenristekdikti, serta beberapa perwakilan dari daerah. BPPT diwakili oleh Tatang A. Taufik, Deputi Bidang PKT beserta Direktur PPKDT; Kepala BIT; dan staf PPKDT. 

Bertindak sebagai salah satu narasumber di sesi pertama, Tatang A. Taufik  memaparkan project breakdown Techno Park BPPT yang akan dilakukan di 9 kabupaten/kota yang menjadi mitra BPPT. Dalam paparannya, beliau menyampaikan peran, konsep, dan rencana kerja BPPT dalam mendukung  Pembangunan Science and Technology Park. Daerah mitra BPPT yaitu Kab. Pelalawan, Kota Pekalongan, Kab. Bantaeng, Kota Cimahi, Kab. Grobogan, Kab. Gunung Kidul, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Lampung serta PUSPIPTEK yang mencakup kawasan Subosukowonosraten. Beliau menekankan perlunya dukungan dan kerjasama dari Pemerintah daerah dan Balitbang Daerah dalam kegiatan ini. 

Sesi kedua workshop berupa diskusi pararel, narasumber dan peserta dibagi menjadi beberapa komisi yang membahas berbagai isu strategis dalam pembangunan Science and Technology Park. Salah satu komisi tersebut membahas tentang inventarisasi regulasi terkait pembangunan STP. Dalam rapat komisi disinggung mengenai beberapa permasalahan yang menghambat regulasi, yaitu: (1) ketidak sesuaian rencana pembangunan STP dengan RTRW, (2) masih adanya tumpang tindih penguasaaan hak atas tanah, (3) ijin pemanfaatan lahan berbeda dengan implementasi di lapangan, belum adanya kebijakan daerah mengenai bagaimana keberlanjutan program STP ke depan, (4) dan belum ada nomenklatur STP dari pemerintah pusat, (5) serta infrastruktur yang belum memadai seperti sumber energi, akses transportasi dan ICT.

Rencana aksi yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: (1) pada tahap perencanaan pembangunan STP wajib memperhatikan RTRW, (2) melakukan koodinasi dengan penegak hukum dan sosialisasi dengan masyarakat setempat, (3) perlu dibuat regulasi untuk penetapan lokasi STP, (4) Pemda wajib memasukkan program STP ke dalam RPJMD, (5) peran dari Kemendagri untuk menjadikan program pembangunan STP sebagai prioritas daerah, (6) perlu pencantuman nomenklatur STP sebagai turunan UU 18/2002 tentang SINAS P3 IPTEK, (7) penyesuaian rencana pembangunan STP dengan Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik (RUPTL).

Dalam rangka sinkronisasi program STP, diperlukan adanya kerjasama antar kementerian dan lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah, dan dukungan dari pemerintah daerah. (Rna/av)

Workshop Rencana Bisnis Dan Perijinan STTP

Published in Berita

Pada tanggal 29 Januari 2015, BPPT dan Kabupaten Pelalawan bersama dengan Yayasan Amanah Pelalawan, menyelenggarakan WORKSHOP KOORDINASI PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI TEKNOPOLITAN PELALAWAN (RENCANA BISNIS DAN PERIJINAN STTP) di Ruang Komisi Utama Gedung BPPT 2.
Workshop tersebut memiliki beberapa agenda penting terkait dengan technopark, perijinan sekolah tinggi pelalawan (STTP) dan rencana bisnis dalam teknopolitan.
Sebelum workshop dimulai, dilakukan audiensi dengan Menteri Ristekdikti bersama Kepala BPPT, Direktur PPKIT-PKT, Direktur PPKDT-PKT, Kepala BIT, Bupati Pelalawan, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Kepala Bappeda beserta jajarannya.
Workshop dibuka oleh Deputi Kelembagaan Ristekdikti yang diwakili oleh Asdep Kelembagaan Kementerian Risatekdikti bapk Hasto.

Workshop ini dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi 1, Tatang A Taufik (Deputi Bidang PKT) mempresentasikan “Konsep Implementasi Program Techno Park di Pelalawan : Pendekatan BPPT “dan .Eko Supriyanto mempersentasikan “Rencana Pendirian dan Pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan”. Sesi 2 diisi dengan paparan rencana bisnis

1. KONSEP IMPLEMENTASI PROGRAM TECHNO PARK DI PELALAWAN PENDEKATAN BPPT oleh Deputi Kepala Bidang PKT
Menekankan bahwa Teknopolitan merupakan kawasan yang terdiri dari satu atau lebih sentra kegiatan IPTEKIN, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan. Techno Park harus menjadi kawasan inklusif dengan mencetak SDM berkualitas yang harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

2. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PELALAWAN oleh Dr.Eko
Latar belakang pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan menurut Eko Supriyanto didasari karena belum terolahnya sumber daya alam secara optimum sehingga perlu sumber daya manusia yang baik yang mampu mengembangkan industri-industri di Pelalawan. Ciri khas sekolah ini adalah sekolah tinggi berbasis penelitian dan pengembangan usaha. Sasaran yang dicapai pada lulusan yaitu : 1) lulusan memeiliki kompetensi dalam menyelesaikan masalah secara logis, analistis dan kreatif berdasarkan fakta dan ide, 2) lulusan memiliki nilai kepemimpinan, etika, dan profesional dalam berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan dunia, 3) lulusan mampu berkomunikasi efektif dan kepercayaan diri yang tinggi, bekerja kelompok dalam lingkungan yang berbeda latar belakang untuk mencapai tujuan bersama, dan 4) lulusan mampu melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Sampai dengan tahun 2014, perijinan STTP masih belum dikeluarkan

3. RENCANA BISNIS
Pemanfaatan lahan, briket dan kompos, minyak goreng/vitamin E dan cocoa butter equivalent, micro algae/ganggang hijau, sistem informasi dan pusat inovasi. Rencana bisnis dipaparkan oleh dosen dan mahasiswa dari Kabupaten Pelalawan yang bersekolah dan bekerja di - UTM Malaysia .

391882
Hari iniHari ini121
KemarinKemarin128
Minggu iniMinggu ini215
Bulan iniBulan ini2555
Seluruh hariSeluruh hari391882
Statistik created: 2017-11-21T06:13:33+00:00