Gerbang Indah Nusantara

Switch to desktop Register Login

Berita (153)

Kunjungan Kerja DPRD Kota Pekalongan ke BIT

Published in Berita

Pada hari Selasa, 21 Januari 2014, sebanyak 15 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan melakukan kunjungan kerja ke Balai Inkubator Teknologi (BIT) – BPPT di Kawasan Puspiptek Tangerang Selatan. Rombongan DPRD Kota Pekalongan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ismet Inonu. Rombongan diterima oleh Direktur PPKPDS Derry Pantjadarma, mewakili Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi.

Ismet Inonu menjelaskan kunjungannya ke BIT dalam rangka mendapatkan informasi lebih jauh tentang perkembangan unit Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan yang pembentukannya difasilitasi oleh BIT. Dalam kesempatan tersebut,  Manajer Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan, Heryu Purwanto, mengatakan bahwa Inkubatornya menginkubasi 5 tenant dengan produk-produknya yaitu Mesin Pelorot Malam Batik (MPMB), I-Think Software Interaktif (software untuk anak penyandang Autis), Software Ei 3 Accounting Application, Batik Canting Kayu,  dan Tas Jeans. Namum tenant yang masih aktif hanya mesin pelorot batik dan tas  jeans. Sampai saat ini yang menjadi permasalahan adalah personil pengelola inkubator yang aktif hanya 2 orang, pendanaan dan pemasaran produk tenant, imbuh Heryu.

Derry Pantjadarma menjelaskan bahwa Kota Pekalongan merupakan daerah prioritas utama BPPT dalam penguatan sistem inovasi daerah (PSID), pengembangan teknoprener merupakan salah satu pilar PSID. Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi di Kota Pekalongan merupakan salah satu implementasi dari pengembangan teknoprener tersebut. Sementara Kasie Fasilitasi dan Advokasi BIT, Ai Nelly menjelaskan bahwa tenant MPMB dijadikan sebagai tenant bersama BIT BPPT dengan Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalondan sebagai  wahana pembelajaran bagi Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan. dengan pertimbangan mempunyai produk yang berprospek bagus . Tenant ini sudah dilakukan beberapa pendampingan teknis antara lain pembentukan kelembagaan usahanya yaitu CV. Surya Utama Teknika, uji produksi, sertifikasi produk (pendaftaran HKI), dan uji pasar (uji konsumen dan uji jual produk). Untuk tahun 2014 tenant ini akan difasilitasi aksesbilitas produk masalnya, lanjut Ai Nelly.

Wakil Ketua DPRD Pekalongan mengatakan DPRD akan ikut membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan terutama masalah pendanaannya. Selain itu Ismet juga mengharapkan BIT BPPT tetap melakukan pendampingan terhadap Inkubator Pekalongan sehingga Inkubator berjalan seoptimal mungkin dan dapat menghasilkan perusahaan - perusahaan baru berbasis teknologi di Kota Pekalongan. (Prie/BIT)

Johor, 21 Januari 2014. Deputi Kepala BPPT Bidang PKT, Tatang A. Taufik menjadi pembicara pada Feasibility Study of Johor-Riau Link Development Seminar, Selasa, 21 januari 2014 di Auditorium Dewan Senat, Bangunan Sultan Ibrahim, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Johor Bahru Malaysia. Seminar yang dibuka oleh Mr Taufiqur Rizal, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, dengan sambutan pembuka oleh Prof. Mahmood bin Md Tahir, mewakili Dekan Construction Research Alliance UTM. Selain Deputi PKT, pembicara lainnya adalah Bupati Pelalawan H.M Harris; Direktur Research Center UTM Prof. Eko Supriyanto; Kepala Bappeda Karimun Djunaidi; Director of UTM CRC Prof. Mahmood bin Md Tahir; Dosen Teknik Sipil UTM Hisham bin Mohamad; Direktur Johor Economic Planning Unit Badrul Hisham bin Kasim dan Konsul Politik KBRI Kuala Lumpur Freddy M. Panggabean. Seminar membahas mengenai perencanaan bisnis dan ekonomi Johor-Riau Link, kelayakan pembangunan jembatan dan terowongan untuk menghubungkan Johor-Riau, kelayakan sosial-budaya, dampak ekonominya dan hubungan internasional serta keamanannya.

Prof Eko memaparkan telah ada 3 studi untuk menghubungkan antara Malaysia (Johor, Kuala Lumpur), Singapura dan Indonesia (Riau, Kepulauan Riau), yaitu Malaysia-Indonesia (MALINDO), Singapura- Johor-Riau (SIJORI) dan Karimun-Johor-Riau (KAJORI). Dibandingkan dengan dua studi lain, kajian SIJORI relatif memerlukan investasi yang lebih rendah, sekitar USD 8-9 milyar (jembatan) dan USD 13 milyar (terowongan bawah laut), dibandingkan sekitar USD 26 milyar (MALINDO) dan USD 13-16 milyar (SIJORI).



Deputi PKT, Dr. Tatang A. Taufik memaparkan mengenai peran BPPT sebagai badan pemerintah, hubungan antara Indonesia dan Malaysia termasuk peraturan dan kebijakan umum, kondisi Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, isu social, dan budaya. Sebagai penutup sebagai awal perlu memperkuat hubungan social dan budaya yang saling memperkuat Antara Malaysia dan Indonesia, dari sisi kebijakan perlu mempertimbangkan keuntungan secara ekonomi (nilai tambah) yang akan diperoleh keduabelah pihak, dan dalam konteks interkonektevitas perlu mempertimbangkan hubungan intermoda (darat, laut dan udara) yang paling efektif dan efisien.

Sementara Bupati Pelalawan, H.M. Harris dan Ka. Bappeda Kab Pelalawan M Syahrul Syarif memaparkan mengenai Peran Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau dalam Mendukung MP3EI dan Penguatan Konektivitas Trans Asia. Paparan mengenai MP3EI Koridor Sumatera, posisi dan potensi SDA Kab Pelalawan, pembangunan kawasan teknopolitan, pengembangan SDM dan perguruan tinggi, pembangunan kawasan ekonomi khusus dan Pelabuhan Sokoi, dan wisata Bono.

Visi pembangunan jangka panjang Bantaeng adalah Wilayah terkemuka Berbasis Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Nilai-Nilai Tradisional dan Keagamaan . Sedangkan visi pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Bantaeng Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dibagian selatan Sulawesi Selatan.  Salah satu tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantaeng 2013-2018 adalah menjadikan Bantaeng sebagai Kabupaten Benih berbasis Teknologi.  Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menggandeng BPPT sebagai mitra kerja, terutama dalam meningkatkan kapasitas iptekin bagi pembangunan Bantaeng.

Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT), Dr. Tatang A. Taufik, yang bertindak sebagai Narasumber tunggal dalam acara Musrenbang Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantaeng, memberikan masukan untuk integrasi penguatan sistem inovasi ke dalam dokumen RPJMD.  Musrenbang tersebut dilaksanakan tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Gedung Pertemuan Kabupaten Bantaeng.  Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng, mewakili Bupati Bantaeng yang berhalangan hadir, diikuti oleh seluruh SKPD, para Camat, Lurah dan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng. 

Dalam bahan paparannya, Deputi Bidang PKT menyampaikan masukan bagi perbaikan dokumen RPJMD yang sedang disusun, antara lain dalam rangka mewujudkan Bantaeng sebagai Kabupaten Benih berbasis Teknologi, disarankan untuk melengkapi salah satu tujuan  dari Misi pembangunan Bantaeng dengan menggunakan pendekatan penguatan sistem inovasi.  Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten benih berbasis teknologi.

Sebelum mengikuti acara Musrenbang,  Deputi PKT disambut dan dijamu sarapan pagi oleh Bupati Bantaeng bertempat di Pantai Marina Bantaeng.  Dalam sarapan yang juga didampingi oleh para kepala SKPD,  Bupati Bantaeng menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan dan rencana pembangunan Bantaeng. Termasuk kerjasama dengan BPPT dalam meningkatkan kapasitas iptekin dalam pembangunan Bantaeng.

Tindak lanjut dari musrenbang tersebut dalam rangka memberikan masukan penguatan sistem inovasi, dilakukan diskusi teknis antara tim penyusun RPJMD Kabupaten Bantaeng dengan Kepala Bidang Daya Saing Industri – PPKPDS, Atang Sulaeman, yang dilakukan tanggal 31 Desember bertempat di Kantor Bappeda Bantaeng. Dalam diskusi yang dihadiri oleh anggota tim penyusun RPJMD, dijelaskan bagaimana mengintegrasikan penguatan sistem inovasi ke dalam draf RPJMD yang sudah tersusun. Integrasi dilakukan dengan memperluas salah satu tujuan di dalam misi pembangunan Bantaeng 2013-2018, yakni Mempercepat pewujudan Bantaeng sebagai Kabupaten Benih Terkemuka dan Model Smart & Green Region di Sulawesi Selatan melalui penguatan sistem inovasi.  Tindak lanjut dari hasil ini diskusi ini adalah dengan membuat diskusi lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Tim Bappeda serta perwakilan dari RKPD. (atsul-ppkpds-pkt).

 

Kunjungan Delegasi CDTI, Spanyol

Published in Berita

 Kunjungan Delegasi CDTI, Spanyol

Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI) merupakan entitas bisnis publik yang secara hirarki berada di bawah Ministerio de Economia y Competitividad (Ministry of Economy and Competitiveness, Spain), yang memiliki tupoksi pengembangan teknologi dan inovasi pada perusahaan-perusahaan dari Spanyol, serta memfasilitasi kanal pendanaan, dan juga dukungan aplikasi untuk proyek penelitian, pengembangan dan inovasi bagi para perusahaan dari Spanyol tersebut, baik dalam skala nasional maupun internasional.



Pada hari Senin, 16 Desember 2013 bertempat di Kantor BPPT Thamrin, Gedung BPPT 2 lantai 13, Kedeputian PKT menerima delegasi dari CDTI dan melakukan pembicaraan mengenai potensi kerjasama bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin).  CDTI diwakili oleh Mr. Jaime Alcaide dan Mrs. Maria Alvarez, sedangkan dari BPPT hadir Deputi Kepala BPPT Bidang PKT beserta perwakilan setiap unit kerja di lingkungan PKT.

Sesi diskusi dibuka dengan presentasi mengenai profil dan program-program yang dilakukan, baik oleh CDTI maupun oleh BPPT.  Dibahas beberapa tema strategis antara lain peran dan prioritas BPPT dalam konteks pengembangan teknologi, seperti 7 (tujuh) prioritas BPPT (energi baru dan terbarukan, lingkungan, food security, dan seterusnya), kerjasama dengan CSIRO (Australia), TISTR dan TRISTAR (Thailand), Finlandia, Jerman, CASA dan PTDI (Spanyol dan Indonesia dalam pengembangan pesawat), Swedia, dan seterusnya.

Selain itu dibahas juga program-program berbasis teknologi yang dilakukan CDTI, yang mana dalam pelaksanaannya merefleksikan keunggulan negara Spanyol khususnya pada bidang infrastruktur, bioteknologi, energi terbarukan, energi photovoltaic, energi panas, energi panas matahari dan energi angin.  Dikemukakan juga program-program BPPT terkait pengembangan energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal (PLTG) skala 3 Mega Watt berlokasi di Papandayan / Kamojang.

Terdapat program yang melibatkan perusahaan internasional yang terfokus pada industri kokoa berlokasi di Sulawesi, yang merupakan kombinasi antara technological corporation dengan business corporation, dengan fokus pekerjaan antara lain mengembangkan standar, interoperabilitas dan kompatibilitas.  Dalam konteks pengembangan zona, contoh praktik terbaik yang dapat diacu adalah European Economy Exclusive.

Pertemuan ditutup dengan agenda kerjasama yang kedepannya diharapkan kerjasama yang dilakukan berorientasi kepada peningkatan kapabilitas teknologi yang dimiliki oleh personil kedua lembaga, kemudian pengembangan kualitas yang berkelanjutan yang diarahkan kepada implementasi agenda inovasi dalam program-program pembangunan daerah di Indonesia, dengan bermitra tidak hanya dengan entitas swasta tetapi juga dengan entitas akademis dan entitas pemerintah baik pusat maupun daerah. (as-ppkdt)

 

Model Kelembagaan pada Center for Organic Photonics and Electronics Research (OPERA), Jepang

OPERA), Jepang

Bentuk kelembagaan pada OPERA merupakan salah satu contoh bentuk kelembagaan dari suatu kawasan teknopolitan yang menyajikan kolaborasi optimal antara entitas akedemis, bisnis dan pemerintah.  OPERA dibentuk berdasarkan kebutuhan dimana diperlukan akselerasi terhadap penerapan hasil penelitian yang dilakukan di daerah utara Pulau Kyushu, khususnya di Kyushu University.


Pada hari Selasa, 10 Desember 2013, perwakilan dari 5 (lima) negara antara lain Cina, Indonesia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam diundang untuk berkunjung ke kawasan tersebut.  Sebagai perwakilan dari Indonesia, Kepala Bidang Kelembagaan Difusi Teknologi (PPKDT – PKT – BPPT) Arief Sartono berkesempatan untuk turut hadir dan menyaksikan kondisi OPERA tersebut secara langsung.

Kawasan ini tadinya merupakan perkembangan dari Kampus Ito dari Universitas Kyushu, Jepang yang memposisikan diri pada pengkajian dan penerapan teknologi.  Dilihat dari sudut pandang penguasaan teknologi dan pengakuan baik dari level nasional, Asia maupun internasional, dapat dikatakan OPERA merupakan center of excellence dari teknologi di negara Jepang.  OPERA Project Leader, Prof. Chihaya Adachi (Kyushu University) merupakan salah satu dari 30 peneliti yang telah dinobatkan pemerintah Jepang sebagai "Top 30 Researcher in Japan". 

Dari sisi bisnis turut berkolaborasi antara lain beberapa perusahaan nasional dan UKM lokal, dari sisi akademis antara lain Kyushu University, OPERA, Kyushu Institute of Technology, Phoenics, Kinki University, sedangkan dari sisi pemerintah antara lain Fukuoka-IST, ISIT dan OPACK.

Perusahaan nasional yang sudah menyatakan komitmennya untuk turut bekerja sama antara lain Daihatsu Development Center.  Beberapa perusahaan nasional lainnya seperti Honda dan Panasonic masih dalam tahap proses.  Daihatsu berencana mendirikan Kyushu Research Center yang terpisah sejauh 20 km dari Kyushu University dan Fukuoka City Ito Science Park, dengan fungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan, sekaligus pusat edukasi.

Peran utama dari OPERA antara lain melakukan transfer teknologi dari entitas akademis kepada entitas industri, yang dilakukan secara langsung dalam satu kawasan yang terintegrasi, dengan mengedepankan realisasi atas konsep branding produk berdasarkan potensi daerah dan kearifan lokal di Pulau Kyushu dan Kota Fukuoka.

Selain itu OPERA juga bertindak sebagai fasilitator bagi perusahaan nasional dan UKM lokal dalam melaksanakan riset secara bersama, mendidik para peneliti termasuk merekomendasikan penempatan para peneliti yang sudah selesai masa pendidikan dalam jaringan yang dimilikinya, yang mencakup USA, Asia dan Eropa.

Beberapa contoh kongkrit hasil dari OPERA antara lain adalah Organic Photonics and Electronics (OPEL) Display yang merupakan generasi lanjutan dari teknologi LED Display, flexible device (laptop, keyboard, telepon genggam) yang dapat dibentuk sesuai keinginan, alternatif panel baterai surya, alternatif lampu penerangan, dan seterusnya. (as-ppkdt)

 

 

 

Pengembangan mobil listrik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk untuk mewujudkan kendaraan massal ramah lingkungan (green technology).  Diperlukan perhatian khusus menyangkut aspek teknologi dan kebijakan pengembangan industrinya.  Untuk aspek teknologi, salah satu yang sangat penting adalah adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan teknologi pengembangan mobil listrik.  Berkaitan dengan hal tersebut Tim Tekno-Meter BPPT (Arwanto, Dedi Suhendri, Kuncoro Budy Prayitno dan Amy Hardianto) bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi telah menyelesaikan penyusunan Tekno-Meter Spesifik Mobil Listrik. Untuk keperluan penyempurnaan telah dilakukan FGD pada tanggal 13 Desember 2013 bertempat di Gedung Telimek – LIPI, Bandung. Tekno-Meter ini akan berfungsi sebagai Pedomen Teknis Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi Mobil Listrik. Tekno-Meter Mobil Listrik ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran kesiapan teknologi untuk pengembangan mobil listrik.Kegunaan utama dari Tekno-Meter Mobil Listrik adalah untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan berkaitan dengan pengembangan dan transisi teknologi.  Keuntungannya termasuk memberikan informasi tentang status teknologi, dan manajemen resiko (untuk membuat keputusan dalam pendanaan teknologi  dan transisi teknologi).

Hasil pengukuran dengan Tekno-Meter Mobil Listrik dapat memberikan informasi penting tentang status dan pencapaian kematangan (maturity) dari teknologi yang dikembangkan.  Disamping itu juga untuk mendukung komunikasi dan kerja sama antara pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka pengembangan mobil listrik lebih lanjut.(ART/2013)

TISTR Visited BPPT, Topics To Cooperate Determined

Published in Berita

On December 12-13, 2013, 12 delegations of Thailand Institute Scientific and Technological Research (TISTR) had visited BPPT and it was led by the Governor of TISTR, Yongvut Saovapruk. The purpose of the TISTR delegations was to follow up the MOU signed by BPPT and TISTR on March 11, 2013 by visiting BPPT and its facilities, and a courtesy call to the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia.

 

Together with BPPT, TISTR had decided the topics to cooperate, as follow:

 

  1. Energy, included the development of latex for building, the heterogenous catalyst for biodiesel production, and 500 kW biomass power plants integrated with smart grid system.

  2. Food, agriculture and health, included the development of functional food, the development of natural medicine and natural cosmetics, the development of ornamental plants, the development of fertilizer, the development of “Phytogelatin” derovatived from seaweed, the development of sweet sorghum, the development of cacao seedling by micrografting technology, and the development of Agarwood.

  3. Innovation system, included MSTQ interlaboratory cooperation, joint BPPT – TISTR IPR/Technology Grant, foster sister cities/regions collaboration in promoting ecosystem for Green Innovation, joint research in industrial cluster development and Technopark/Technopolis, and joint event on the best practices of technology commercialization through incubation as well.

 

 

To assure that the cooperation between the two parties carried out in accordance with the agreement signed, both the Chairman of BPPT and the Governor of TISTR agreed to arrange their annual budgets because of the differences in time arrangement of each country, also to visit each other at least twice a year. BPPT and TISTR expected that this would be long term cooperation due to the related issues on science, research, and technology occurred in both countries. (hk)

 

Selama sepuluh tahun terakhir ini perekonomian Indonesia tengah mengalami transisi dari low income menjadi middle income country. Dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle income) Indonesia yang memiliki pendapatan per kapita $ 3.420 pada tahun 2012 berada dalam kelompok lower middle income country. Jika pendapatan nasional per kapita tersebut mampu melampaui $ 4.000, maka Indonesia akan naik tingkat dan masuk dalam kelompok upper middle income country yang berada satu tingkat di bawah kelompok tertinggi yang disebut high income country.

Namun demikian untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah. Beberapa indikator ekonomi dan teknologi menunjukkan bahwa Indonesia perlu bekerja keras untuk mencapai tingkatan upper middle income country. Jika tidak, Indonesia bisa masuk jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), yakni meningkatnya tingkat konsumsi yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi, yang bisa menyebabkan gagalnya sebuah negara bertransisi menuju tingkat penghasilan yang lebih tinggi lagi. Inilah latar belakang focused group discussion (FGD) yang diadakan di Kantor Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta pada tanggal 1 November 2013.

FGD yang diikuti oleh para analis ekonomi dari Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia (BI) dan para perekayasa dari Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi, BPPT, tersebut menghadirkan pembicara utama Reza Anglingkusumo dari BI dan Tatang A. Taufik dari BPPT.

Dalam paparannya, Reza Anglingkusumo, menyampaikan beberapa indikator perekonomian yang menunjukkan bahwa Indonesia akan menghadapi banyak permasalahan dan tantangan dalam bertransisi menuju negara berpenghasilan lebih tinggi. Meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah merupakan fenomena middle income country. Penduduk kelas menengah memiliki permintaan barang dan jasa yang semakin kompleks dan menuntut kecukupan teknologi dan kapabilitas industri yang kuat. Akan tetapi industri yang ada di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut, atau terjadi defisit teknologi. Sementara itu Jawa sebagai penopang kapabilitas industrial di Nusantara belum mampu merespon defisit teknologi tersebut. Kapabilitas industri sendiri ditentukan oleh faktor produksi yang handal yang terdiri dari kuantitas dan kualitas modal manusia, kualitas institusi, kecukupan faktor produksi komplementer, kecukupan infrastruktur sains, dan kapasitas inovasi. Kapabilitas industrial saat ini masih terbatas pada kapabilitas untuk memproduksi barang sederhana dan/atau semi-kompleks sehingga obsolete ditengah ekspansi kelas menengah. Masalahnya industri yang selaras dengan keinginan kelas menengah tersebut belum banyak terbangun, yakni industri yang padat human capital, R&D dan absorbsi teknologi, seperti dimiliki beberapa negara maju Asia. Negara yang bertumpu pada industri padat karya dan SDA akan sulit bertransisi ke high income country. Tantangan ke depan, mulai tahun 2015 Indonesia akan menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN. Juga menghadapi negara-negara di Asia yang berlomba-lomba melakukan transformasi struktural dan factor endowmwent.  

Tatang A. Taufik memaparkan konsep penguatan sistem inovasi nasional yang dapat menjadi platform bersama untuk secara sistemik mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa melalui daya saing dan kohesi sosial yang kuat. Penguatan sistem inovasi dilakukan melalui lima pilar (inisiatif strategis) yaitu penguatan sistem inovasi daerah, pengembangan klaster industri, pengembangan jaringan inovasi, pengembangan teknoprener dan penguatan pilar-pilar tematik. Sedangkan agenda penguatan sistem inovasi meliputi enam kerangka kebijakan inovasi yang biasa disebut hexagon, yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif, memperkuat kelembagaan inovasi, menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi, mendorong budaya inovasi, memperkuat keterpaduan pemajuan (fokus) sistem inovasi  dan penyelarasan dengan perkembangan global. 

Dalam kesempatan tersebut Tatang A. Taufik juga menyampaikan contoh praktik baik penguatan sistem inovasi di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pelalawan. Dalam upaya penguatan sistem inovasi, kedua daerah otonom tersebut memulai dari dokumen strategis daerah. Penguatan sistem inovasi menjadi salah satu tema dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pada dua daerah otonom itu.

Dalam FGD yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut disepakati bahwa penguatan sistem inovasi merupakan konsep yang perlu diterapkan dalam transformasi perekonomian Indonesia yang diharapkan dapat mengantar Indonesia menuju negara dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi lagi. Disepakati pula bahwa ke depan FGD perlu dilanjutkan untuk dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih teknis. soc-ppkit.   

 

 

 

 

Dalam kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantaeng, pada hari Sabtu (07/12/2013), Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PPKDT-BPPT), Asep Husni Yasin Rosadi memaparkan pentingnya pengembangan dan penguatan jaringan inovasi. Dalam konteks, penguatan sistem inovasi, pengembangan jaringan inovasi merupakan salah satu dari 5 (lima) pilar penguatan sistem inovasi yang diformulasikan oleh Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi, BPPT.

Paradigma ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) menempatkan inovasi sebagai faktor kunci untuk mengungkit kemajuan ekonomi suatu negara. Perkembangan inovasi, difusi dan proses pembelajaran diyakini berpengaruh terhadap produktivitas atau daya saing. Oleh karenanya, penguatan sistem inovasi menjadi agenda yang sangat penting di banyak negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan keyakinan akan pentingnya jaringan inovasi dalam memperkuat sistem inovasi, Pusat Pengkajian Difusi Teknologi (PPKDT), Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) melakukan kegiatan Intermediasi, Pendampingan Difusi Teknologi dan Implementasi Jaringan Inovasi di beberapa daerah kabupaten/kota di Inodonesia. Pengembangan jaringan inovasi pada prinsipnya merupakan upaya untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor dalam sistem inovasi.

Dalam tataran operasional, pelaksanaan kegiatan di PPKDT-BPPT diselaraskan dengan kerangka kebijakan inovasi dan tema inisiatif strategis yang dapat dijadikan strategi oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerahnya. Dalam hal ini, kerangka kebijakan inovasi yang digunakan sebagai pijakan atau “framework” kegiatan, merujuk pada pemikiran Tatang Taufik (2005) yang telah dituangkan dalam buku “Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan”. Terdapat 6 (enam) kelompok ”tema” utama (agenda utama) kebijakan inovasi yang dikembangkan di daerah yang menjadi mitra dari pelaksanaan kegiatan ini. Keenam tema utama tersebut, adalah:

  • Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.

  • Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan kemampuan absorpsi UKM.

  • Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktikbaik/terbaik dan/atau hasil litbang.

  • Mendorong budaya inovasi.

  • Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional.

  • Penyelarasan dengan perkembangan global

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan kerjasama pembangunan pabrik pupuk jenis Slow Release Fertilizer (SRF) dengan kapasitas 10 ribu ton per tahun yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng. Pupuk Slow Release Fertilizer (SRF) atau pupuk lepas lambat, yaitu suatu jenis pupuk yang mampu mengendalikan kecepatan pelepasan unsur-unsur hara yang mudah hilang akibat larut dalam air, menguap dan proses denitrifikasi terhadap pupuk itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, pada hari Sabtu (07/12/2013), Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi (PPKDT-BPPT), Asep Husni Yasin Rosadi, bersama dengan Bupati Bantaeng, H. M. Nurdin Abdullah, melakukan kunjungan ke Pabrik Pupuk SRF di Bantaeng. Didampingi oleh beberapa Engineer dari Direktorat Pusat Teknologi Industri Proses (PTIP), Kedeputian Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR), Direktur PPKDT dan Bupati Bantaeng mendiskusikan tentang perkembangan pembangunan pabrik serta cara kerja mesin dalam menghasilkan pupuk jenis SRF.

Sebagai Direktur yang menangani masalah terkait dengan difusi teknologi, Asep Husni Yasin mengingatkan beberapa hal yang penting dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan operasional pabrik, yakni operator dengan kemampuan yang memadai serta kelembagaan pengelola pabrik yang tepat dengan karakteristik kondisi di Bantaeng. (ARs)

391882
Hari iniHari ini121
KemarinKemarin128
Minggu iniMinggu ini215
Bulan iniBulan ini2555
Seluruh hariSeluruh hari391882
Statistik created: 2017-11-21T06:13:33+00:00