Gerbang Indah Nusantara

Switch to desktop Register Login

Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 887

Artikel (14)

PUSPIPTEK, Tangerang Selatan – Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi Nomor 720 Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) - Tangerang Selatan. Pertemuan yang diadakan pada hari Selasa, 21 Januari 2015 tersebut, diadakan dalam rangka membahas pengembangan Science dan Techno Park (STP) yang diprogramkan pemerintah.
    Pemerintah terkait STP, menghendaki pembangunan 100 Science Park dan 100 Techno Park  di seluruh daerah di Indonesia. Pembangunan 100 STP ini dibagi antara beberapa instansi, dan BPPT ditunjuk untuk mendampingi pembangunan di 8 daerah termasuk Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama BPPT dan Kemenristek akan bersama – sama mendampingi pembangunan Kota Tangerang Selatan dengan Kawasan PUSPIPTEK sebagai pusatnya. Program ini tentunya juga melibatkan akademisi dan komunitas masyakarat sekitar Kota Tangerang Selatan.
    Walaupun dikatakan berpusat di Kawasan PUSPIPTEK, namun Pemerintah Kota Tangsel juga akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Taman Tekno sebagai kawasan industri di Kota Tangerang Selatan. Walikota Tangsel dalam hal ini menghendaki pembangunan yang seimbang, antara industri dan wilayah sekitarnya. Karena 70% wilayah di Tangerang Selatan adalah pemukiman, pelaku di kawasan tersebut harus memperhatikan agar teknologi yang digunakan bukan teknologi dengan tingkat polusi yang tinggi.
    Walikota Tangerang Selatan mengungkapkan beberapa hal mengenai kondisi Kota Tangerang Selatan. “Sebelum ini, (pertemuan-pen) kami pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, dan kami menyimpulkan bahwa kesulitan perkembangan di Kawasan PUSPIPTEK adalah karena aksesnya. Semua desain dan rencana infrastruktur sudah diusahakan, namun kendala utama saat ini adalah mengenai pembebasan lahan”, demikian diutarakan oleh Walikota Tangsel. Hal serupa juga disampaikan oleh Asdep Jaringan Penyedia dengan Pengguna Puspiptek / Kepala PUSPIPTEK, Sri Setiawati.
    Pemerintah Tangerang Selatan sudah melakukan beberapa kerjasama dalam rangka pembangunan Kota Tangsel, tidak hanya dengan menggandeng BPPT sebagai sesama Lembaga Pemerintah, namun juga dengan swasta dan Perguruan Tinggi. “Kami bekerjasama dengan Sinar Mas Land dan PT. BSD, Tbk dalam pembangunan perpustakaan dan Rumah Pintar di Tangerang Selatan. Pun dengan Institut Teknologi Indonesia (ITI), kami dibantu dalam penelitian dan pengembangan varietas tanaman Anggrek”, lanjut Airin. Airin juga menyatakan bahwa berdasarkan kajian Kementerian Perindustrian, tanaman Anggrek dijadikan sebagai Ikon Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangsel mengakui adanya kekurangan kreatifitas dalam hal packaging hasil industri Tangsel seperti dodol dan kacang sangrai kranggan, dan memohon adanya bantuan pelatihan dari BPPT untuk masyarakat sekitar.
    Pertemuan diakhiri dengan foto bersama, selain dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Tangsel dan Kepala PUSPIPTEK, pertemuan juga dihadiri Kepala Bappeda Tangsel, Rektor ITI, perwakilan Universitas Multimedia Nusantara (UMN), dan beberapa unit BPPT terkait.(bit/lock)


Tantangan dan kesempatan UKM Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dibahas dalam seminar nasional dengan tema “UKM Inovatif Dalam Kerangka Kerjasama ASEAN Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015” Selasa (28/10/14) di Binakarna Ballroom Hotel Bidakara Jakarta. Seminar yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini menghadirkan 4 pembicara, yaitu Dr.Ir. Tatang Akhmad Taufik (Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, BPPT), Dr. H. M. Iqbal Alamsjah, MA (Direktur Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Kemenparekraf), Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubies, MS, Dipl. Ing DEA (Akademisi, IPB) dan Dr. Timbul Raharjo (Pengusaha UKM Asal Yogyakarta). Diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 mendatang diakui masih banyak masyarakat yang belum menyadari rencana penerapannya, Sementara itu daerah belum banyak merespon sehingga dikuatirkan akan kehilangan kesempatan.

ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan Negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi Negara ASEAN saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN Community yang dimana di dalamnya terdapat AEC, dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional, kita mengharapkan dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang dimana nantinya juga saling melengkapi diantara para stakeholder sektor ekonomi di Negara negara ASEAN ini sangat penting.

MEA dipilih oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyatnya secara bersama-sama, mengingat cara ini merupakan opsi yang paling efisien dibandingkan bila upaya peningkatan kemakmuran dilakukan secara unilateral. MEA dalam upaya peningkatkan kemakmuran ekonomi dilakukan melalui penguatan daya saing untuk memenangkan kompetisi global, melalui tahapan integrasi pasar domestik sebagai pasar tunggal dan integrasi basis produksi sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan daya saing dalam menembus pasar global. Oleh sebab itu, pencapaian MEA dilakukan melalui empat tahapan strategis, meliputi : pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global.

Tantangan Indonesia ke depan adalah mewujudkan perubahan yang berarti bagi kehidupan keseharian masyarakatnya. Semoga seluruh masyarakat Indonesia kita ini bisa membantu untuk mewujudkan kehidupan ekonomi dan sosial yang layak agar kita bisa segera mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015.

Peluang yang sudah terbuka ini, kalau tidak segera dimanfaatkan, kita akan tertinggal, karena proses ini juga diikuti gerak negara lain dan hal itu terus bergulir. Kita harus segera berbenah diri untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang kompetitif dan berkulitas global. Menuju tahun 2015 tidaklah lama, Sudah siapkah kita akan Tantangan dan peluang bagi kalangan profesional muda kita/mahasiswa untuk tidak terbengong-bengong menyaksikan lalu-lalang tenaga asing di wilayah kita. Apabila Indonesia tidak mendorong daya saing dan nilai tambah atas barang/produk yang diproduksi, maka Indonesia dapat kehilangan perannya di kawasan dan menjadi objek kemajuan pembangunan di kawasan tanpa memperoleh keutungan yang maksimal.

Jika Indonesia mampu mengantisipasi, pengaruh liberalisasi akan mengarah pada efisiensi pasar jasa. Dampaknya adalah pilihan bagi konsumen meningkat, produktivitas meningkat, serta persaingan yang lebih sehat di dorong. Pencapaian MEA dilakukan melalui empat tahapan strategis, meliputi : pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global.

Program kebijakan penguatan daya saing telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, antara lain penguatan UKM nasional. Hal tersebut penting untuk memfasilitasi UKM nasional yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan kreatif, serta mampu melakukan perluasan pasar dari Komunitas Ekonomi ASEAN.

Di akhir acara seminar nasional ini digelar acara penganugrahan UKM Inovatif Award 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan menyaring 250 UKM Inovatif yang ada di Indonesia. Dengan terpilihnya 10 besar yang undang dalam acara seminar dan menjadikan 3 pemenang yang diumumkan pada acara tersebut.

Berikut daftar pemenang 3 besar UKM Inovatif Award 2014 :

Juara 1 - PT Swen Inovasi Transfer (SWEN IT)

Produsen  peralatan  biogas  dari serat kaca (fiberglass)  yang beroperasi sejak tahun 2007. Dengan mengembangkan dan merancang peralatan-peralatan biogas berbahan fiberglass, PT. SWEN IT ikut berperan mendukung  program  pemerintah  dalam mengembangkan  sumber  energi  alternatif terbarukan, memperlambat  laju  pemanasan  global  dan  menghasilkan pupuk organik,  serta  stimulasi  dalam swasembada daging sapi.

Juara 2 - CV Citra Baru Busana

Produsen sepatu dan kaus kaki kulit khusus pria dewasa asal Bandung, Jawa Barat. Mendedikasikan dan mengabdikan kegiatannya untuk menghasilkan sepatu berkualitas yang sepenuhnya adalah buatan tangan pengerajin lokal. Dengan begitu, kegiatan usaha ini pun sering disebut sebagai “handicraft shoes” karena seluruh proses pembuatannya dilakukan melalui sentuhan tangan para pengrajin. Sedari awal perusahaan ini mengambil haluan untuk memanfaatkan Bamboo Fiber sebagai bahan pembuatan kaus kaki, sementara sepatu dibuat dengan teknik Goodyear Welt Construction. Ini menjadi kekhasan dan kenunikan produk-produk yang diproduksi perusahaan.

Juara 3 - PT Tata Karya Gemilang

Perusahaan yang berkembang sejak tahun 2006, mulai mengembangkan sayap bisnisnya ke bidang Cleaning Service, Gardening Service, Security Service, Rope Access Service dan Business Support Service. Sebagai perusahaan outsourcing, Gemilang selalu memberikan perhatian penuh terhadap output karyawan baik aspek soft dan hardskillnya. Seluruh karyawan Gemilang dipastikan telah memilili skill, attitude dan knowledge yang baik sesuai bidangnya. Dalam menjalankan kompetisi bisnis "Berbagi Masalah Bersama Kami" menjadi corporate culture yang kami percayai mampu membangun semangat kerja seluruh frontliner kami dalam mendemontrasikan pengalaman pelanggan yang luar biasa.

(idn-BIT)

 

Setelah Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) menggelar pameran bertajuk Research, Innovation and Technology Exhibition (RITECH Expo) 2014 di Gedung II Kantor BPPT Jalan MH Thamrin Jakarta yang diselenggarakan dari tanggal 9-12 Agustus 2014 yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke 19. Di tempat yang sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggelar pameran produk teknologi hasil karya para penelitinya untuk memperingati hari jadi BPPT ke-36 dari tanggal 20-22 Agustus 2014.

Pameran dibuka oleh Deputi Kepala Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) Dr. Ir. Erzi Agson Gani, M. Eng menggantikan Kepala BPPT yang berhalangan hadir dan dibuka secara simbolis dengan pemotongan pita oleh Deputi Kepala Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Dr. Ir. Listyani Wijayanti. Dikatakannya bahwa pameran ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memperkenalkan produk-produk BPPT dan lebih memotivasi semua unit yang ada di BPPT untuk lebih berkembang dalam mengaplikasikan IPTEK untuk daya saing bangsa dan kemandirian bangsa.

Pada pameran tersebut digelar berbagai produk hasil bioteknologi dan agroindustri seperti hasil olahan tanaman sorgum, produk pangan untuk kondisi darurat BiskuNeo, kosmetik herbal antipenuaan dini, produk-produk nanoherbal untuk kosmetik dan kesehatan, produk-produk tenant binaan BPPT, rekayasa teknologi untuk energi alternative seperti pembangkit listrik biofuel, fotovoltaik, pembangkit listrik tenaga panas bumi, teknologi TV digital, hingga prototype pesawat nirawak Wulung, Sriti, Alap-alap dan lainnya.

Pameran ditutup oleh Direktur Pusat Audit Teknologi Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi Dr. Ir Arwanto, M.Si. Dikatakannya bahwa diharapkan kedepannya generasi muda di BPPT dapat terus meningkatkan kemampuannya untuk terus berinovasi, Generasi muda di BPPT dapat menjadi motor penggerak inovasi untuk mencapai kemandirian bangsa.

 

Jaringan Inovasi, Selamat Datang di Sumsel

Published in Artikel

Oleh Louise Hutauruk *

 

PALEMBANG pintu gerbang Provinsi Sumatera Selatan. Di kota ini ada instansi Bappeda Provinsi Sumsel yang menjadi pintu masuk bagi tim PPKDT (Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi) BPPT untuk memperoleh informasi segala hal yang berkaitan dengan potensi wilayah itu, yang kegiatannya stagnan, yang perlu dikembangkan, yang perlu diperbaiki untuk kepentingan masyarakat. Tim Jaringan Inovasi datang untuk berkenalan dengan para pelaku kegiatan karet.

 

 

Tahun 2014 merupakan tahun pertama Program Pengembangan Jaringan Inovasi masuk ke Sumsel, dengan fokus kegiatan karet. Sebagai wilayah yang baru masuk dalam peta kegiatan, yang menjadi dasar pemikiran yakni pada 2015 mulai diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) dimana daya saing merupakan butir penting. Jaringan Inovasi diperlukan karena beberapa hal, yakni: untuk bersinerginya instansi dan pelaku terkait, untuk terbentuknya aliran pengetahuan serta pembelajaran, juga untuk terakumulasinya inisiatif strategis. Semuanya untuk pembentukan dan penguatan sistem inovasi di wilayah yang bersangkutan, yang pada muaranya nanti diharapkan untuk kepentingan karet nasional. Sebagai catatan, areal perkebunan karet Indonesia paling luas di dunia.

 

Warisan Belanda

Produksi karet di Sumsel pada 2012 terdata menurut angka estimasi 608.243 ton, dengan luas lahan yang sudah digunakan 670.489 ha. (Statistik Pertanian 2012). Di Sumsel infrastruktur karet masih warisan Belanda. Mayoritas petani karet masih tradisional, kegiatan di hulu pergerakannya relatif lebih cepat dari pada di hilir. Kini, di saat hilirisasi dipercepat, secara paralel kegiatan di hulu pun masih perlu dibenahi. Infrastruktur yang saat ini masih menggunakan perlengkapan warisan Belanda harus diremajakan karena merupakan penyebab produksi yang rendah dan kemiskinan. Karet tua berproduksi rendah. 

 

 

Saat ini target tiap tahun, melaksanakan peremajaan untuk 40.000 ha. Juga menghadapi kebiasaan petani karet yang lebih suka menjual bahan mentah padahal PDRB terbesar di kegiatan pertanian yang unggul. Karena faktor kebiasaan petani karet pula yang menyebabkan tidak mudahnya para penyuluh memperkenalkan bibit baru. Sementara ini Balai Sembawa sudah menjadi ikon tempat penelitian karet, berada di antara kegiatan produksi karet yang terdata dimiliki oleh satu PMDN (Industri Lokal PT. Baja Baru) dan 30 PMA.

 

Perlu Jaringan Inovasi

Dari kunjungan lapangan, jaringan asosiasi/institusi/pelaku yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan karet di lingkungan Provinsi Sumsel, diantaranya Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, BUMN, Balitbangnovda, Universitas Sriwijaya - Forbes (Forum Bersama), Koperasi, Balai Penelitian Sembawa, Balai Teknologi Pertanian, Balai Teknologi Perkebunan, Agro Techno Park, Pelabuhan Tanjung Api Api, Konvensi – Forum Penghasil Karet, Pasar Lelang Terpadu, Palembang Telecenter (PTC), Swasta – Perusahaan Karet, GAPKINDO (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia), dan dua mitra luar negeri yaitu Jerman dan Belarus.

 

Pemprov Sumsel telah menetapkan kawasan Tanjung Api Api Kabupaten Banyuasin sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk lokasi industri dan sarana transportasi kereta api, yang biasa disebut sebagai KEK TAA (Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api). Dalam hal pembangunan infrastruktur pada 2010 antara Pemprov Sumsel dan pihak investor telah dilakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) pembangunan jalan kereta api angkutan batubara sepanjang 270 km dari Tanjung Enim ke Tanjung Carat (Tanjung Api-Api) dan pembangunan Coal Terminal di Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan. Menurut Informasi status Mei 2014, PP KEK Tanjung Api-Api sudah di tangan Menteri Koordinator Perekonomian selanjutnya menunggu untuk ditandatangani Presiden RI. Dengan adanya status KEK, tentunya berpengaruh pada peningkatan kegiatan karet.

 

Diharapkan di masa depan bila Program Pengembangan Jaringan Inovasi dapat memperoleh porsi kegiatan yang proporsional di Sumsel, dapat dipetakan para pelaku dan perannya dalam kegiatan karet. Melalui kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan karet ini diharapkan intervensi yang membuat para stakeholders dapat bersinergi untuk segala kebaikan pengembangan karet dalam hal ini utamanya di wilayah Sumatera Selatan. ■  *Louise Hutauruk, Perekayasa Madya pada Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi (PPKDT), BPPT.

One Village One (Superior) Product:

An Alternative for Technology-based Rural Development **)

Oleh: Komarudin  *)

                                                              Abstract

 The “One Village One Product” (OVOP) Programme was initiated in 1979 by Dr. Morihiko Hiramatsu, the Governor of Oita (Prefecture), Japan. The motto is “revitalizing hometown,  bringing the spirit of the country and the village into the city” and “think globally, act locally”.  Its creation was based on three major themes, “local yet global”, “self-reliance and  creativity”, and “human resources development”.  It has led to the development and  production of a large number of technology-based products, as well as  local  events  and cultures. During the 30-year period,  the  OVOP  has  crossed  many  countries’  borders  and spread throughout the world in almost 46 countries. The Oita Prefecture, in cooperation with West  Sumatera and East Java Provinces has implemented OVOP movement through “One Desa One Product” (ODOP) or “Back to Village” model. By comparing the implementation of OVOP Movement in some countries, especially Indonesia, China, Taiwan, and Japan, people engaging in the movement will further cooperate to prosper their  areas as OVOP’s “big” families and contribute to developing technology-based rural industrialization in  achieving sustainable development and materializing the world peace in the 21st century.

Keywords: one village one product, rural-industrialization

 

 

I.  INTRODUCTION

 

“One Village, One Product” Movement begun in 1979 which proposed by Prof. Morihiko Hiramatsu, te Governor of Oita Prefecture, aiming at the creation of a hometown in which citizens can take deep pride. The Oita Prefecture’s motto is “one village one product” movement. It  has brought the villagespirit into the city (think globally, act locally), and has now changed into “bringing the state spirit into the city”. This is a very  realistic motto in improving people’s income percapita and self-confidence, as well as in revitalizing their villages.

In recent years, this movement has drawn attention from all over the world, in Asia, Africa, European countries, USA, and Latin America. The OVOP keyword is a nationally-recognized brand. It is spreading around the world, a transition from  a growth national product (GNP) to a growth national satisfaction (GNS)-oriented society, aiming at the latter by implementing  the exogenous and endogenous development, as well as the three principles of the OVOP (local yet global, self-reliance and creativity, and human resources development).  

The OVOP synergizes the exogenous as well the endogenous developments. The exogenous development relates to modernization such as in mining and manufacturing as well as steel,  automotive and shipping  industries  using large amount of capital. The endogenous development, meanwhile, relates to the efficient use of resources and capital, conservation of environment, development of semi-secondary industry, revitalization of villages’  primary raw-material products development into secondary and manufacturing industry as well as development of primary and secondary industry.

--------------    

*)    Paper presented at the “6th Asian Political and International Studies Association Congress 2012: Policy and Politics in Changing Asia”, hosted by Centre for Governance and Citizenship, HKIE, and Southeast Asia Research entre, CUHK, 30 November – 1 December 2012, Hong Kong, China.

**)   Research Professor for Public Policy, Agency for the Assessment and Application of Technology, the

        Government of the Republic of Indonesia, Jakarta.

 

It also synergizes economic, social, spiritual and cultural changes, joint promotion in the fields of agriculture, technology, and industry while attracting the interests of  big industry’s owners. It emphasizes on the improvement of quality and usefulness as well as harmony of life, reduction of environmental degradation and inter-regional disparity, transfer of technology from advanced industries to local ones, particular attention to the erderly, the disabled and those with gender orientation. It also pushes local and unique products with global orientation, cultural and environmental conservation,  creativity,  local innovation with focus on local yet global orientation, self-reliance, ingenuinity and human resources development.

The OVOP Movement: Revitalizing Hometown – Bringing the Spirit of the Village into the Citydevelops through the strategy of motivation, efficiency, community-based participation, sustainability, potentiality and advocacy. It thinks globally, commits regionally and acts locally. It also applies “high-technology” into “high-touch” and “local-technologies”, utilizes comparative and competitive advantages, applies humanware, technoware, orgaware and infoware technologies; develops agropolitan and technopolitan zones as well as scientific and technology-based small and medium  entreprises zones, technopolis, technopark, scientific and technology-based industrial zone, economic and community-based as well as scientific and technology-based developments.

The “Back to Village” motto in East Java Province promotes “one village one superior product”, in-village technology, village market and revival of village entrepreneurs beginning from identification of region’s potential to marketing of their superior products outside of their region. The OVOP has been considered as one of the solutions in rural development, transfer of knowledge and skill, revitalization of local resources, religious, social and cultural stabilization, development of youth and children, women, farmers and fishermen as well as village entrepreneurs.    

Discussion about the Oita’s OVOP and its implementation in four Asian countries during the 1979-2009 period is expected to provide illustrations about OVOP as one of technology-based rural industrial models that can be used as reference in settting up regional and rural or village development policy.  The research questions focus on

1)      What has been done by the governments to develop the OVOP?

2)      Is the OVOP operational in rural development?

3)      To what extent does the OVOP develop in five countries (Indonesia, Japan, China, Taiwan, and Thailand)?

 

II.  THE DEVELOPMENT OF OVOP: 1979 – 2012

 

2.1   A Transition from a GNP oriented    society to a GNS oriented society

      In 2009, the population of the Oita prefecture was 1.22 million and its tota land area is 6,338 km2. It is a medium size prefecture in Japan. Around the time when Morihiko became governor, the per capita income of prefectural citizens was US$ 11,200 but in 2003, the year when he resigned, it more than doubled to be US$ 23,800, it was the top in Kyushu Region, Seouth Japan.

      The OVOP which was implemented by Morihiko Governor had two objectives. First, to increase the per capita income of citizens. The first thing is try to raise citizen/s income and to build up their confidence (GNP oriented society). [1]  The ultimate goal of regional revitalization aimed at the realization of a society where all citizens can be proud and feel satisfied with their lifestyles in each of their respective communities.  Second, OVOP was decided to aim at a society where the elderly live with peace of mind, the young can fully express their vitality, and people can produce their own specialties including culture and tourism even in rural areas,  [2]  which aimed at developing human resources who can strive for regional vitalization.

     

2.2  Exogenous Development and Endogenous Development

            There are two different approaches to invigorate regions, exogenous development and endogenous development:     

a.    Exogenous Development is a method to promote, for example, the modernization of extraction industries (gas, oil, mining, etc.) by introducing investments or resources from the outside, especially from foreign countries in developing countries. This type of development covers energy-related industries, oil and gas mining, and large scale plants, such as steel industries, ship builders, and automobile makers.  For example, the successcull of automobile industries in Thailand were supported by four points (securing high-quality labor, sufficient industrial cluster, establishment of infrastructure, especially for transportation, and useful industrial attraction policies.

b.   Endogenous Development: while making full use of their potential resources and capital, and also preserving environment, people can develop their areas by promoting the semi-secondary industries.  [3]  The ultimate goal of this type of development is regional revitalization on improving citizens/ social life economically, culturally, and spiritually, under the slogan of “concurrent advancement of both agriculture and industry.”  In addition, Morihiko also develop primondary industry (primary and secondary industries).

In implementing these two OVOP’s model of regional revitalization, Morihiko revised a regional development pre   fentially driven by economic interest, and decided to adopt a policy to realize a society where the citizens’ lives and the community’s benefits come first, a GNS-oriented society. A GNS-oriented society does not put values on economic or material satisfaction but on the improvement of the quality of life, pursuit of a worthwile life and coexistence with nature.

While protecting people’s living environment from devastation, OVOP aim at a moderate development or a society with harmony between material satisfaction and spiritual satisfaction. This philosophy of sufficiency economy should consider coexistence of nature and humans, co-prosperity of agriculture and industry, correction of the disparity between urban and rural areas, technlogical transfers from advanced industries to locsl industries, and solution for discrimination against different ethnic groups, disabled people and different genders. In Morihiko’s mind, the citizens of Oita create their own specialty that can be their pride, whether agricultural products, tourism, folksongs, cultural assest, whatever they want. Morihiko uses some keywords in implementing and pushing OVOP realistic development model. [4]

 

2.3   Principles of the OVOP Movement

There are three principles of the OVOP Movement. First, “local yet global”. Each local community would strive to create and market one product that could be a source of pride for the people living there. The movement’s aim is not simply to make souvenirs for tourists, but to create local specialty products that can pass muster not only in the Tokyo market but also in the international market. The OVOP Movement is to create and market local products that can gain a global reputation.

For example, shiitake mushrooms take 34% of all the shiitake mushrooms produced in Japan and the price is high. Schocu (distilled liquor) is very popular in Tokyo and Osaka. In Oita, the price 1.200 yen a bottle, but if we want to buy at a Ginza bar in Tokyo, it will cost 8,000 yen. So the OVOP Movement is about using local natural resources to make high value-added products and to revitalize each local community by developing its potential resources to create high value-added products while concerving the environment. The more characteristic features they offer, the more reputations they can gain in the world. We should find something special to the area and develop it into a “locally yet globally” marketable product, by adding some values to it.

The second principle is self reliance and creativity. The driving force of the movement is citizens. It is not central government officials but locals who decide what they choose as their specialty to revitalize their area. People in rural area should synergize traditional techniques with advanced or appropriate technologies to utilize regional potential. In addition, the campaign to facilitate regional development, know-how, making locals awareness and maximizing it with the spirit of self-reliance and creativity. For example, Yufuin Town is visited by 3.9 million tourists each year and farming products from Oyama Town, a tiny town located deep in mountains and has little arable land to grow rice and few pastures to feed cows. Through a direct sales in the town where farmers could bring their products and price them freely, a restaurant to serve delicious locl dishes cooked, and many shops for direct sales, was the successful example of the poorest town becoming the richest in Japan.

Citizens can choose a specialty product of the OVOP Movement by themselves and promote it at their own risk. Local governments help them by providing them with technical guidance and support for sales promotion, which includes product fairs, establishment of a private company to promote OVOP goods, research through antenna shops in urban areas, and awarding people and groups with remarkable achievements in the movement by using donations from the private sector.

The third principle of the OVOP Movement is human resources development. We must cultivate innovative human resources who can challenge new things in agriculture, trading, tourism, and many other fields. In order to develop the quality of human resources, OITA’s government develop Land of Abundance Training School and several schools in the field ofstock farming, agriculture, commerce, entrepreneurial business, tourism, and women training facilities. The phrase  ”Produce Localy, Consume Locally” means that it is reasonable for locally produced products to be consumed in the area. In 2009, thirty years after the OVOP promoted, the total number of OVOP items of 11 cities and 47 municipalities of Oita prefecture was 336. The gross output has increased from about 36 billion yen to 141 billion yen. To avoid the failures of OVOP Movement, creation of specialties is the most important and “perseverance leads to success” is the key word for the successful of human resources development.   

 

2.4   OVOP OYAMA, OITA PREFECTURE

The original OVOP movement was initiated in 1961 by a small mountain town, Oyama, in Oita  prefecture in Japan. Harumi Yahata, the president of the Oyama agricultural cooperative, encouraged the diversification of the town’s agricultural practices, and directed farmers from traditional rice production to plums and chestnuts, and later to high-grade mushrooms and herbs as well as a variety of processed agricultural products.

Due to Oyama’s geographical disadvantage as a mountainous location, each farmer’s rice field was very small, with consistently low incomes for the farmers at that time (Wahlin and Natsuda 2008). In consequence, many young people had left the town to search for employment in the cities. The town was facing a serious population problem. Plum and chestnut were generally viewed as the most appropriate commercial agricultural products due to the fact that they already grew wild around the town. The idea of a NPC (new plum and chestnut) movement came from the farmers’ struggle to escape from poverty. The movement was mainly supported by young farmers, as opposed to elderly conservative farmers and the state’s agricultural policy, which encouraged rice production (Fujita 2006, p.19). The NPC movement revitalised the town: its population, which had dropped from 7,000 to less than 4,000 before the movement, stabilised thereafter.

Importantly, the people of Oyama town believed that ‘resources are limited, but wisdom is unlimited’. This encouraged the practice of using ‘local wisdom’ as a key to the successful development of higher value added activities – a critical element for success. Farmers realised that the distribution of profit from raw agricultural products was unbalanced: For instance, if the price of an agricultural product to the customer in 260 yen (retail price), an Oyama farmer typically would receive 100 yen. 4 Therefore, farmers developed a variety of processed agricultural products, including plum wines and umeboshi (plum pickles), and later engaged in an organic restaurant business that used locally available resources.5 Consequently, Oyama’s agricultural cooperative (with 848 household members) generated 5.49 billion yen6 of sales output in 2008, becoming one of the most successful rural enterprises in Japan.

Inspired by Oyama’s success, the governor of Oita prefecture, Morihiko Hiramatsu, subsequently introduced the OVOP movement into the whole prefecture in 1979. The OVOP movement involved each village within the prefecture specialising on the production of one distinctive product. It aimed to develop products or services within a community by adding value to locally available resources, and also to enhance local community’s capability and sustainability through engaging the activities by improving local leadership and human resources.

Hiramatsu advocated the importance of locally-led development rather than heavy dependence on the government (Kurokawa 2009). His ideal concept of the role of the local state in the OVOP movement was as a catalyst for local communities, rather than providing subsidies for poor farmers. He acted as a salesman for Oita products, organising Oita foods fairs, promoting particularly Oita’s local shochu (spirits) in luxury restaurants in Tokyo, and once even taking Oita beef to the Tokyo meat market.

The OVOP movement targeted value creation and the establishment of brand names for local products. For instance, kabosu limes are not only distributed as a primary agricultural good, but also processed as juices, salad dressings and other value added products. Through the creation of their Oita brand, ‘Seki Saba’ (mackerels caught in the Saganoseki area) are traded at almost three times the price of mackerels caught in the ocean of the adjacent prefecture, located just 30 km away from Saganoseki. In addition, the movement encouraged human resource development by establishing a number of training schools, designed for particular needs. These included an Agricultural Training School, a Commerce School, and a Tourism School to educate potential entrepreneurial leaders.

 

2.5   The OVOP Movement Spreading through out the World

OVOP started in Oita prefecture, the biggest agriculture area of Japan in early 1980’s. In year 2001, the Royal Thai Government applies the concept of OVOP to One Tambon One Product (OTOP) and implements the OTOP scheme across the country. OVOP has been recognized in year 1990’s in West Sumatera, East Java, and South Sulawesi provinces. The Indonesian Chamber of Commerce has made studies and training in 2003 to 2006 in Thailand, especially to study OTOP.

OVOP concept is become a movement to all countries in the world. Why OVOP is popular to he world, because of OVOP increase the wealthy of the rural villagers by raising the unique identity of the village. Identity of the villages have been promoted to global market through the unique modul of OVOP. The Government of Indonesian had commitment to implement OVOP Movement, implemented by three ministries, Ministry of Industy, Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises, and Ministry of  Home Affairs. 

Japan, Taiwan, and Thailand had performed locally and internationally for the success of their villages through OVOP in respective countries. Village identity is the icon of OVOP as local wisdom, cultural unique, skilled descendants, rural ecology, village heritage, environment friendly, local-based and cluster approach. OVOP is village products and service-based on the village identity, which is difficult to be copied by other local, domestic, and abroad. OVOP has the capability to attract buters come to the villages, which is directly increase the tourism sector and other local businesses. OVOP Japan is promoted by the OITA prefecture while OTOP Thailand promoted by national government to the provincial, district, and sub-district (tambon).

Provinsi Oita telah berhasil membangun produk-produk unggulan desa. Shochu  (minuman asli) daerah Oyama, Kabupaten Hita, gerakan NPC (New Prem and Chesnut/Kastanya), rekreasi ke Hawaii dari uang penjualan Prem dan Kastanya.Beras Khoshihikari dari Oyama (sedikit tetapi terbaik dan hanya ada di Oyama).  Fasilitas air panas, padang rumput pemeliharaan sapi, daging bakar, dan daya tarik wisata desa Yufuin, mendatangkan 3 juta wisatawan tiap tahun.Penanggulangan budaya malas (yodaki), hindari budaya malas, tumbuhkan kekhasan dan daya saing daerah, manfaatkan SDM dan kelembagaan yang ada, dan tumbuhkan inisiatif masyarakat lokal.

            Terapkan teknologi tinggi dan manfaatkan teknologi lokal, ranch kelautan, industri lokal, agroindustri dan agribisnis, eko-wisata, diklat, pewilayahan komoditas, pendayagunaan potensi daerah (danau, greenpolis, riverpolis, dan pusat riset/balai/loka),  Kurisaki teknopolis, technopark, taman teknologi, taman industri berbasis iptek, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kembangkan pasar lokal, kampung. dusun, desa, distrik, kota, daerah, wilayah, nasional, regional, dan internasional.

            Aneka produk unggulan Oita terus dikembangkan. Perkebunan jamur kering shitake (dried shiitake mushrooms), Kabosu limes-juice, Kakaji jelly, produk kelautan Nokawa, stasiun produk perikanan, sardines, temu muka dengan Gubernur (Kiyokawa), teleconference, kerajinan bambu, pottery (Oita-Yaki), pusat bimbingan, pusat pelatihan pertanahan, dan pusat pemberdayaana perempuan. Hiramatsu juga mengembangkan pusat-pusat penanaman dan pengelolaan produk khusus (Oyama plum, Himeshima prawn, Kitsuki greenhouse, Kitsuki Tea Plantation, festival musik, olah raga, seni-budaya, kerajinan, pakaian tradisional Yufuin, dan penataan museum Nakatsue). Produk-produk unggulan Oita dipasarkan bersamaan dengan diplomasi olah raga, pameran internasional, dan pameran produk makanan dan minuman. [5]

Paling sedikit ada enam kata kunci keberhasilan OVOP. Pertama, kesadaran yang tinggi penduduk lokal tentang kemampuan dan potensi serta kualitas sumber daya mereka. Kedua, keyakinan terhadap keunikan produk lokal yang dimiliki. Ketiga, semangat pantang menyerah, kontinuitas, dan kesinambungan yang merupakan kekuatan. Jika gagal, tidak boleh menyerah, terus mencoba menuju keberhasilan. Keempat, produk bernilai tambah tinggi yang berdayasaing, siap dijual ke pasar domestik dan global. Kelima, jaminan pasar dalam dan luar negeri. Keenam, pengembangan kualitas sumber daya manusia.

            Until now, the Oita OVOP International Exchange Promotio Committee  promoted  continuous training and yearly international workshop (Chiang Mai, Thailand;  Xi’an City, China; Ritsumeikan Asia Paific University in Oita; Malacca Malaysia; Liyang City, Jiangshu China; Jakarta Indonesia; and Hanoi Vietnam. The OVOP Movement in each country could be seen in Table 1.

 

Table 1.   “One Village One Product” Movement in Some Countries

 

NO

         COUNTRY

                                                            MOTTO

  1

 

  2

  3

   

 

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 

10

11

12

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

USA

 

Bangladesh

China

 

 

Indonesia

England

Japan

Germany

Cambodia

Korea

 

Laos

Malawi

Malaysia

 

 

Mongolia

Pakistan

France

Philippine

Taiwan

Thailand

Tunisia

Vietnam

“One Village One Product” Day, “One Parish One Product”, “One  

Village One Product” Fair, Los Angeles

“One Village One Product”

“One Factory One Product”,  “One City One Product”, “One Village  

One Treasure” Movement, “One Village Multiple Products”, “Multiple Villages One Product”

“One Desa One Product”,  “Back to Village”

“One Village One Product”  Fair, Cardiff City

“One Village One Product” Movement

“One Village One Product” Fair, Heiligendamm

“One Village One Product”

“Semaul Undong Creativity Development”, “One Village One  Industry”, “One Company One Village”

“One District One Product”

“One Village One Product”

“One Kampong One Product” (1K1P), “One Region One Industry”, “Satu Daerah Satu Industri” (SDSI), “Satu Wilayah Satu Industri” (SAWARI), “One Village One Homestay”

“One Village One Product” Action Plan

“Aik Hunar Aik Nagar”

“One Village One Product” Fair, Languedoc-Roussillon

“One Barrangay One Product”,  “One Town One Product” (OTOP)

“OTOP (All-Top)”, “One Town One Product” (OTOP)

“One Tambon One Product” (OTOP), “Local and Community Products”

“One Village One Product”

“One Village One Occupation”, “Many Villages One Occupation”, “Independence and Creativity, Dependence Mainly on Local Advantages.”

 

 

III.  OVOP MOVEMENT:  INDONESIA, CHINA, TAIWAN, AND THAILAND

 

3.1   OVOP INDONESIA

OVOP Indonesia, like OTOP Thailand, promoted by the national government (Presidential Instruction Number 6/2007 on Management of SMEs, Ministry of Industry: Ministerial Regulation Number 78/2007, Ministry of Cooperative and Smalll and Medium Enterprises: Encourage OVOP ar district level;, and Ministry of Home Affairs: guidance for the provincial and districl level) to develop village superior product such as agriculture, industry, eco-tourism, fishing and marine products. Until now, more than 13 provinces and 50 districts and municipalities implemented OVOP and more than 500 stakeholders (facilitators and mtivators) trained in OTOP Thailand and OVOP Oita.

Some important Ministry of Industry regulation Number 78/2007 are:

a. This regulation focused on …………..

b.

c.

d.

e. 

The Indonesian Village Enterpreneur Association (AWDI), Woman Organization, and NGOs has the duty to encourage and promote OVOP to local communities. That ministries had promoted policies such as grant license, technical assistance, soft loan, rotation fund, promotion of rural business, training for village facilitators and motivators, back to village, One village on product, one desa (village) one product, village technology, village market, and village entrepreneurs. Public private partnership should beimplemented and almost 74,000 villages should make their own identity and superior product.  

The central and regional governments include district level should develop research facilities, local identity development, rural master plan, entrepreneurship, rural infrastructure, land management, legal status, good governance (think globally, commit regionally, and act locally), and provide rewards to the successful OVOP.

Back to Village Program in East Java Province which was promoted by the Governor Basofi Sudirman, mengandung empat elemen. Pertama, Satu Desa Satu Produk Unggulan (produk khas dan unik desa yang menguntungkan masyarakat desa).Kedua, Teknologi Masuk Desa (pengenalan, pemahaman, pengertian, penguasaan, penerapan, pengembangan, pemanfaatan, transformasi, pemasyarakatan, penyebarluasan, pembudayaan, pelatihan teknologi tepat guna untuk meningkatkan keterampilam dan produk masyarakat desa  yang layak teknis, ekonomis, dan sosial).

Ketiga, Pengusaha Masuk Desa (menghimbau dan mengajak pengusaha dari luar desa agar tertarik menanam modal, membuka usaha, dan menjalin kemitraan untuk menciptakan peluang kerja dan menumbuhkan kemandirian usaha masyarakat desa dan daya saing desa).Keempat, Membangun dan Menumbuhkan Pasar Desa (tempat transaksi pemasaaran produk unggulan desa dan mengembangkan perekonomian desa).

            Program ODOP mengaitkan produk berdayasaing dengan budaya lokal, kemandirian dan daya saing daerah, pemberdayaan sumberdaya lokal, kreativitas dan semangat bersaing, memotivasi penduduk, penghargaan, pendidikan dan pelatihan, pertanian internasional, budaya, olah raga, seni-budaya, musik, bazaar, pameran, pasar, dan festival terus dikembangkan. Sejalan dengan itu, dikembangkan pusat informasi teknologi, jejaring informasi, peningkatan kualitas universitas lokal, serta budaya diplomasi, bisnis, dan promosi.

            “ODOP, Is Worth Matching for Future Development?ODOP merupakan solusi pembangunan perdesaan berbasis teknologi dan indutri (pariwisata dan social budaya), mendorong kreativitas dan ide orisinil, dan memperkujat identitas lokal. OVOP memromosikan berbagai produk andalan dan unggulan daerah. Penduduk, masyarakat, dan pemerintah lokal bertukar ide, masyarakat mengerti bagaimana harus mengolah potensi andalan menjadi produk unggulan daerah.

            Kebijakan OVOP meliputi komitmen kuat pemerintah, lisensi, bantuan teknis, bimbingan, pinjaman lunak, promosi bisnis perdesaan, pelatihan fasilitator dan motivator perdesaan, kemitraan, kelembagaan komunitas lokal. OVOP Indonesia harus bisa membangun 74.000 desa di Indonesia, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan profesionalitas, menekan urbanisasi, menyinergikan pertanian dan industri perdesaan, mengurangi kemiskinan, mengurangi migrasi desa-kota, membangun migrasi kota-desa, revitalisasi komunitas perdesaan, membangun perekonomian perdesaan, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong produk lokal berorientasi global.

            Participatory development aims at self-reliant, sustainable development through active participation in development activities. The aim of participatory development is particularly in line with one of the OVOP principles; self reliance and creativity. The examples of participatory development discussed in the earlier part of this paper, shows the active participation of two different communities Oita, Japan and East Java, Indonesia.

The ways the community people participated in the development were quite similar, but one feature distinguishing between them is the levels of commitment between local governments, private sectors, and non profit organization. In Japan, the commitment of local government to improve green tourism was very serious evidenced by their establishing study group and, promotion council and developing infrastructure such as; roads, a proper transportation system, and issuing supporting regulation. On the other hand, in Indonesia, although the local government has contributed much in terms of infrastructure and regulations, but the commitment to improve agro tourism is still low.

            Furthermore, the low level of human resources in rural areas is the main obstacle in promoting participatory development in Indonesia. Economic and political stability guarantees the ability people to actively participate in development process and thus is an important consideration in the support and promotion of participatory development. In Japan, the economic and political situation is stable; therefore people are stimulated to actively participate on the development process. On the contrary, in Indonesia the economic and political stability is still fluctuating; therefore, the participation of local communities is continues to be passive.

Tthe OVOP movement has brought the positive impact and benefits in regional economic development. The OVOP movement showed us that villages have potential resources and can be a center for ideas and innovations. Furthermore, the OVOP movement promotes a participatory development approach whereby the OVOP movement encourages the villager’s participation to introduce new ideas and innovate based on their own resources. In addition, the commitment of the local government plays an important role in implementing the movement, especially in assisting the villagers in improving their product to be marketable through policies, conducting trainings, marketing and distribution of the product. All these activities represent the participatory development approach in the development process.

 

3.2  OVOP CHINA  

            Tahun 1978, Deng Xiaoping menerapkan strategi ekonomi pasar, reformasi dan kebijakan pintu terbuka. Tahun 1980, Walikota Shanghai, Wang Dao Han, memperkenalkan OVOP dalam bentuk “One Factory One Product”. Tahap awal membuat peralatan mesin berkualitas tinggi, melalui kontrol kualitas yang ketat, didukung sosialisasi yang gencar. Di daerah, digalakkan “One City One Product”, di Kota Wuhan diterapkan “One Village One Treasure Movement”, dan diupayakan mendorong peningkatan produksi perdesaan di Provinsi Jiangsu. OVOP China dikembangkan ke provinsi Shaanxi (Kota Xi’an), provinsi Jiangxi (Kota Nanchang), dan provinsi Gansu (Kota Jiangsu), mengatasi masalah perkebunan, petani, dan perdesaan  (pembangunan berbasis perdesaan).  

In recent years, Changzhou City in Yangtze River Delta has devoted great effors in promoting OVOP Movement, advancing the development of modern agriculture and upgrading the competitiveness of regional economy. After the 2008 OVOP International Seminar in Liyang, OVOP Movement has become more vigorous, the number of OVOP specialized is growing steadily, the economic benefit of OVOP is increasing gradually, the industry level is upgrading continuously, and the participants of OVOP are more widespread.

Prioritas OVOP Changzhou adalah penyebaran ke kota dan desa di Provinsi Jiangsu, peningkatan pendapatan petani, peningkatan industri perdesaan (sertifikasi makanan hijau, makanan organik dan produk-produk mendapatkan brand nasional), serta sinergi pertanian modern perdesaan dengan industri teknologi tinggi).

Technology-based village economy already improve significantly. The main achievements are highlighted as follows:

1.   Emphasizing the exploitation of local resources:  The core of OVOP is to integrate local resources into the market, to produce particular products, and to foster leading industries with market competitiveness, so as to promote the development of regional economy. Now, the coty has formed 7 characteristics agricultural economies, namely flowers and young plants, famous and characteristics fishery, seasonal fresh fruits, edible mushrooms, special tea products, high-quality animal husbandry, and rural tourism. The annual output value of six leading products, including high-quality rice, flowers and plants, special aquatic products, vegetables, live pigs, and tourism.

2.   Emphasizing the extension of agricultural industry: The OVOP Movement in Changzhou focuses on agriculture and extends to the secondary and tertiary industry (to extend from traditional agriculture to modern one, to extend from agricultural resources exploitation to tourism development, and to extend from pure planting and breeding to processing).

3.   Emphasizing the innovation of development model: OVOP is an approach to develop modern agriculture (development form, operating body, and marketing mode: one village one product, one village multiple products, multiple village one product; industrial and commercial enterprises, cooperative organizations, rural collective and union of peasant households, promoted by talents, and driven by specialty market; 251 kinds of certified green food products, 117 kinds of certified organic food products, 206 kinds of famous agricultural products, 7 dominant industries, 60 producing areas and selling markets, branding of Tianmu Lake, Yanghu Lake, Changdang Lake, and top 10 famous tea.

4.   Emphasizing the keading role of science and technology and talents: Insist on taking science and technology as the first production factor of developing OVOP and as the determinant of boosting the competitiveness of agricultural products (agricultural science and technology: R&D, promotion new varieties, technologies, and modes, and technological innovation; the development and training of talents: to solve talent resource bottleneck problem, , training talents of sci-tech innovation and scientific management, encourage business startup, and fortune-making programs, and cooperation with Shanghai Jiao Tong University and utilizing senior trainng class. 

5.   Emphasizing the driving function of government policies: Chinas’s economy develops rapidly, one of the successful experiences is the promotion by local governments with support by regional and central government (the government advocates idea innovation: balanced urban-rural development, optimizing land-use system, and carried out five integrations or urban-rural planning – industrial development, infrastructure, public service and employment, effectively promoted the common development of regional economy, and social undertaking; the government enhances infrastructure construction: construction of new countryside, expanding the public financial support, and extension of rura infrastructure, reconstruction and new construction, and increase productivity; the government persists on regarding projects as driving forces: standardization, insurance, loans, rural funds, and city’s credit guarantee institutions; and the government is dedicated to establish a socialized service system:  improve the allocation of production factors, innovating mechanism, rural cooperation, high efficiency, building standard grain fields, agro-industry, industrial parks, and professional cooperation, machinery, logistics, and product marketing).

Changzhou is ranked Number 9 in the Forbes List of China’s Best Commercial Cities out of 20 cities in terms of comprehensive strength in China (modern machinery manufacturing, science and technology, education and culture, animation industry, and private economy (major force: perfect the development mechanism, innovate the management pattern, expand the development space, and stick to the principal of giving priority to environmental protection, resource utilization, sustainable development, and narrow urban-rural gap, and make OVOP Movement as great city card of Changzhou.    

 

3.3   OTOP TAIWAN

     From 1989 untill now, Small and Medium Enterprise Administration MOEA had started to stimulate distinctive local industry by integrating local resources and their specialties. A total of 120 featured towns have been successfully coached. One Town One Product (OTOP) Movement consists of three area, agricultural products (Emei-Oriental Beauty Tea, Daia-Butter Pulf Pastry, Pengh-Brown Sugar Cake, and Hsinpu-Dried Persimmon), crafts and arts (Sandimen-Glazed Bead, Yingge-China, and Sanyi-Wood Sculpture), and Leisure (Fuli-Lioushihdan Mountain, Golden Daylily Recreation, Taimali-Aboriginal handcraft, Flower & SPA, and Tongsiao-Dairy, Farm & Pottery.

Taiwan government promoted counseling program for local cultural industries and SMEs. The term “local cultural industries” has “local” pertain largely to a village or township, while “cultural industries” refer to some particular local industries of historical, cultural, distinctive or unique qualities. Public Private Partnership through Golden Triangle was divided into different role and function, the Government (role as an invisible hand, budget offer, policy support, and pushing hands), consulting organization, and local SMEs (lifeblood of national economy, to raise employment, increase GNP, improve life quality, and technical advisory.

            OTOP Strategies (to create All TOP) cover localize specialize (e.g. Tourism pull IN: to combine local history and culture, create special OTOP products, and build friendly tour circumstances; tourism, factory tour, city tour, and countryside tour, primary-secondary and tertiary industries), Products push Out (to create Taiwan OTOP brand value through events, improve products and packing, hold and attend national and international exhibitions and fairs, promote OTOP products in various places-OTOP shops and online shops, and encourage cooperation beteen designers and OTOP enterprises through OTOP Design Awards, branding, place-building, and internationalize OTOP products.

Three Year OTOP Programs with target about 15 projects per year consists of Coordinating (to cohere local SMEs common goal, infuse cooperative concept, develop main special products, and arrange basic management training), Cooperating (to improve products and packing, create community overall image, hold local/national promotion fairs and events, and arrange advance training), and Sustainable Learning (to assist community work on their own, improve products and packing continually, promote community overall image, and hold national promotion fairs and events). Langkah-langkah pengembangan OTOP, dimulai dengan pemantapan kelembagaan industri kecil, kerjasama dan sinergi, penentuan produk utama, diklat dan litbang, pengumpulan, distribusi, pengolahan, pengemasan, pemasaran, promosi, bimbingan dan asistensi, pengembangan dan pemanfaatan iptek, dan keterkaitan kuat industri kecil dan menengah dengan industri besar.

            Salah satu keberhasilan OTOP adalah the indigenous handicraft industry in Shandimen Village, Pintung County yang sejak 2005 telah menghasilkan aneka produk hasil pertanian dan industri perdesaan berkualitas dan berorientasi ekspor. Development consulting in Shandimen Village consider the Origins (the Paiwan tribe 7,000 people, a thriving handicraft trade, and slumping agricultural and industry) and Challenge points (a steady outflow of young population, low value-added handicrafts, and poor economis income). Three steps of development consulting are Step 1 (to instill industry confidence: exhibiting and marketing its handicrafts in Taipei to bring awareness to handicraft art of Sandimen Village and promotion through a tour handbook that helps to draw in visitors), Step 2 (internal infrastructure development: culminating business management talents to excel enterprising craft achievements and creating product value, improving and beautifying the workshops), and Step 3 (instilling the overall image: launching a production and marketing cooperative for effective industry integration and staging arts and handicraft exhibition activities that would poise to expand global distribution).     

           Untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, diselenggarakan pemberian penghargaan terhadap penemu desain teknologi dan industri berbasis budaya lokal. National Award disiapkan untuk keberhasilan design industry (image raise, product development, design added-value, and mass media release) and local cultural industry to improve Taiwan OTOP products, to pass down Taiwan local culture, to build cooperation beteen designer and SMEs, and to infuse creative product subjects and factors. Desain ini menyinergikan peningkatan kualitas produk, mempertahankan budaya lokal, kreativitas dan inovasi, sinergi industri kecil dan menengah dengan industri besar, dan menghasilkan aneka industri kreatif.     

 

3.4   OTOP THAILAND

Thailand has employed policies to induce foreign direct investment inflows, stimulating industrialisation and export expansion though multinational corporations, and achieving a high rate of economic growth. These policies favoured rapid industrialisation and development in urban areas. Income inequalities and inequalities in wealth distribution between urban and rural areas emerged as a critical social problem in the country. In such an economic environment, the Thai government has promoted CBEs for an additional source of income for in rural and farm households since the 5th National Socio-economic Development Plan 1982–1986. Several government agencies had been involved in strengthening these rural economic units, including the Department of Agricultural Extension, the Department of Livestock, the Department of Industrial Promotion, and later the Department of Rural Development.

In 1997, the Asian Crisis affected rural poor farmers as well as the urban economy (Warr 2000). As a result, the dichotomy between rich and poor became one of the most controversial issues in Thailand. In particular, social movements such as the Assembly of the Poor, comprised predominantly of small farmers, forced Thai policy makers to realise the importance of tackling poverty alleviation in rural areas.

As a result, the government of former Prime Minister Thaksin Shinawaratra (2001-2006) issued a moratorium on farmer’s debt payments for three years and loaned up to 1 million baht to every Thai village for development projects. At the same time, the government established a Village and Rural Revolving Fund, which now serves as a source of capital for the OTOP project (Zerrillo and Thomas 2007). Furthermore, the 9th National Socio-economic Development Plan 2002–2006 was introduced using the Thai King’s philosophy of ‘Sufficiency Economy’, stressing a more balanced, holistic and sustainable path of development, which could alleviate the economic and social impacts of the crisis.

The concept of ‘Sufficiency Economy’, the social movements of the poor, and the existing CBEs  paved the way for a new rural development strategy in Thailand. Oita’s experience of OVOP influenced the Thaksin government to introduce a Thai version of ‘One Village One Product’, namely ‘One Tambon One Product’ for stimulating rural development in the country. CBEs became a foundation for the OTOP scheme in 2001 (changed from One Village One Commodity, OVOC) when the government then adapted the concept of OVOP to CBEs and later to include other small and medium enterprises (SMEs). In the implementation of the OTOP project, Prime Minister Thaksin led a mission to Oita in order to study Oita’s Experiences. Japanese national government organisations such as the Japan External Trade Organization (JETRO), the Japan Overseas Development Corporation (JODC), and the Japan International Cooperation Agency (JICA) also provided assistance, including the promotion of the scheme’s products in the Japanese market and the dispatch of design experts.

Compared to Oita, the Thai government plays a rather different role in the OTOP movement. In Oita prefecture, local government has played a catalytic role; in Thailand it is the national  government that has been playing a central role. In fact, as a strategy of the Thaksin’s party, OTOP was used as a policy which would enhance the influence of the central government vis à vis local governments. In principle, local governments were subordinated to the national government in the implementation of projects. The Thai government established a three-layer OTOP administrative structure, which is based on the national, provincial and district levels.

At the national level, the National OTOP Administrative Committee (NOAC) and the OTOP Office were established under the Prime Minister’s Office in order to conduct the OTOP project. Also, both provincial and district levels of OTOP Administrative:  Prime Minister’s Office, Related Ministries and Agencies OTOP Office National OTOP administrative, Committee, 9 Sub-Committees, Related Provincial/District Offices, Provincial/District OTOP Office, Provincial/District OTOP Administrative, and OTOP Participating Tambon. Committees, headed by the governor or district major, and their sub-committees were established in the local areas of the country. At the provincial and district levels, local OTOP sub-committees play an important role in selecting outstanding products, and integrating the provincial plans and budget for the development and quality development of OTOP in their areas (JICA 2003).

The OTOP policy has been modified and refocused from time to time since its inception in 2001. In 2002, the policy was designed to identify OTOP products in parallel with various government-led marketing activities. Government programmes were mostly geared to post-production activities and OTOP exhibitions in various places in Bangkok (2001 Ministerial Integration, 2002 Search for OTOP Products, 2003 OTOP Product Champion (OPC), 2004 Standard Champion, 2005 Marketing OTOP, 2006 Search for Excellent OTOP and OTOP Village Champion (OPC), 2007 Knowledge-Based OTOP, 2008 Entrepreneur Promotion, 2009 OTOP Tourism Village, and 2010 Sustainability of OTOP). Furthermore, large numbers of events and fairs were set up in major provinces in all regions. In 2006, OTOP changed to “Local and Community Product” and then go back to OTOP.

Since 2003, more concentration has been placed on export linkages under the Department of Export Promotion. During these years, a logo for OTOP products, Ecommerce, 11 and the OTOP Product Champion (OPC) scheme were introduced. In OTOP, the Thai government created a brand marketing strategy, which led participants to manufacture more value added products, and eventually enhanced OTOP’s export capacity. This strategy has been based on the provision of OTOP certificates through the OPC scheme since 2003. Individual entrepreneurs, CBEs or SMEs, who are registered as OTOP manufacturers, are entitled to participate in the OPC contest. In this contest, OTOP registered products are graded from 1-star (the lowest) to 5- star (the highest) certificated products by an independent committee. The assessment criteria emphasise: 1) export potential through strong brand capacity; 2) stability and production sustainability and stability of quality; 3) level of consumer satisfaction; and 4) the background of the product, particularly the use of locally available resources, knowledge and culture (Fujioka 2008, pp.156-158; Kurokawa 2009, pp.983-984).

OTOP products are classified into five types: 1) foods, 2) beverages, 3) textile products, 4) decorative items, handicrafts and souvenirs and 5) herbal products. In 2006, the largest group of products (or 33.4%) was ranked at the quality level of 3-star, while the second largest group (28.8%) was graded with 2-star quality level and the third largest group (26.5%) was classified into 4-star quality level. 5-star quality level accounted for only 5.7%.

 

3.5   COMPARISON OF OVOP MOVEMENT IN FOUR COUNTRIES

          The comparison of the implementation OVOP Movement in five countries is shown in Table 2.

 

Table 2.  Comparison of OVOP Movement in Japan, Indonesia, China, Taiwan, and Thailand

 

OVOP Movement

Oita Prefecture

Japan

EastJavaProvince

Indonesia

Changzhou City

China

Pintung City

Taiwan

Thailand

1. Program

OVOP

ODOP

OVOP

OTOP

OTOP

2. GNS

Excellent

Fair

Excellent

Excellent

Good

3. Exogenous

Excellent

Fair

Good

Good

Good

4. Endogenous

Excellent

Fair

Excellent

Excellent

Good

5. Value-added

High

Low

High

High

Moderate

6. Export Market

Strong

Weak

Strong

Moderate

Moderate

7. Local Market

Strong

Moderate

Strong

Strong

Strong

8. Technology

High-tech

Intermediate

High-tech

High-tech

High-tech

9. Self reliance

High

Moderate

High

High

High

10. Creativity

Very high

Moderate

Very High

Very High

High

11. HRD

Excellent

Moderate

Excellent

Excellent

High

12. Training

      Facilities

Excellent

Poor

Excellent

Excellent

Good

13. R&D

Excellent

Poor

Excellent

Excellent

Good

14. International

      Cooperation

Excellent

Poor

Excellent

Excellent

Good

15. Leadership

      Commitment

Excellent

Moderate

Excellent

Excellent

Good

16. Organization

and Management

 

 

 

 

 

17. Community-Based Enterprise

 

 

 

 

 

18. Woman

      Participation

 

 

 

 

 

19. Public Private

 

 

 

 

 

      Partnership

 

 

 

 

 

20. Sustainable

      Development

 

 

 

 

 

 

From the result of the matrix above and refer to research questions, we have found that:

a.    What has been done by the governments to develop the OVOP? More than 55 countries already implemented OVOP Movement model through full commitment of the government. Some successful countries: Japan, Taiwan, China, Thailand, and Korea).

b.   Is the OVOP operational in rural development?  Yes, OVOP succeed in narrowing urban-rural gap, develop regional economy, utilize rural resources, and encourage rural-industrialization.

c.    To what extent does the OVOP develop in five countries (Indonesia, Japan, China, Taiwan, and Thailand):  At the beginning, OVOP Oita is transferred to Thailand and Taiwan. Then, many countries implemented OVOP model. Through technical-assistance cooperation, experts from Japan and Taiwan came to Indonesia to socialize OVOP Model annually in some provinces, cities, and many villages. 

 

IV.   CONCLUSION

OVOP telah lahir di Oita pada 1979 pada masa Gubernur Morihiko Hiramatsu. Setelah lebih dari 25 tahun, dibentuk LSM “Oita OVOP International Exchange Promotion Committee”, April 2005. Pada 2008 Hiramatsu menjadi duta OVOP di Kementerian Luar Negeri Jepang. Tahun 2009,  OVOP telah berkembang ke 46 negara di dunia dan tahun 2012 mencapai lebih dari 55 negara. Tercatat 1.476 orang dari 46 negara khususnya dari Asia dan Afrika mengikuti pelatihan di Oita.

OVOP diyakini merupakan salah satu solusi pembangunan perdesaan, alih pengetahuan dan keterampilan, revitalisasi sumber daya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemantapan agama, sosial dan budaya, pengembangan kegiatan anak dan remaja, perempuan, petani dan nelayan, pariwisata, pengusaha desa, dan rural industrialization. Pertukaran pengalaman keberhasilan antardaerah dan antarnegara akan makin mendorong pengembangan OVOP. Praktik-praktik terbaik (best practices) keberhasilan OVOP di Jepang, Taiwan, Thailand, dan China dapat ditiru dan diterapkan di Negara lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga akan terbangun produk-produk unggulan tiap negara yang berdayasaing tinggi dan siap berkompetisi di pasar global.

            Pemerintah Indonesia terus menyebarluaskan program ODOP dengan belar dari keberhasilan Jepang, Taiwan, China, dan Thailand. Komitmen pemerintah dalam pembangunan ODOP di Indonesia sangat besar. Menteri Perindustrian memacu industri perdesaan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendorong ODOP melalui organisasi koperasi, dan Menteri Dalam Negeri mendorong ODOP melalui pembangunan perdesaan berbasis teknologi dan partisipasi perempuan. Rural industrialization akan menghasilkan produk perdesaan berbasis teknologi, pengembangan perekonomian desa,  pengembangan industri kecil berbasis teknologi, mengurangi migrasi desa-kota dan  kesenjangan desa-kota, yang pada gilirannya menjadi penggerak perekonomian perdesaan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

 

REFERENCE

 

1.      Chia-Hsien Chu, “OTOP Taiwan: Counseling Program for Local Cultural Industries and SMEs”, 6th International Workshop on “One Village One Product”, Denpasar, Bali, Indonesia, November 14-15, 2009.

2.      Datok Shukry bin Haji Mohamad Saleh, “The Implementation, Experience and Achievement of FELDA in SAWARI Programme, Malaysia”, 6th International Workshop on “One Village One Product”, Denpasar, Bali, Indonesia, November 14-15, 2009.

3.      Ho Xuan Hung, “OVOP Development in Vietnam: Potential and Orientation”, Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam, 6th International Workshop on “One Village One Product”, Denpasar, Bali, Indonesia, November 14-15, 2009.

4.      Ilhamy Elias, “OVOP to the World and OVOP Indonesia Movement”, Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin Indonesia), 6th International Workshop on “One Village One Product”, Denpasar, Bali, Indonesia, November 14-15, 2009.

5.      Kaoru Natsuda, Kunio Igusa, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan; Aree  Wiboonpongse, Chiang Mai University, Thailand; Aree Cheamuangphan, Sombat Shingkharat, Maejo University, Thailand; and John Thoburn, University of East Anglia, UK, “One Village One Product – Rural Development Strategy in Asia: The Case of OTOP in Thailand”, RCAPS Working Paper No. 11- 3 August 2011

6.      Morihiko Hiramatsu, President of Oita OVOP International Exchange Promotion Committee, Oita, Japan,   “One Village, One Product”, Spreading throughout the World”. Oita OVOP IEPC, Oita, Japan, 2009.

7.      Morihiko Hiramatsu,  “OVOP , The Best Way for Regional Sustainable Development,”   Keynote Speech on the  6th International Workshop on “One Village One Product”, Denpasar, Bali, Indonesia, November 14-15, 2009.

8.      Oita OVOP International Exchange Promotion Committee, “One Village, One Product” Movement: Spreading throughout the World, 2009.

9.      Wiwit Kuswidiati, Ritsumeiken University, “A Case Study of Participatory Development in the OVOP Movement: Green Tourism in Ajimu Town, Oita, Japan and Agro Tourism in Pasuruan, East Java, Indonesia. OVOP Magazine, February 2008.

10.  Zhang Yaogang, “Innovating the Idea on OVOP Development – Boosting the Agricultural Economy with Regional Characteristics” Municipality of Changzhou, PR China, makalah Seminar Internasional ke-6 “One Village One Product”, Denpasar, November 14-15, 2009



[1]  GNP (Gross National Product) oriented society: society realized by focusing on economic development or raising citizens’ incomes.

[2]  GNS (Gross National Satisfaction) riented society: society realized by focusing on citizens’ spiritual contentment rather than material satisfaction.

[3]  Semi-secondary industries: to produce processed foods and other goods mainly by processing agricultural products (primary-industry products), in other words, intermediate industries beteen the primary and the secondary industries.

[4]  Keywords used by Morihiko Hiramatsu, One Village One Product” is nationally recognized brands, OVOP is spreading around the world, a transition from a GNP to a GNS-oriented society, aiming at a GNS-oriented society, implement the exogenous development and endogenous development, implement the three principles of the OVOP (local yet global, self-reliance and creativity, and human resources development), think globally and act locally”.

[5] Regional market of OVOP Oita are Oita, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, dan Yamaguchi. Development of international market with Oita as a center are Osaka (400 km), Seoul (600 km), Tokyo, Pyongyang, dan Shanghai (800 km), Nanjing (1000 km), Vladivostok dan Taipei (1200 km), Beijing dan Sapporo (1400 km), and Khabarovsk (1600 km). International market networking covers Luisiana dan Los Angeles (USA), Wales (England), Languedoc-Roussillon (France),  Seoul (Korea), Beijing, Shanghai, dan Wuhan (China), Kaohsiung (Taiwan), Calabarzon, Cavitte, Laguna, Batangas, Rizal, dan Queezon (Philippine),  Hanoi (Vietnam), Chieng Rai (Thailand), Kedah (Malaysia), Padang, Surabaya, Makassar, dan Denpasar (Indonesia), Khabarovsk dan Vladivostock (Rusia), Manitoba (Canada), dan Queensland dan Tasmania (Australia). 

 

Decentralization: Improving Public Services in Indonesia

Published in Artikel

  Summary

 

The Government of the Republic of Indonesia has strong commitment to implement public service delivery through the Law Number 25 of 2009 concerning Public Services by   issuing five government regulations, one presidential regulation, and one Ombudsman regulation. In addition, public services regulations are redefined and recalibrated in compliance with the law. Lessons learned from local governments’ experiences on public service delivery, they started following the enactment of the regional autonomy law in 1999 marking the decentralization era,could be replicated in other local governments to reach good governance.

 

Mengenal Geopark Gunung Batur, Bangli, Bali

Published in Artikel

 

MENGENAL GEOPARK GUNUNG BATUR, BANGLI, BALI

Oleh: Komarudin

 

 

  1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, di dalam program Sistem Inovasi Daerah, Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajiana dan Penerapan Teknologi terdapat 6 (enam) Kerangka Kerja Inovasi (KKI). Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi (PPKDT), Kedeputian Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (DBPKT) pada 26 Juni 2013 telah menyusun kegiatan dalam Kerangka Kerja Inovasi Pemerintah Kabupaten Bangli. Salah satu program adalah Geopark Gunung Batur (Batur GlobalGeopark, BGG).

Diskusi Tim PPKDT PKT BPT dengan Pemkab Bangli tentang BGG pada 18-20 September 2013 di Bangli membahas (a) Koordinasi Tiga Kegiatan (Jaringan Inovasi, Manajemen Pengetahuan, dan Geopark/Teknopolitan); (b) Jaringan Inovasi (Innovation Network); (c) Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) mendukung Bangli Global Geopark (BGG); dan (d) Geopark dan Peluang Pembangunan Teknopolitan.

Makalah ini membahas program aksi, diskusi dengan pejabat Pemkab Bangli, workshop kepariwisataan membahas geopark, informasi tentang museum Kintamani yang antara lain berisi program geopark, dan informasi tentang master plangeopark.

 

  1. PROGRAM AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK GUNUNG BATUR JANGKA PENDEK, JANGKA MENENGAH, DAN JANGKA PANJANG

Uraian detail Program Aksi Pengembangan Kawasan Batur Global Geopark Tahun 2013-2020 Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang sebagai berikut.

Periode

Program Aksi

  1. Jangka

Pendek

  1. Pengembangan daya tarik wisata hutan Suter (areal parkir, rest area, jalan setapak, toilet, gerbang masuk, warung wisata, dan papan nama serta obyek peninjauan): Target: (1) tertatanya daya tarik wisata hutan/alam Suter sebagai destinasi pariwisata; dan (2) tersedianya sarana dan prasarana/fasilitas di daya tarik wisata. Dana: Rp 5 M.

  2. Pembangunan TIC di DTW Kintamani (bangunan TIC lengkap dengan sarana komputer, internet, dll.). Target: (1) tersedianya sarana infokom di DTW Kintamani; (2) tersedianya tenaga kerja profesional yang mampu memberikan informasi cepat; dan (3) tersedianya data dan informasi tentang pariwisata Kintamani. Dana: Rp 1 M.

  3. Pengembangan DTW Bukit Gede Bungbung Alengkong (akses jalan setapak, rest area, gazebo, gardu pandang, geosite, dan toilet). Target: (1) tertatanya DTW Bukit Gede Bungbung Alengkong sebagai DTW baru; dan (2) tersedianya sarana dan fasilitas di DTW). Dana: Rp 2 M.

  4. Pembangunan gedung serba guna pemuda pemudi di Toya Bungkah (gedung serba guna yang memadai). Target: tersedianya gedung serba guna sebagai penunjang kegiatan pemuda dan pariwisata. Dana: Rp 2 M.

  5. Penataan pertamanan dari Penelokan hingga perbatasan Desa Kedisan (sarana dan prasarana pertamanan). Target: tersedianya sarana dan prasarana pertamanan. Dana: Rp 0,5 M.

  6. Pembuatan pasar tradisional khas di Desa Kedisan (masakan kuliner, pasar bawang, buah-buahan, kerajinan Bangli, dan produk kopi). Target: tersedua sarana dan prasarana pasar tradisional). Dana: Rp --

  7. Pengadaan mobil pengamanan pariwisata (1 mobil di atas, 1 mobil di bawah, polpar, satpol pp, dishub, dan disbudpar). Target: tersedianya mobil dan personil dimaksud). Dana: Rp 0,5 M.

  8. Penataan Kawasan Pura Puncak Penulisan dan Pura Dalem Balingkang untuk dijadikan daya tarik wisata spiritual (sarana dan prasarana wisata spiritual). Target: tertatanya kawasan wisata spiritual. Dana: Rp 2 M.

  9. Peninggian Jalan Pinggan – Belandingan – Balik Bukit (menaikkan permukaan jalan). Target: terbangunnya jalan yang sudah dinaikkan). Dana: Rp 5 M.

  10. Penataan pertamanan di seluruh kawasan Geopark Batur (sarana dan prasarana pertamanan). Target: tertatanya sarana dan prasarana pertamanan. Dana: Rp 6 M.

  11. Pembuatan Sistem Pemungutan Tiket Satu Pintu DTW Kintamani dengan variasi tujuan: Penelokan – Kedisan – Kuburan; dan Penelokan – Pura Batur – Pura Penulisan (sarana dan prasarana pintu masuk dengan tarif yang jelas). Target: tertatanya sarana dan prasarana pintu masuk. Dana: Rp 0,2 M.

  12. Penataan SDM Pariwisata (pelatihan, etika pariwisata, profesionalitas, studi banding, brosur/leaflet, kesepakatan dengan masyarakat adat, keamanan dan kenyamanan). Target: tersedianya SDM pariwisata yang profesional. Dana: Rp --

  13. Penataan warung dan pedagang kaki lima (penataan warung dan pedagang kaki lima di pinggir hutan: pertigaan lampu, pertigaan Bubung Desa Suter dengan konsep green tourism). Target: tertatanya warung dan pedagang kaki lima mendukung green tourism). Dana: Rp 0,5 M.

  14. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Desa Batur Bangli (rest area, sarana pendukung jalan cross country dan fun bike). Target: tertatanya sarana dan prasarana rest area, jalan cross country dan fun bike, keamanan dan kenyamanan). Dana: Rp 7 M.

  15. Penataan DTW Pura Penulisan (sarana dan prasarana pariwisata: toilet, papan nama obyek wisata, area parkir, kios, dan tempat istirahat). Target: tertatanya lingkungan Pura Penulisan. Dana: Rp 1 M.

2. Jangka Menengah

  1. Pengembangan Kaldera Batur sebagai Kawasan Geopark (sarana dan prasarana kaldera, geosite, shelter tracking, TIC, toilet, panel-panel, baliho, dll.). Target: (1) tertatanya DTW baru Kaldera Batur; dan (2) terjaga dan terpeliharanya kawasan Batur Global Geopark. Dana: Rp 2 M.

  2. Pelestarian rumah tradisional Desa Trunyan (5-10 rumah contoh, pelestarian budaya dan adat Trunyan). Target: terbangunnya rumah contoh dan bentuk pelestarian budaya dan adat Trunyan). Dana: Rp 5 M.

  3. Penataan Desa Songan, Kedisan, Buahan, dan Abang menjdi Desa Wisata (penataan desa wisata). Target: tertatanya desa-desa wisata. Dana: Rp 2 M.

  4. Penataan Dermaga Trunyan, Kedisan, Toya Bungkah, dan Songan – Alternatif Lokasi (sarana dan prasarana dermaga). Target: terbangunnya dermaga). Dana: Rp 2 M.

  5. Penataan sarana dan prasarana serta kegiatan pendakian gunung (sarana dan prasarana pendakian). Target: tersedianya sarana dan prasarana pendakian, meeting room, tempat dagang, rest area, peta lokasi, dan petunjuk pendakian). Dana: Rp 1 M.

  6. Penataan Pasar Kintamani (pengelompokan pedagang, petunjuk, denah, tempat sampah, parkir, toilet, dan souvenir). Target: pasar yang aman, nyaman, bersih, dan indah). Dana: Rp 1 M.

  7. Pembangunan toilet bertaraf internasional di Desa Kedisan, Toya Bungkah, Buahan, dan Suter (toilet bertaraf internasional). Target: terbangunnya toilet bertaraf internasional. Dana: Rp 0,9 M.

  8. Pembangunan gardu pandang dan rest area di sekitar Danau Batur (gardu pandang dan rest area). Target: terbangunnya gardu pandang dan rest area). Dana: Rp 3 M.

  9. Pembangunan kembali Hotel Pelni dan Pesanggrahan Zaman Belanda di Kintamani (sarana dan prasarana hotel dan pesanggrahan). Target: terbangunnya hotel dan pesanggrahan. Dana: Rp 5 M.

3. Jangka Panjang

  1. Pembuatan jalan alternatif truk: Yeh Mampeh – Tandang Buana Sari – Kintamani (sarana dan prasarana jalan truk). Target: terbangunnya jalur baru mengatasi kemacetan jalur wisata Penelokan – Kedisan. Dana: Rp 2 M.

  2. Pembuatan jalan hot mix di sekeliling wilayah Danau Batur, Kedisan – Buahan – Abang – Trunyan – Toya Bungkah – Songan – Yeh Mampeh – Penelokan (jalan hot mix antarlokasi). Target: terbangunnya jalan hot mix. Dana: Rp 3 M.

  3. Pembuatan tangga menuju Pura Tuluk Biyu penunjang wisata spiritual (pembuatan tangga). Target: terbangunnya tangga menuju DTW Spiritual). Dana: Rp 0,5 M.

  4. Pembuatan jalan dari Besakih ke bawah menuju Desa Buahan mendukung wisata alam (jalan Besakih – Buahan). Target: terbangunnya jalan penunjang wisata alam. Dana: Rp 3 M.

  5. Penyediaan shuttle bus penunjang kegiatan pariwisata Kintamani (shuttle bus). Target: armada bis. Dana: Rp 0,8 M.

  6. Pembuatan jalan lingkar dari Culali menuju Desa Kintamani dan Desa Sukawana (jalan lingkar). Target: terbangunnya jalan lingkar sebagai jalan alternatif). Dana: Rp 10 M.

  7. Pembangunan sarana pendukung wisata panjat tebing di Desa Songan (sarana wisata panjat tebing penunjang pariwisata alam). Target: keamanan dan kenyamanan wisata panjat tebing dan pariwisata alam). Dana: Rp 2 M.

  8. Penataan lingkungan Kawasan DTWK Kintamani (sarana dan prasarana jalan setapak). Target: tertatanya jalan lingkungan, keamanan, dan kenyamanan). Dana: Rp 3 M.

  9. Pembangunan kembali model arsitektur Desa Batur Tua sebagai wahana baru dan daya tarik wisata di DTWK Kintamani (terbangunnnya kembali model arsitektur). Target: model arsitektur sebagai wahana baru dan daya tarik wisata. Dana: Rp 25 M.



  1. PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI MENDUKUNG PROGRAM GEOPARK GUNUNG BATUR

    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Budi Warnama Bappeda, Penanaman Modal: penanaman modal identik dengan kepentingan masyarakat. Geopark Batur “ibarat wanita cantik, tetapi mukanya saja, badan dan bagian tubuh lainnya belum diketahui.” Komentar wartawan, Geopark di ujung sekop, dan di ujung kartu merah. Perhatikan variabel-variabel geopark. Hasil rekaman rapat Destination Management Organization (DMO) Parekraf, Dirjen, Dandim, Bupati, Pemda, dll., melihat keberadaan geopark membuat dilematis. Sekarang belum ada perubahan apa-apa. Masalah paling mengganjal, dana kecil. Bappeda ditugaskan sebagai koordintor geopark. Kintamani sudah dicoret dari destinasi pariwisata, hanya sebagai obyek. Yang dipermasalahkan, ada galian C. Dalam waktu dekat akan ada Tim Pengendalian Galian C. Dari RTRW di Gunung Batur bukan pertambangan, seharusnya Karangasem, tetapi ada celah pertambangan rakyat. Ada danau. Ada DMO di Kintamani yanag tugasnya merencanakan, melaksanakan dan mengawasi/mengendalikan. Geopark yang berkelanjutan, dkomentari wartawan dengan ungkapan “Geopark tidak sustainable (berkelanjutan).”

  1. Prioritas Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Geopark Gunung Batur

Bupati Bangli sudah menetapkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengintegrasian materi Geopark ke dalam Kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Bangli. Kelembagaan Pengelola Geopark Batur (pembentukan kelembagaan geopark di tingkat daerah, pembangunan sekretariat geopark, dan kelengkapan struktur organisasi pengelola geopark disesuaikan dengan karakteristik daerah dan budaya, dana Rp 1 M; dan pembangunan posko pelayanan terpadu di lapangan, dana Rp 0,5 M).

Fisik dan Informasi Geosite (penambahan sign geosite di beberapa titik, dana Rp 0,5 M; revisi sign board agar lebih informatif, dana Rp 0,5 M; dan pemberdayaan penjaga geosite: Polhut, BKSDA, Satpol PP, Dishub, dan Polisi Pariwisata, dana Rp 0,05 M). Pengamanan Geosite (pembuatana manajemen konservasi geosite oleh lembaga pengelola bekerjasama dengan BKSDA, dana Rp 0,1 M; sosialisasi pelestarian dan pengamanan geosite kepada masyarakat, dana Rp 01 M; regulasi Pemkab berupa Perda; pembentukan tim pemantau dan pemelihara geosite, dana Rp 0,5 M; dan pemasangan pelinggih di lokasi-lokasi geosite, dana Rp 0,2 M). Sarana dan Prasarana jalan alternatif Utara – Selatan (Songan – Yon Mampeh) dan sarana pendukung BGG. Dana: Kementerian PU Rp --.

Wayan Bone, Kabid, Dispariwisata, menegaskan “Puji syukur kepada Tuhan, ohm swasti asthu.” Pemda telah berbuat untuk Geopark. Tahun 2012, pembangunan kios informasi geopark lokasi di kawasan, pembangunan geosite anggaran Rp 2M dan Anggaran DP (dana pembantuan). Dana APBD: 2M untuk jogging track. Masalah utama, pertanahan, yaitu kawasan masih dimiliki (urusan di tangan) BKSDA. Adapun museum dimiliki ESDM, dalam hal ini Badan Geologi Nasional. Agus Mulyadi, staf BPPT, mengatakan bahwa ada 15 desa yang akan ditata. Wayan Bone menimpali, pertama kali 15 desa, berkembang jadi kecamatan Kintamani, 48 desa. Semula di pinggiran Danau Batur, akan berkembang jadi sekitar kawasan Gunung Batur dan Kintamani, Kabupaten Bangli (plus geosite-geosite). Pembangunan terintegrasi. DMO Kemenparkraf focus pada 5 pembangunan di desa (LWG, local working group), masing-masing 5 klaster. Baru 1 (satu) tahun geopark ini. Tanggal 22 bulan ini akan dipasang 3 bendera 9 (Merah putih, Pemkab Bangli, dan Geopark di kawasan Festival Gunung Batur/Batur Global Geopark. Saat ini sudah ada 3 (tiga) pakar geopark, yaitu Kastawan, Marte, dan Ktut Suharte (arsitektur, geologi, dan kepariwisataan). Saat ini masih ditunggu ahli biologi. Sosialisasi telah diberikan dalam bentuk ceramah, gambar, dan pertemuan langsung. Juga telah dilakukan sosialisasi kepada anggota DPRD Kabaupaten Banagli.

Staf BPPT, Puguh Suharso, menanyakan apakah program kios informasi sudah sampai ke telecentre dan komunitas apa saja. Dijelaskan oleh Wayan, sudah ada website, kerjasama dengan kominfo (dana APBD), dan kelembagaannya akan dibentuk. Konsultan Geopark, Sheju Korea telaha memberikan saran pembangunan. Segera akan dibentuk kelembagaan, 15 desa Local Work Group (LWG). Staf BPPT lainnya, Komarudin, mengangkat berbagai isu, yaitu pengertian geopark, manajemen dan pelibatan publik lokal, pengembangan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, perlindungan dan konservasi. Dari Master Plan Geopark, ada cukup banyak kata kunci, antara lain status hukum, pariwisata terpadu, OVOP atau one village one product, seni budaya, kepentingan ESDM dan Parekraf yang berlainan, diklat, pembangunan berkelanjutan, komitmen masyarakat lokal dan masyarakat adat, ekonomi kerakyatan, geotourism dan geoproduct).

Kemajuan saat ini belum menggembirakan, peran Pemkab belum terlihat nyata, kelembagaan BGG belum jelas, sosialisasi geopark kurang gencar, reklamasi kawasan pertambangan sulit dilakukan, pengambilan batu/pasir galian C susah dihentikan, leaflet dana brosur geopark belum ada, miniatur geopark belum dibangun, pengembangan industri rumahtangga belum jelas, pasar industri rumahtangga belum ada, promosi dan pemasaran masih lemah, dan pemanfaatan tenaga surya masih sedikit. Komarudin menyampaikana pemikiran agar diusulkan dan diperjuangkan “Inpres tentang Percepatan Pembangunan Geopark Gunung Batur” yang antara lain menugaskan dengan jelas kepada Menteri Parekraf, Menteri ESDM, Menteri LH, Menteri PU, Mendagri, Kepala LPNK terkait, Gubernur Bali, dan Bupati Bangli untuk mempercepat pembangunan geopark sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Wayan mengatakan, Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi (KISS) gampang diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Egosektoral masih menonjol. Bupati sudah memerintahkan agar dinas-dinas menjual/memasarkan geopark. Kenyataannya, belum sesuai harapan. Pembuatan souvenir bambu sudah digalakkan, tetapi masih sulit dipasarkan. PLTS sudah ada, tetapi masih sedikit dan perlu ditambah. Peran provinsi masih kecil. Kerjasama dengan travel (ASITA) sudah dilakukan, tetapi belum ada kenaikan signifikan jumlah wisatawan. Untuk pengadaan infrastruktur, dibutuhkan koordinasi dan pembagian tugas pembangun dan pengelola jalan provinsi dan kabupaten. Koordinasi Kemen ESDM dan Kemen Parekraf kurang lancar: ego sektoral masih tinggi, sulit mengambil data, pembuatan film oleh parekraf tidak melibatkan pemda. Workshop Geopark tanggal 20 September 2013 yang diselenggarakan oleh Kemenprekraf tidak diisi kebijakan Kemenparekraf tentang Batur Global Geopark dan terkesan workshop tersebut bersifat lokal yang diisi penyaji dari pusat dan provinsi.

  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

I Nyoman Sutedja, Kabid Dikmen, Pemkab Bangli, menegaskan, Ranperda diikuti Perbup 19/2013 integrasi materi geopark ke dalam kurikulum sekolah. Pemahaman tentang geopark untuk akademik ke masayarakat sudah dimulai tahun ini (implementasi pembelajaran, kultur-sosial-budaya, melalui Disdik masuk ke dalam struktur kurikulum/pengintegrasian materi). Di sekolah masing-masing sesuai dengan kekhususannya sudah smelakukan sosialisasi dan merencanakan. Seperti apa disdik mengimplementasikan geopark ke dalam kurikulum, masih perlu dikaji dan diteliti.

Anak Agung Anom darididdikbud mengatakan bahwa pengawasan terhadap program SMK belum dievaluasi, karena belum setahun bertugas. Sosialisasi sudah dilakukan ke sekolah-sekolah tentang integrasi geopark ke dalam kurikulum. Keragaman budaya, hayati, biologi – disinkronkan dengan matapelajaran mana yang cocok. Tidak semua bagian kurikulum dapat diintegrasikan – bahasa, agama, matematika, IPA, geologi/geografi, seni budaya, penjaskes; sudah dilakukan sejak Juli 2013. Kendala yang ada, pemahaman guru terhadap geopark masih rendah.

Sutedja mengomentari pembahasan tadi melihat geopark secara akademik. Perlu infrastruktur (tahun lalu kepada pak Agus Pram, koordinator di BPPT, telg dititipkan proposal tentang pendidikan dalam pengembangan kepariwisataan. Kegiatan SMK disinergikan dan akan dibangun “SMK yang terintegrasi”. Di Bangli ada 12 SMK yang diarahkan mendukung kepariwisataan Bangli. Ada jurusan-jurusan yang hamper sama, disatukan menjadi besar. Prodi-prodi/jurusan: SMK2 (hotel), SMK4 seni-budaya (nyambut tamu-tamu), SMK Kintamani (makanan perikanan air tawar, mujair, menu makanan), SMK1 Kintamani (pertanian jeruk, umbi-umbian), SMKN3 (panggung menggunakan teknologi, lampu); dan SMK (tentang bangunan). SMK Terintegrasi ini dibangun untuk menciptakan bagaimana pariwisata agar aman dan nyaman. Selain dari para lulusan SMK dan SMU, juga dapat dimanfaatkan lulusan pendidikan ekonomi, lulusan terkait dengan kepariwisataan, lulusan terkait dengan kegunungapian, dan sejenisnya.

Seperti apa perekonomian Bangli? Perlu uluran bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus, pusat), baru tahap awal (% bangunan dan % sarpras). Pak Pram pernah menyampaikan proposal SMK2 sebagai infrastruktur pertama. Dalam waktu segera akan dibangun hotel. Dua hari yang lalu, Kepsek telah membuat MoU dengan 3 Hotel Mini/Melati (ukuran minimalis). Mohon bantuan Bapak/Ibu, apa yang kami cita-citakan bisa terealisasi. SMK Kintamani berada di pinggir danau. SMA2 di bibir danau dan bisa membantu suplai ikan (minggu lalu sudah dibantu pempusat).

Beberapa hal lain yanag didiskusikan adalah peran 12 SKPD Pemkab Bangli dalam pembangunan geopark, memperbanyak pembangunan hotel mini/melati yanag dikelola oleh SMK, kenyamanan mengunjungi Kntamani dan daerah lain di Bangli, transportasi yang nyaman ke Bangli/Kintamani dari Denpasar dan daerah sekitarnya, dan partisipasi pihak travel dalam mendorong peningkatan jumlah wisatawan. Suteja menjelasan penguatan peran SMK dan Pemda. Sistem manajemen, ditangani unit produksi SMK (hotel, bangunan, dll.). Perjalanan tamu harus nyaman. Ada SMK yang dilalui jalur Denpasar – Singaraja, pasti lewat SMK. Keuntungan lokasi ini harus dimanfaatkan SMK. Festival Danau Batur harus bersifat local, regional, dan nasional, bahkan internasional. Souvenir geopark harus disediakan, dan lomba anak-anak harus ditumbuhkan. SMK harus diperankan dalam memasarkan hotel mini bekerjasama dengan Pemda. Antara lain, tamu Pemda diprioritaskan dan disediakan kendaraan dinas dari masing-masing SKPD. Akan dibuat café khusus untuk tamu (bukan untuk masyarakat). Lokasi tanah sudah disiapkan, di sebelah kanan sekolah (bangunan sekolah saat ini dimundurkan 55 meter, untuk café). Lahan untuk hotel mini, perpustakaan, dan café mencapai 3000-4000 m2.

DInas Pariwisata Pemkab Bangli sangat mengharapkan agar BPPT ikut membantu mengusulkan berbagai proposal terkait dengan kegiatan pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), perhotelan dan kepariwisataan (Kemenparekraf), museum dan kegunungapian (Kemen ESDM/Badan Geologi Nasional). Imbul pertanyaan, bagaimana melestarikan budaya unik di salah satu lokasi di Kintamani? Upaya yang dilakukan, antara lain melakaukan pembinaana masyarakat, pendekatan sosial, budaya, dana keagamaan, pelibatan tokoh masyarakat, termasuk program “nyamo anyar” atau pendayagunaan anak putus sekolah. Pemerintah Kabaupaten Bangli khususnya DInas Dikbud saat ini harus melakukan pembinaan terhadap 163 SD, 33 SMP, 8 SMA, dan 12 SMK.

  1. Aneka Produk Kerajinan UMKM

Wayan Gunawan, dinas UMKM, menegaskan, sejak 3 tahun yang lalu sudah melaksanakan pembangunan pasar seni Kintamani Bali, target selesai 2014. Nanti semua kegiatan promosi Bangli dipusatkan di sana. Dari 4 kecamatan di Bangli akan ada ciri khas, kompetensi inti, termasuk inkubator bisnis, teknopreneur, dan disediakan ruang diklat. SDM: semua souvenir produk bambu akan memuat logo geopark. Produk bambu belum final/finishing, yang memanfaatkan masih Pemkab Gianyar. Kegiatan mendukung geopark, pelibatan pengrajin pada festival danau, juga lomba souvenir, dan penggunaan lambang geopark. Pertemuan Bappeda dengan Disperindag, akan meyepakati penggunaan logo Geopark.

Puguh Suharso, staf BPPT, menanyakan sudah adakah litbang mengarah ke bambu? Sosialisasi dan promosi, barangkali lebih efektif ketika ada media (tv komunitas/publik, radio, dll.). Pihak Pemkab Bangli menjelaskan belum ada kegiatan litbang bambu. Bantuan dari pihak BIT BPPT diharapkan mendorong produksi aneka produk bamboo, bekerjasama dengan pihak Kemenpora/Dispora. Juga dalam mendorong pembentukan pengusaha/industri pemula dan pembentukan/pebinaan kewirausahaan (enterpreneurshi) dan teknopereneur. Program laminasi bambu sudah dibantu KemenKUKM.

Saat ini sudah ada peralatan gamelan dari bambu, tetapi promosi dan pemasaran belum intens. Technocamp 2013 akan digalakkan. Klaster bambu ada di Kecamatan Susut, sentra produksi, bukan semata-mata peran Pemda, tetapi didukung partisipasi dan peran serta masyarakat. Kebijakan kepariwisataan Bali, wisata Gianyar (sebagai kawasan), sedangkan wisata Bangli (sebagai obyek wisata). Karena itu harus diupayakan berbagai upaya agar jumlah wisatawan ke Bangli terus meningkat secara signifikan.

  1. Sarana dan Prasarana

Saat ini sudah ada zonasi tanah, perlu pemahaman geopark UNESCO. Lahan di bawah penguasaan/pengelolaan BKSDA (Provinsi Bali). Kaitkan dengan UU. Koordinasi: BKSDA, taman wisata alam, dan geopark. Koordinsi inti Kemen Parekraf, Kemen ESDM, dan Kemen Kehutanan intinya, ditambah Kemen Dikbud, Kemen Kominfo, Kemen Perindag, dan Kemen Dagri. Petani hortikultura di kawasan Gunung Batur masih bersifat tadah hujan. Masyarakaat petani sangat gigih. Banjir bandang akhir 2011,menerpa lingkungan geopark (ada yang meninggal belum ketemu mayatnya). Ada 33 SKPD. Akademi Komunitas Bangli akan dijadikan Pendidikan tinggi (?), secara administrasi sudah diterima, tetapi harus menyediakan lahan minimal 50 are. Pengadaan lahan susah dilakukan.

Bidang Fisik Prasarana, Kirmanjaya: di awal geopark, saya bangga. Maskot geopark bisa dijual. Ini pengakuan internasional (sejenis agropilitan, minapolitan, dan program sejenis). Pemkab hanya dinobatkan bahwa ada geopark, awalnya inisiatif Kemen ESDM, dan kemudian berkembang ke Kemen Parekraf. Akan dibuat logo Geopark dan Pemkab Bangli, misalnya pada kaos, souvenir, dan tugu selamat dating, agar perhatian pusat dan perhatian public meningkat. Di provinsi, seharusnya ada pejabat Dinas PU yang menangani SDA, tetapi di kabupaten belum/tidak ada. Pada kawasan geopark, sudah ada kawasan strategis lingkungan hidup dan sosbud provinsi. Kemarin ditetapkan KSPN (kawasan strategis pariwisata nasional), ada lagi Daerah Kawasan Khusus Provinsi (proyek sudah ada, tetapi kawasan belum ada). Persentase penggunaan lahan yang dibangun fisik untuk Batur Global Geopark sudah diatur, tetapi pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antarinstansi. Pertanyaan, Pemkab dapat/menerima apa dari geopark. Pempus harus serius. Wilayah kawasan ini punya kehutanan, BKSDA. BPPT diminta membantu koordinasi di tingkat pusat. Kemenpu sudah berjalan, tetapi hanya menyangkut fisik.

 

3.6 Lingkungan Hidup

BLH, Mangastadi: spirit BGG sejalan dengan visi dan fungsi pelestarian. Belum ada penjabaran yang terintegrasi. BLH kerjasama dengan Provinsi, dan KemenLH, KLHS kawasan ini (sangat rentan terhadap pencemaran). Sejak 2006 galian C ditangani, tidak pernah selesai. Semua penggali masih ilegal. Banyak sisdur/sop dilanggar (penggalian tidak hanya horisontal, tetapi juga vertikal, bahkan sebuah bukit akan hilang). Label kemiskinan, pemanfaatan, kepentingan umum, dan permukiman. Dasar hukum pempus tentang pembangunan Batur Global Geopark harus jelas.

 

 

IV. WORKSHOP KEPARIWISATAAN:

Workshop kepariwisataan tentang geopark dilaksanakan pada 19-20 September 2013 dengan tema “Terwujudnya Geopark Nasional Batur Sebagai Destinasi Wisata Minat Khusus Berkelas Dunia”. Para penyaji adalah pejabat Kemenparekraf, Badan Geologi Nasional, dan pakar geopark dari Universitas Udayana.

 

    1. Arahan Bupati Bangli, I Made Gianyar

Ada 4 (empat) masalah besar di Kawasan Kintamani yang harus segera ditangani, yaitu: (1) Keberadaan Pasar (pasar yang sekarang ada masih tradisional, statusnya berada di dalam kawasan Museum Gunungapi Batur, harus dibangun pasar baru yang lebih maju dan status lahannya jelas). Pasar yang dibangun nanti akan diberi nama Pasar Geopark; (2) Penggalian dan pengangkutan Galian C, harus diusahkan agar kegiatan konservasi jauh lebih besar dari pemanfaatan; (3) Penataan pedagang asongan. Selama ini terkesan cara berdagang pedagang asongan kurang memperhatikan etika pedagang; dan (4) Penataan dan pengaturan bagunan di sebelah Timur jalan (melibatkan peran LWG dan BMD).

Bupati mengemukakan saat ini ada 4 (empat) cirri manusia atau bangsa, yaitu: (1) Banyak bicara dan banyak bekerja (contohnya Amerika Serikat); (2) Sedikit bicaa dan banyak bekerja (contohnya Jepang); (3) Banyak bicara dan sedikit kerja (harus dicari contohnya); dan (4) Banyak bicara dan pelaksanaan kerja berbeda (harus dicari contohnya). Harapan Bupati, manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia tidak masuk ke dalam kategori angka 3 dan angka 4 dan berusaha agar masuk ke dalam kelompok angka 1 dan/atau angka 2.

 

    1. Geoparks: Utilizing Conservation-based Geoheritages for sistainable Improvement of

People’s Welfare

Makalah dari Badan Geologi Nasional (Bandung), Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral disampaikan dalam ahasa Inggris, karena makalah ini juga dibuat untuk keperluan pertemuan dengan UNESCO dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Geopark Gunung Batur (Batur Global Geopark, BGG).

 

  1. Background

Indonesian Archipelago: more than 17,000 islands with 1.9 million km2 land (25%) onshore and 5.8 million km2 marine (75%) offshore. Geological resources potential: oil and gas, batubara, geothermal, copper, and gold. Indonesian geological phenomena potential (2011): geodiversity (170 areas) and geoheritage (33 areas) towards sustainable resources.

 

b. Natural resurces: Geodiversity, Biodiversity, and Cultural diversity

Mindset on the utilization of conservation-based geoheritages for sustainable development. Exploitation vs Conservation (Exploitative vs Conservative). Actually both are important for natonal development needs balance political will. Expecting gradual mindset transformation from exploitative to conservative and to create sustainable development. Three natural components of Natural (Earth) Diversity: (1) Geodiversity (formed since Earth formation, 4.6 billion years ago); (2) Biodiversity (formed around 2 billion years ago); and (3) Human and Cultural diversity (formed since 2 million years ago). Geodiversity from macro to micro: landscape, landform, rock outcrops, rock groups, rock typs, soils, minerals, crystals, and micro fossils.

 

c. Geoheritage and Geopark

Owing to continuous million years of dynamic and complex geological processes in Indonesia various important nd valuable geodiversity were formed: Geodiversity to Geoheritage (through interpretation, characterization, and selection). Mostly gaining areal and international significant or outstanding universal value, OUV). Positive Geodiversity (georesources, land, and environment) and Negative Geodiversity (geological hazards). In Indonesia, most geodiversity and geoheritage are under an enormous threat of extinction and not being optimally utilized for the benefit of people’s welfare using sustainable geotourism and other green tourism activities.

Problems on Geodiersity and Geoheritages Conservation in Indonesia:

  1. Weak political will leads to weak and uncertain law enforcement of regulations.

  2. Poverty leads to “breaking up the rules of natural conservation program.”

  3. Autonomy of local government leads to the use of excessive power of politics on natural resources management.

  4. Extractive mindset of many high rank government officials “quick yielding exploitative mindset”.

  5. Highly demand of industrial minerals and construction materials due to high economic growth.

  6. Sustainable utilization of non renewable geodiversity and geoheritage takes time to be implemented successfully.

Indonesia’s Law and Regulation on Geoconservation:

      1. Government Law No. 26/2007: Spatial Planning.

      2. Government Regulation No. 26/2008: National Area Spatial Planning, article 52 verse (5), Article 53 and Articles 60-62 concerning “geological protected area”.

      3. Geological Protected Area, Article 52 Verse (5), includes: geological protected sites, vulnerable area of geohazards, and peotected area for groundwater.

      4. Geological Protected Sites, Article 53 Verse (1), includes: sites with unique and valuable rock and fosil, sites with unique and valuable geomorphology, and site with unique and valuable geological processes.

New approach of UNESCO’s Geopark concept: Offers a sustainable utilization of geodiversity, geoheritage, and other bio-cultural diversities for the benefit of people in and around the geopark. Geopark concept: sustainable utilization of natural resources (Geo-, Bio-, and Cultural Diversity).

Geopark: a concept promoted by UNESCO (2000) and successfully implemented in many countries Euwope, Asia such as China, Malaysia, Indonesia?), and Latin America (Brazil). Principally, geopark is a concept of areal development with significance regional impact for conservation, education, and improvement of people’s economic welfare. At least possesses one area with world-class international significance of geodiversity – geoheritage which should be protected using sustainable conservation-based management of various green tourism activities. See www.worldgeopark.org

Urgency for Conservation of Geodiversity and Geoheritage:

  1. Conservation of an outstanding geological phenomena, so called geodiversity and geoheritage, is an important stage toward its sustainable utilization using a planned programme to protect their existence.

  2. Three reasons for promoting conservation of geodiversity and geoheritage:

  1. Geodiversity and Geoheritage are non renewable resources. One it disappears, it will lost forever.

  2. Geodiversty and Geoheritage possesses valuable knowledge useful for human being and its supporting environment.

  3. Geodiversity and Geoheritage are sensitive to disturbance and very vulnerable from destructive anthropogenic activities.

  1. Resources on Geopark Development (Applicable in Indonesia): (1) Geodiversity (geoheritage), Biodiversity (bioherotage), and Cultural diversity (cultural heritage); and (2) Government policy and regulation management (tourism activities, hazards risk Ass. – DRM); Infrastructures supporting facilities; and capacity building of local people, community development, and people welfare.

  2. World’s Green Tourism Concept: Ecotourism (1980’s): Bio- and Cultural Diversity (Ties Standard); Geotourism (1990’s): Geodiversity (Special interests); and Geopark (2000): Geo-, Bio-, and Cultural-Diversity (Mixed and Integrative).

  3. Geopark: (1) Protection (geological heritage and non-geological heritage); (2) Education (Earth Science and Education, and Environment Education); and Sustainable Development (Geotourism and Other Tourism Opportunity); through geoconservation, integrated geoconservation, and sustainable use.

  4. Geopark: Instrument for Natural Heritage Conservation (geological conservation, biodiversity conservation, cultural heritage conservation, landscape of scenic beauty (multiple geritage value), geoforest park, geoarea, geotrack, integrated nature conservation, and integrated heritage conservation):

  1. Geological and Landscape Resources: parks, monuments, protected sites, and scenic beauty.

  2. Biological Resources: parks, reserves, protected sites, and recreational.

  3. Cultural and Community Resources: museum, archeological sites, and historical sites).

  4. Urbanization and Econmic Activities: basic infrastructure.

 

d. GGN Batur (BGG)

GGN UNESCO BATUR GEOPARK, accepted as Global Geopark Network of UNESCO, EGG Conference, Arouca, Portugal, 20 September 2012. Geopark Batur is the first GGN UNESCO in Indonesia, appreciating the geoheritage, prospering the people. Formation of 2 Calderas in the northern part of Bali Island. GGN Batur I situated in Kintamani District.

Geodiversity and Geoheritage of Batur Global Geopark: based on Geologicl Agency Act No. 37.K/73/BGL/2012, there are 63 protected geodiversities related to volcanic activities in GGN Batur, includes: Geosite (37: Batur Caldera, Batur Lake, Gunungkawi Ignimbrite, Gunungkawi Temple, Ubud Ignimbrite, Ubud Pumice Flow), Geoevidence (11: densely welded ignimbrite, surge deposite, and surge structure), and Geofeature (15: lava, in eastern area, geofeatures of rocks and its volcanic processes on surface, Bocky lavas, Lava flow, Tumuli, Lava stream, Pillow lava, and High viscocity lava stream).

Conservation strategy of Batur Geosites:

  1. Determining geosites of Batur Geopark into geological protected area using Government Regulation No. 26/2008 of National Spatial Planning.

  2. The protected area is delineated and included into Local Government spatial planning of Kintamani District Bangli Regency.

  3. Geosites in Batur Geopark are promoted and protected using built on site-Sign Board.

  4. Creating geotracking facilities interconnected geosites and maps.

  5. Regular monitoring geosites using guardian (ranger) recruited through community empowerment of community development program.

  6. Planning to create spiritual marks (Pelinggih/Prada) alongside sign board of geosites.

Geopark Management must be formed in bottom up processes, especially by empowering local people. As an example, people living around Meraning – Jambi Geopark closely involved on the process of bottom up management. There are many processes of local people empowerment. Five pillars to form shared value are:

  1. Ecosystem sustainability (sonservation on existing ecosystem as main supporting agent for geopark development).

  2. Cultural heritage (government regulation on conservation management to balance tourism and its sociocultural impact).

  3. Tourism and socio-economic development (sustainable tourism development supported by associated stakeholders, giving priority to young generation to be involves within the tourism industry).

  4. Physical Infrastructures (infrastructure building becomes responsibility of all stakeholders).

  5. Community education (building up information center as education facility for community and incoming tourist concerning geodiversity to improve awareness and people education).

[Modified from Sharina Abdul Halim, et.al., 2010].

Status as GGN UNESCO Batur Geopark will be assessed by UNESCO’s Team on end of 2014 and end of 2016.

Kemenparekraf, Kemen ESDM, Pemerintah Kabupaten Bangli, dan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah lainnya harus cepat melaksanakana program pembangunan geopark untuk menghindari penilaian (pemantauan dan evaluasi) yang kurang baik pada 2014 dan 2016. Program Pengembangan Batur Geopark meliputi: (1) Fungsi Pemda; (2) Kelembagaan pengelola Geopark Batur; (3) Geosite: a) Fisik dan Informasi Geosite; b) Pengamanan Geosite; c) Museum Gunungapi Batur; dan d) Pembangunan Museum Budaya dan Galeri Seni; (4) Sarana dan Prasarana (fasilitas outdoor pendukung geopark, miniatur GGN Batur, hotel, jalur trecking, pagar geosite, pelabuhan, restoran, sanitasi, dan souvenir); (5) Pemberdayaan Masyarakat (masyarakat sebagai pemeran utama, pemberdayaan siswa sekolah, local guide, operator wisata); (6) Pengembangan Ekonomi Lokal (motivasi bisnis home industry); dan (7) Promosi dan Pemasaran (jejaring promosi dan pemasaran tingkat dunia).

 

e. Closing

What happened when geopark management fail to comply with UNESCO’s criteria on GGN? First inspection on the first 2 years yellow card: strong warning; and second inspection within 4 years red card: GGN Batur will be disqualified as GGN UNESCO. The result will be depend on our effort, especially local authority of Bangli Regency. Let’s do something for our dignity as a great nation. Praying is good, but doing something real is the key to avoid disqualification.

 

Source: Ministry of Energy and Mineral Resources. www.esdm.go.id Geological Agency. www.bgl.esdm.go.id

 

4.3 Batur Global Geopark: Past, Present, and Future

Pakar Udayana yang menjadi Ketua Tim Ahli BGG, Dr.Eng. I. Wayan Kastawan, ST, M.A. memaparkan BGG masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang.

 

PAST

  1. Wong desa angertanin gumin Ida Batara – masyarakat desa bekerja dan mengelola tanah, tetapi para dewa-lah pemiliknya (Gredgor Krause, Bali, Folkwang-Verla, Hagen, 1920; diterjemahkan dalam Bali 1912 oleh W.H. Mabbett, January Books, Singapore, 1988, halaman 15-19).

  2. Gunung Batur meletus dahsyat pada 1917 diikuti beberapa letusan kecil pada tahun-tahun berikutnya. Tak heran, pemandangan Gunung Batur kini sudah banyak berubah – jauh berbeda dari apa yang dilihat Jacobs sewaktu kunjungan pertamanaya. Meski berbahaya, penduduk Bali tetap memilih bertahan dan hidup di kawasan kaldera yang menyuguhkan sejumlah pemandangan terindah di Bali (Julius Jacobs, 1983; Einigen Tijd onder de Baliers (some time amongst the Blinese), Batavia: Kolff, halaman 15-19 dan 30-31).

  3. Ketika yang lain kembali ke mobil, saya melipir ke luar jalan, mengarah ke hutan kecil …. Saya memanjat sebuah pohon kukuh berdahan besar, berat serta diselimuti pakis dan anggrek…. Terdapat 30 anggrek pada sebuah dahan bengkok …. Vanda Limbata, kata saya dengan bangga. “Coelogyne cinnamonnae” kuharap, dan “Dendrobium crumenatum”….Naiklah bersama seluruh sayuranmu itu atau kita akan melewatkan makan siang di bungalow asrama K.P.M. jika tidak segera berangkat (Charles Bennet, 1942, On the Wallaby: Quest and Adventure in Many Lands, Melbourne: Roberts and Mullens, halaman 182-187).

PRESENT

  1. Kaldera Batur: tampak Barat (Penelokan) dan tampak Utara (Pinggan). Kaldera berukuran 13,8 x 10 km2 dan merupakan salah satu kaldera yang terbesar dan terindah di dunia (Van Bemmelen, 1949).

  2. Kekayaan alam: Geological Heritage/Pusaka Geologi (batu-batuan dan danau), Cultural Heritage (seni-budaya Bali dan rumah tradisional), Biodiversities (buah-buahan kopi dan jeruk ikan, dan anjing serta binatang lainnya), Local Community Empowerment (pemberdayaan komunitas lokal, gotong royong, kebersamaan, pertunjukan, pembuatan kopi luwak, pemeliharaan ikan di danau, dan rumah adat), Geotourism (pariwisata alam dan kebumian, sosialisasi, pendakian gunung, dan cross country), Development Evolution (perubahan lambat tetapi pasti, budaya pertanian, souvenir, restoran sederhana, tempat parkir, dan jalan lingkungan).

  3. Geopark atau Taman Bumi memuliakan bumi dan menyejahterakan manusia. Taman Bumi adalah pola pengembangana kawasan secara berkelanjutan yang memadukan secara serasi tiga keragaman, yaitu geologi, hayati, dan budaya. Tujuan pengelolaan adalah membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat setempat dengan berasaskan perlindungan atas ketiga keragaman geologi, hayati, dan budaya yang terdapat dalam suatu kawasan geopark.

  4. Geopark tidak hanya sebuah “merek/BRAND” untuk mempromosikan wisata alam (khususnya geowisata) dari suatu daerah. Geopark sebagai alat holistik untuk pembangunan regional berkelanjutan dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat.

  5. Perjalanan BATUR menjadi Taman Bumi Dunia / Batur Global Geopark:

2010 Penyusunan Dossier UNESCO

Juli 2010 SK Penetapan Geopark Nasional, Juli 2010, oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Budpar.

Febr. 2011 Pengiriman dossier ke UNESCO.

Juni 2011 Penilaian oleh Assesor.

Okt. 2011 Penangguhan penetapan Geopark sebagai anggota GGN (Rekomendasi Nomor SCIEESIGEGEOPARKS/GGN 2011/008893.

Mart 2012 Koordinasi Dirjen PDP dengan UNESCO Perihal Rencana Pengusulan Kembali Geopark Batur.

Apr 2012 SK Penentuan CAG Kaldera Batur tanggal 2 April 2012, Nomor 37.KJ73/BGU/2012.

Mei 2012 Pembahasan jawaban atas rekomendasi UNESCO tentang Geopark Batur (Pemkab Bangli, Kemen Parekraf, dan Kemen ESDM).

Juli 2012 Kunjungan Advisory Mission UNESCO ke Kawasan Geopark Batur.

Agustus 2012 Pengiriman Klarifikasi hasil Advisory.

Sept.2012 20 September 2012: Penetapan Kaldera Batur – Bali bergabung dalam GGN-UNESCO di Portugal.

Sept.2012 dst. Batur Global Geopark memuliakan bumi dan menyejahterakan masyarakat.

  1. GLOBAL NETWORK of NATIONAL GEOPARKS: Certificate of Membership issued to Batur Global Geopark, Indonesia.

In recognition as Member of the Global Network of National Geoparks, with the support of UNESCO, the Geopark approach promotes a truly interdisciplinary network of international approach for studying the Earth System while sustaining local communities. This innovative initiative introduces a unique international framework linking socio-economic development and the conservation of the natural environment and hence contirubutes a new and vital approach to conservation issues. Paris 20 September 2012.

  1. Pengukuhan Batur Global Geopark, 17 November 2012 di Lapangan Kapten Muditha, Bangli.

  2. Latar Belakang: Kelemahan manajemen destinasi pariwisata nasional diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya (1) implementasi program/rencana yang tidak konsisten; dan (2) program/rencana pengembangan yang tidak dapat mengikuti perkembangan pembangunan terkini.

  3. Master Plan Batur Global Geopark dibuat pada 2011. Geotourism Challenge, Power of Place, Sustaining the Future of Destinations:

    1. Geotourism: Landscape appreciation, viewing of scenic areas, geoconservation, visiting geosites, and learning about geology and landscape.

    2. Ecotourism: Geological centres on the distribution of plants and animals. Appreciation of wildlife, passive activities walking, hiking, snorkeling, and learning about nature.

    3. Adventure Tourism: Geology and Scenery as the backdrop to mountaineering rock climbing and some extreme sporting activities. Between geotourism and adventure tourism: risk of damage to geosite, potential user conflict, limited scope for learning. Between Adventure Tourism abd Ecotourism: Unlikely to be eco-friendly, very limited scope for learning.

    4. Cultural Tourism: Use of geological materials in society, rock art and cultural significance of rocks and landscape. Between cultural tourism and adventure tourism: cultural sensitivity unlikely.

    5. Geotourismm and Geoparks, a tool for conservation and development:

  1. Tour:

Attractions: macro and micro scales.

Accommodations: geolodges and georesorts.

Tours: organized guide tours.

Activities: site activities visitor centers and virtual tour.

Instruments: guided and self guide trains, and leaflets/brochures/pamphlets.

Planning and Management: geoconservation, site design for tourism, and visitor

management.

  1. Process:

Mountain ranges, volcanos, lava flows, landslides, waterfalls, and river valleys.

  1. Form:

Volcanic landform, sedimentary environment, rock outcrops, regolith sections, and minerals.

    1. Geosite Information: Batur Caldera Geopark, Lava Gunung Api Batur, and Information Center.

    2. Etalase Geopark: museum, diorama, and photos, cultures, orange fruits, and luwak coffee.

 

FUTURE

  1. We need: Team, Idea, Brainstorming, Meeting, Solution, and Work.

  2. Keanggotaan GGN hanya berlaku untuk 4 tahun. Batur Global Geopark akan mulai direvalidasi di awal tahun 2016, sehingga diperlukan komitmen serius dan struktur manajemen yang baik dalam pengembangannya.

  3. Diperlukan integrasi Program Geopark dalam pembangunan Kabupaten Bangli.

  4. Batur Global Geopark, menuju “terwujudnya masyarakat Bangli yang GITA SANTI (gigih, ikhlas, takwa, aspiratif, sejahtera, aman, nyaman, tertib, dan indah) berlandaskan Tri Hita Karana.”

  5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangli:

  1. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangli diarahkan kepada terwujudnya masyarakat Bangli yang cerdas sehat, dan sejahtera.

  2. Kebijakan pemerintah Kabupaten Bangli adalah lebih banyak memberikan “kail” daripada “ikan”, dan selanjutnya diutamakan lebih banyak lagi memberikan “cara membuat kail”.

  3. Fokus kebijakan pembangunan Kabupaten Bangli lima tahun mendatang diutamakan pada empat bidang, yaitu: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup, yang didukung oleh bidang-bidang lain sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Bangli.

  1. Pembangunan Terintegrasi:

  1. Integrasi: penggabungan dan pengkoordinasian bagian-bagian yang semula terpisah menjadi satu kesatuan.

  2. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja, jumlah dan mutu.

  3. Integrasi dilakukan meliputi integrasi fisik dan integrasi sistemik.

  1. Skema Integrasi Pembangunan Kabupaten Bangli:

  1. GITA SANTI: “terwujudnya masyarakat Bangli yang GITA SANTI (gigih, ikhlas, takwa, aspiratif, sejahtera, aman, nyaman, tertib, dan indah) berlandaskan Tri Hita Karana.”

  2. Starting Point: Batur Global Geopark, dibangun Sistem Pembangunan Daerah Reguler sebagai Induk Integrasi, dan DMO Wingkong Ranu.

  3. Keberlanjutan: perencanaan dan penganggaran , pelaksanaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban (akuntabiitas).

  4. Optimalisasi manajemen pembangunan, menuju pada “peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

  1. Integrasi Program Pembangunan:

  1. Ranah pengintegrasian: Pengintegrasian horisontal, yaitu penyatupaduan proses seluruh perencanaan pembangunan ke dalam sistem perencanaan pembangunan regular (musrenbang): (1) Politis (DPRD); (2) Teknokratis (SKPD); dan (3) Partisipatif (Masyarakat).

b. Ranah pengintegrasian: Pengintegrasian vertikal, yaitu penyatupaduan proses seluruh perencanaan pembangunan ke dalam sistem perencanaan pembangunan partisipatif: (1) Pemerintah Kabupaten Bangli (SKPD); (2) Batur Global Geopark (BGG); dan (3) Destination Management Organization (DMO).

  1. Future of Batur Global Geopark: taman aman, nyaman, penghijauan, jalan lingkungan, lintasan, siting area, view danau, jalan kayu, jembatan kayu, pepohonan rindang, view ke kaldera dan gunung Batur serta danau, tempat berteduh, pemeliharaan ikan, tempat peristirahatan selama kunjungan, area foto, area terjun payung dan olah raga terbang layang, map guide geotourism, alternatif jembatan layang (model jembatan Barelang atau jembatan Suramadu) skala kecil.

  2. Diplomasi dan Asistensi untuk Batur Global Geopark: Tiga isu penting yang didiskusikan dalam APGN 2013 Coordination Committee (APGN Coordination Committee Meeting Chairman, 8 September 2013, KAL Hotel, Jeju – Republic of Korea): (a) Future direction to sustain Asia Pacific Geopark members within APGN; (b) Encouraging sister-ship (bilateral and multilateral) networking between APGN members; dan (c) Developing mechanism to promote members of APGN.

  3. For the Innovation of the Thirds Asia-Pacific Geopark Meeting: Tawaran Sister-ship Geopark dari Jingpo Global Geopark, Republic of China untuk Batur Global Geopark.

  4. Batur Global Geopark (BGG), a member of GGN UNESCO: Global Geoparks Network, Batur Caldera Geopark, membutuhkan koordinasi terpadu Kementerian ESDM, Kementerian Parerkraf, Pemprov Bali, Pemkab Bangli, and World Heritage – Patrimunio Mundial – Patrimoine Mondial. Batur Geopark Bangli Bali, www.baturglobalgeopark.com Sukma (Terimakasih).

 

4.4 MEMASARKAN BATUR GLOBAL GEOPARK SEBAGAI DAYA TARIK WISATA, oleh

Ketut Ardana, SH, Ketua DPD ASITA Bali

 

        1. Spintas Batur Global Geopark

  1. Definisi Geopark:

      1. Geopark (taman bumi) merupakan seuah kawasan atau situs warisan geologi (geological heritage) yang mempunyai nilai ekologi dan warisan budaya (cultural heritage) dan berfungsi sebagai daerah konservasi, edukasi, dan sustainable development.

      2. Penetapan Gunung Batur sebagai geopark dunia (Global Geopark) telah dilaksanakan oleh Global Geoparks Network Bureau. Keputusan tersebut merupakan hasil dari pertemuan “The 11th European Geoparks Conference” yang digelar di Arouca, Portugal, pada 19-21 September 2012.

  1. Peran Biro Perjalanan Wisata (BPW) dalam Kepariwisataan:

  1. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Penjelasan Pasal 14 berbunyi:

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

  1. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

  2. Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UJPW). Bab III, Pasal 6 berbunyi:

Kegiatan Biro Perjalanan Wisata dan Cabang Biro Perjalanan Wisata mencakup:

  1. Perencanaan dan pengemasan perjalanan wisata dalam bentuk paket wisata;

  2. Penyelenggaraan Paket Wisata Nasional dan Internasional;

  3. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama dan tirta yatra;

  4. Penyelenggaraan jasa pelayanan wisata dalam rangka mendukung kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition);

  5. Memberikan layanan angkutan/transportasi wisata;

  6. Penjualan tiket angkutan darat, laut, dan udara;

  7. Penyediaan layanan pramuwisata/pemandu wisata yang berhubungan dengan paket wisata;

  8. Pemesanan akomodasi, restoran, dan tempat konvensi, atraksi wisata, dan kegiatan rekreasi;

  9. Pengurusan dokumen perjalanan; dan

  10. Pemesanan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata.”

  1. Tampilan “Direct Foreign Tourist Arrivals to Bali by Market Country”, in January – June 2013.

  2. Peran ASITA dalam memasarkan Objek Wisata Geopark Batur:

ASITA sebagai lokomotif pariwisata aktif dalam memasarkan berbagai potensi pariwisata dengan mengikuti beberapa event berskala nasional dan internasional. Contoh:

  1. Pasar Wisata Nusantara, MTF Surabaya, JTX Bandung, BTM Solo, TIME, dll.

  2. Matta Fair, ITB Asia, ITB Berlin, Natas Singapore, WTM London, JATA Jepang, Otdhyk Leisure Moscow, ITM China, dll.

  3. Roadshow and Sales Mission dengan melaksanakan Table Top.

  4. Meng-host Family Trip dan travel writers dari Luar Negeri.

  1. Dokumentasi Event berbagai kegiatan kepariwisataan.

 

B. Harapan ASITA terhadap Batur Global Geopark

Memiliki unsur Sapta Pesona yang merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di Negara kita, dalam hal ini Batur Global Geopark:

  1. Aman: apakah bisa menjamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik (barang) wisatawan?

  2. Tertib: kondisi ini tercermin dari suasana yang teratur, rapi, dan lancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segi kehidupan masyarakat. Apakah masyarakat di sekitarnya sudah mencerminkan hal tersebut?

  3. Bersih: merupakan suatu keadaan/kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari sampah, limbah, penyakit dan pencemaran. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat-tempat yang bersih dan sehat. Bagaimana dengan Batur Global Geopark?

  4. Sejuk: diimplementasikan dengan suasana lingkungan yang serba hijau, segar, rapi memberi suasana atau keadaan sejuk, nyaman, dan tenteram.

  5. Indah: dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dari segi tata warna, tata letak, tata ruang bentuk ataupun gaya dan gerak yang serasi dan selaras, sehingga memberi kesan yang enak dan cantik untuk dilihat.

  6. Ramah Tamah: yang dimaksud adalah selalu menghormati tamu/wisatawan dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan satu daya tarik bagi wisatawan, oleh karena itu harus kita pelihara terus.

  7. Kenangan: tentunya kita semua menginginkan agar ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berpariwisata di Gunung Batur Geopark ini dengan sendirinya adalah yang indah dan menyenangkan.

 

V. MUSEUM GUNUNGAPI BATUR (Batur Volcano Museum)

 

Indonesia telah memiliki geopark pertama, yaitu Batur Global Geopark yang ditetapkan oleh Global Geopark Network (GGN) – UNESCO pada 20 September 2012 di Portugal. Museum Gunungapi Batur (MGB) dapat berfungsi sebagai jendela informasi gunungapi di Indonesia sesuai dengan fungsinya, yaitu tempat menyimpan, meneliti, dan memamerkan berbagai hal terkait dengan kegunungapian, diantaranya menjelaskan mengenai pembentukan gunungapi, material hasil letusan gunungapi, tipe letusan dan bentuk gunungapi, sebaran gunungapi, sejarah, dan manfaat gunungapi di Indonesia.

Ada 4 (empat) lantai di MGB, yaitu:

  1. Lantai I: Hal-hal yang terkait dengan MGB meliputi pengertian museum, sejarah MGB, pengertian gunungapi seara umum, alur kunjungan, areal lobby Lantai I (panel pembentukan gunungapi, panel fenomena gunungapi, panel tipe erupsi, panel bentuk gunungapi, slide show Gunung Batur dan Gunung Agung, sebaran gunungapi dan jalur gempa di Indonesia, panel foto grafis gunungapi di Indonesia, diorama Gunungapi Batur, Panel foto grafis panoram gunung dan Danau Batur, panel foto Gunungapi Batur tempo dulu dan foto dampak letusan Gunung Agung, panel evolusi Kaldera Batur, komuter game evolusi Kaldera Batur dan Maker, panel sejarah letusan Gunungapi Batur, peta geologi Kaldera Batur, peta kawasan rawan bencana dan maket geologi, panel volcano monitoring, panel sistem regional panel peringatan dini, dan panel pemanfaatan material letusan gunungapi).

  2. Lantai II (panel Batur Global Geopark, ruang audio visual/bioskop, ruang rapat/conference room, dan panel Batur Global Geopark).

  3. Lantai III (tempat petugas vulkanologi memantau aktivitas Gunung Batur dan cara kerja alat pencatat gempa, seismograph).

  4. Lantai IV (tempat untuk menikmati pemandangan gunung dan Danau Batur, karena tempatnya tinggi sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan dari dalam ruangan dengan menggunakan teropong).

 

VI. ELEMEN-ELEMEN GEOPARK DAN TEKNOPOLITAN

 

Perlu dibuat Tabel keteraitan Geopark dan Teknopolitan mengacu pada Master Plan masing-masing (Master Plan Teknopolitan dan Master Plan Geopark) seperti dapat dilihat pada table berikut:

 

1

Geopark

Teknopolitan

A

Khusus dan Letak

  1. Batas wilayah yang jelas

  2. Pariwisata

  3. Ekonomi lokal

  4. Seni-budaya

  5. Warisan geologi

  6. Perlindungan

  7. Pendidikan

  8. Pembangunn berkelanjutn (sustainable development)

 

x

x

x

x

x

x

x

x

B

Manajemen dan Pelibatan Pihak Lokal

  1. Ciri-ciri geologi dan non geologi

  2. Bottom-up

  3. Pelibatan pemerintah lokal

  4. Komunitas local (locl community) dan Pembangunan Komunitas (community development)

  5. Pelibatan Swasta

  6. Pelibatan lembaga pendidikan dan riset/litbang

  7. Branding yang kuat (konservasi dan pariwisata)

  8. Kerjasama dengan komunitas lokal dalam ekonomi dan pariwisata

 

x

x

x

x

 

 

x

x

 

x

 

x

C

Pengembangan Ekonomi

  1. Penciptaan masyarakat lokal yang inovatif

  2. Pengembangan UMKM (kerajinan tangan, home industry)

  3. Lembaga pengembangan SDM masyarakat lokal

  4. Penyediaan lapangan kerja

  5. Pendapatan dari geotourism dan geoproduct

  6. Pengembangan industry pariwisata

 

x

x

 

x

 

x

 

 

x

D

Pendidikan

  1. Pendidikan dan pelatihan geologi, pariwisata, dan lingkungan hidup

  2. Penelitian dan pengembangan/riset geologi, pariwisata, seni-budaya, dan UMKM

  3. Pelestarian budaya

  4. Pemberdayaan masyarakat

  5. Kemitraan lokal

 

x

 

x

 

 

x

x

x

E

Perlindungan dan Konservasi

  1. Peraturan perundang-undangan

  2. Regulasi dan Legalitas

  3. Perlindungan kekayaan alam kebumian

  4. Konservasi geologi

  5. Pelestarian nilai-nilai sosial-budaya

 

x

x

x

x

x

 

 

VII. MASTER PLAN GEOPARK

 

PujisyukurkamipanjatkankehadiratTuhanYangMahaKuasakarenaberkatrahmat- Nyalahmakapekerjaaninidapatdiselesaikandenganbaik. LaporanExecutive Summaryini juga merupakan laporan pelaksanaan pekerjaan penyusunan MasterplanKawasandiDalamKalderaGeoparkBatur,yangdibiayaidaridana APBN pada TahunAnggaran2011serta pelaksanaannyadibawahkoordinasiKementerian PariwisatadanEkonomiKreatif,RepublikIndonesia.

LaporanExecutiveSummaryterdiridaribeberapa Bab.DiawalidariBabIyang memaparkantentangLatarBelakang; danBab-Bab selanjutnya mengenaiKajian Kebijakan;RonaAwalKawasan; AnalisisPotensidanPermasalahan;Kebutuhan Pengembangan;Visi, Misi,Strategi,danKonsepPengembangan;Masterplan,Rencana Rinci,Spot,Etalase;sertadiakhiriBabVIII tentangRencanaAksi,Pengelolaandan Pembiayaan.

DemikianLaporanExecutiveSummaryinidisampaikan,dengan ucapanterimakasih padasemuapihak yang telahmembantu.

 

 

VIII. PENUTUP

Batur Global Geopark sudah disetujui UNESCOsebagai salah satu geopark di dunia. Tugas Pemerintah Indonesia adalah menyiapkan bahan-bahan laporan untuk memenuhi persyaratan evaluasi yang dilakukan UNESCO. Dalam kegiatan Geopark, terdapat beberapa instansi pemerintah yang terlibat, antara lain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Destnasi Wisata, Badan Geologi Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Bali, BKSDA Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Bangli. BPPT akan ikut terlibat dalam program geopark, dikaitkan dengan konsep teknopolitan.

Informasi tentang geopark yang diperoleh dari pertemuan dengan pejabat pemda, workshop tentang kepariwisataan/geopark, informasi tentang museum, master plan teknopolitan, dan master plan geopark, dijadikan referensi dalam pembuatan laporan tersendiri mengenai jaringan inovasi, manajemen pengetahuan, dan geopark (BGG) dan peluang pembangunan teknopolitan berbasis pariwisata.

Untuk mewujudkan koordinasi yang makin lancar dan penanganan program BGG lebih cepat dan lancar, penulis mengusulkan agar diusulkan pembuatan Inpres tentang Percepatan Pembangunan BGG dan Kedeputian PKT berinisiatif membangun koordinasi di tingkat Pusat (BPPT/Kedeputian PKT, Kemenparekraf/Ditjen Destinasi Wisata, dan Badan Geologi Nasional/Direktorat Museum) serta Instansi terkait.

 

DAFTAR PUSTAKA

    1. Badan Geologi Nasional, Bandung, “Geoparks: Utilizing Conservation-based Geoheritages for sistaainable Imporvement of People’s Welfare”, Workshop Kepariwisataan tentang Geopark, Bangli, Kintamani, 19 September 2013.

    2. Brosur tentang “Museum Gunungapi Batur (BaturVolcano Museum).

    3. I Made Gianyar, Bupati Bangli, “Arahan pada Workshop Kepariwisataan tentang Geopark”, Bangli, Kintamani, 19 September 2013.

    4. I. Wayan Kastawan, Dr.Eng., ST, M.A., “Batur Global Geopark: Past, Present, and Future”, Workshop Kepariwisataan tentang Geopark, Bangli, Kintamani, 19 September 2013.

    5. Ketut Ardana, SH, Ketua DPD ASITA Bali, “Memasarkan Batur Global Geopark sebagai Daya Tark Wisata”, Workshop Kepariwisataan tentang Geopark, Bangli, Kintamani, 19 September 2013.

    6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Master Plan Kawasan di Dalam Kaldera Geopark Batur (Master Plan Batur Inner Caldera Geopark, Bali-Indonesia)”, Jakarta, 2011.

    7. Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, Kedeputian Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, “Master Plan Pembangunan Teknopolitan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan”, Jakarta, 2012.

 

Lampiran 1. KEMAJUAN KKI GEOPARK GUNUNG BATUR DI BANGLI (Sepember 2013)

KERANGKA KERJA INOVASI (KKI)

KEMAJUAN

  1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis (KKI1)

 

Geopark Gunung Batur: membangun dan mengembangkan kerangka umum inovasi pembangunan kebumian dan kepariwisataan.

Geopark Gunung Batur: pengembangan usaha kecil dan menengah (restoran, souvenir, transportasi, kepariwisataan, kerajinan batu-batuan, dan pengerukan pasir dan batu).

Geopark Gunung Batur: sebagai salah satu bentuk pengembangan teknopolitan.

  1. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri,khususnya UMKM (KKI2)

 

Geopark Gunung Batur: kelembagaan masih bersifat parsial (Badan Geologi Nasional, Ditjen Destinasi Wisata, Pemprov Bali, dan Pemkab Bangli).

Geopark Gunung Batur Bangli: promosi produk-produk UMKM (souvenir, kerajinan bambu, restoran, jeruk, dan kopi luwak).

  1. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil Litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi (KKI3)

Geopark Gunung Batur: kolaborasi inovasi kebumian, kepariwisataan, kehutanan, seni-budaya, serta sarana dan prasarana.

Geopark Gunung Batur: litbangyasa kebumian, kepariwisataan, kehutanan, dan seni-budaya.

  1. Mendorong Budaya Inovasi (KKI4)

 

Geopark Gunung Batur: budaya inovasi masyarakat berbasis kebumian dan kepariwisataan.

Geopark Gunung Batur: pengembangan seni-budaya berorientasi global.

  1. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah (KKI5)

 

Geopark Gunung Batur: pengembangan sistem inovasi kebumian.

Geopark Gunung Batur: pengembangan klaster industri nasional pariwisata.

Geopark Gunung Batur: membutuhkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarpemerintah pusat/daerah, dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

  1. Penyelarasan dengan perkembangan global (KKI6)

 

Geopark Gunung Batur: sebagai salah satu bentuk pembangunan berbasis pendidikan, litbang, dan industri (teknopolitan).

Geopark Gunung Batur: belum terlihat upaya-upaya mempromosikan Geopark Gunung Batur pada skala global.

Geopark Gunung Batur: Workshop Geopark dan Karnaval Gunung Batur terkesan tidak direncanakan dengan baik (tidak didukung pembuatan banyak spanduk, promosi yang tidak intensif, koordinasi yang kurang baik, belum ada kaos bertuliskan logo geopark dan logo Pemkab Bangli, dan belum tumbuh demam geopark).

 

 

17

 

 

 

 

Penetapan Kawasan Khusus Dan Kawasan Ekonomi Khusus

Published in Artikel

 

  

PENETAPAN KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Oleh: Tommy Monoarfa dan Komarudin

 

  1. Pendahuluan

Untuk melaksanakan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa kali perubahannya, telah ditetapkan PP 43/2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. PP ini menegaskan pengertian tentang pemerintah pusat, pemerintahan daerah, pemerintah daerah, daerah otonom, fungsi pemerintahan tertentu, kawasan khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Selanjutnya ditetapkan UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, PP 2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK (diubah dengan PP 100/2012), Perpres 32/2011 tentang MP3EI, dan PP 29/2012 tentang KEK Sei Mangkei.

 

  1. Penetapan Kawasan Khusus

2.1 Batang Tubuh PP 43/2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus

Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus (harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah) dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Penetapan kawasan khusus dapat diusulkan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), gubernur, dan bupati/walikota. Selanjutnya kawasan khusus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam menetapkan kawasan khusus, pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan.

Penetapan kawasan khusus harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam memenuhi persyaratan administratif, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, usulan kawasan khusus yang disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan meliputi: (a) rencana penetapan kawasan khusus yang paling sedikit memuat: 1. studi kelayakan yang mencakup antara lain sasaran yang ingin dicapai, analisis dampak terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, ketertiban dan ketenteraman, pertahanan dan keamanan; 2. luas dan status hak atas tanah; 3. rencana dan sumber pendanaan; dan 4. rencana strategis); (b) rekomendasi bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan; dan (c) rekomendasi DPOD setelah berkoordinasi dengan menteri yang bidang tugasnya terkait dengan fungsi pemerintahan tertentu yang akan diselenggarakan dalam kawasan khusus.

Kedua, usulan kawasan khusus yang disampaikan oleh gubernur meliputi: (a) rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota yang bagian wilayahnya akan diusulkan sebagai kawasan khusus; (b) keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan penetapan kawasan khusus; dan (c) rencana penetapan kawasan khusus. Ketiga, usulan kawasan khusus yang disampaikan oleh bupati/walikota meliputi: (a) rekomendasi gubernur yang bersangkutan; (b) keputusan DPRD kabupaten/kota tentang persetujuan penetapan kawasan khusus; dan (c) rencana penetapan kawasan khusus.

Persyaratan teknis terhadap usulan yang disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, gubernur, bupati/walikota meliputi faktor kemampuan ekonomi dan potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas kawasan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan berdasarkan indikator masing-masing faktor yang disusun oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota sesuai bidang tugas masing-masing.

Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhadap usulan penetapan kawasan khusus yang disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, gubernur, dan bupati/walikota meliputi: (a) peta lokasi kawasan khusus ditetapkan dengan titik koordinat geografis sebagai titik batas kawasan khusus; (b) status tanah kawasan khusus merupakan tanah yang dikuasai pemerintah/pemerintah daerah dan tidak dalam sengketa; dan (c) batas kawasan khusus.

Ada lima tata cara pengusulan kawasan khusus diatur sebagai berikut. Pertama, usulan Menteri dan/atau Pimpinan LPNK. Menteri dan/atau pimpinan LPNK menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap rencana penetapan kawasan khusus yang disampaikan Menteri dan/atau Pimpinan LPNK.

Setelah persetujuan, gubernur menyampaikan persetujuan tersebut kepada Menteri dan/atau Pimpinan LPNK yang mengusulkan. Menteri dan/atau Pimpinan LPNK menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Kedua, usulan Gubernur. Gubernur menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada bupati/walikota yang bagian wilayahnya akan diusulkan sebagai kawasan khusus untuk meminta persetujuan. Kemudian Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan atas rencana penetapan kawasan khusus yang disampaikan gubernur. Setelah rencana penetapan kawasan khusus mendapat persetujuan, gubernur menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada DPRD provinsi untuk mendapat persetujuan bersama. Setelah mendapat persetujuan bersama, gubernur menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Ketiga, usulan Bupati/Walikota. Bupati/walikota menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada DPRD kabupaten/kota untuk meminta persetujuan. Setelah persetujuan, bupati/walikota menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada gubernur untuk meminta rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Keempat, usulan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi. Dalam hal kawasan khusus yang diusulkan berada dalam 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dalam 1 (satu) provinsi, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD provinsi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengusulkan penetapan kawasan khusus. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menunjuk gubernur sebagai koordinator dalam pengusulan penetapan kawasan khusus. Kemudian Gubernur sebagai koordinator dalam pengusulan penetapan kawasan khusus menyampaikan usulan penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Kelima, usulan Lintas Kabupaten/Kota Beda Provinsi. Dalam hal kawasan khusus yang diusulkan berada dalam 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dalam provinsi yang berbeda, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengusulkan penetapan kawasan khusus. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menunjuk salah satu gubernur sebagai koordinator dalam pengusulan penetapan kawasan khusus. Kemudian Gubernur sebagai koordinator dalam pengusulan penetapan kawasan khusus menyampaikan usulan penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Dalam mengajukan usulan Rencana Penetapan Kawasan Khusus, perlu dilakukan sosialisasi. Pemerintah provinsi, DPRD provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan DPRD kabupaten/kota baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama berkewajiban menyosialisasikan usulan rencana penetapan kawasan khusus kepada masyarakat. Dalam hal rencana penetapan kawasan khusus diusulkan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, Menteri dan/atau Pimpinan LPNK memfasilitasi kegiatan sosialisasi.

Terhadap usulan kawasan khusus, Menteri Dalam Negeri melakukan kajian dan verifikasi kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan atas usulan rencana penetapan kawasan khusus. Dalam pelaksanaan kajian dan verifikasi ini, Menteri Dalam Negeri wajib: (a) berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau LPNK terkait; dan (b) mengkonsultasikan rencana penetapan kawasan khusus kepada DPOD untuk mendapat saran dan pertimbangan.

Dalam hal hasil kajian dan verifikasi usulan rencana penetapan kawasan khusus telah memenuhi persyaratan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden untuk mendapat persetujuan. Dalam hal usulan rencana penetapan kawasan khusus belum memenuhi persyaratan, Menteri Dalam Negeri mengembalikan usulan tersebut kepada pengusul untuk dilengkapi.

Terhadap usulan kawasan khusus yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Presiden menyetujui atau tidak menyetujui rencana penetapan kawasan khusus yang diusulkan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, gubernur, dan bupati/walikota. Dalam hal Presiden menyetujui usulan penetapan kawasan khusus, maka: (a) Menteri dan/atau Pimpinan LPNK yang mengusulkan penetapan kawasan khusus menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan khusus yang diusulkan; dan Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan khusus yang diusulkan oleh gubernur, dan bupati/walikota. Rancangan peraturan pemerintah tersebut disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, gubernur, dan bupati/walikota yang mengusulkan penetapan kawasan khusus bertanggung jawab atas penyelenggaraan kawasan khusus yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kawasan khusus, menteri dan/atau pimpinan LPNK terkait, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban memperhatikan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kawasan khusus yang menghasilkan penerimaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kawasan khusus yang menghasilkan penerimaan tersebut diupayakan dapat mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis atas penyelenggaraan kawasan khusus. Pembinaan umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, meliputi: (a) koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan; (b) pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kawasan khusus; (c) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kawasan khusus; (d) perencanaan umum penyelenggaraan kawasan khusus; dan (e) penyiapan dan pengelolaan sistem informasi manajemen dan akuntabilitas kinerja kawasan khusus. Pembinaan teknis dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kawasan khusus. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan oleh Pemerintah sebagai bahan pembinaan umum dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu pada kawasan khusus.

Ada tiga hal pengaturan pendanaan. Pertama, pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan khusus oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada anggaran kementerian dan/atau LPNK yang bersangkutan. Kedua, pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan khusus oleh gubernur dan bupati/walikota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. Ketiga, pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan khusus lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau dalam provinsi yang berbeda dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditempatkan pada anggaran masing-masing setelah melalui kesepakatan.

Pendanaan dalam rangka pembinaan umum kawasan khusus dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada anggaran Kementerian Dalam Negeri. Pendanaan dalam rangka pembinaan teknis kawasan khusus dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada anggaran masing-masing Kementerian dan/atau LPNK yang bersangkutan.

Ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan kawasan khusus yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam peraturan pemerintah penetapan masing-masing kawasan khusus. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kawasan yang sudah dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai kawasan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah 43/2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 5 April 2010.

 

2.2 Beberapa Penjelasan tentang Kawasan Khusus

Lingkup pengaturan tata cara penetapan kawasan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 43/2010 tidak mengatur tata cara penetapan kawasan ekonomi khusus. Jenis-jenis kawasan khusus meliputi kawasan otorita, kawasan/wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertentu/terluar, kawasan pertahanan negara, kawasan lembaga pemasyarakatan, kawasan budaya, kawasan pelestarian lingkungan hidup, kawasan riset dan teknologi, kawasan pengembangan tenaga nuklir, kawasan peluncuran peluru kendali, kawasan pengembangan prasarana komunikasi dan telekomunikasi, kawasan pengembangan sarana transportasi, kawasan penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, kawasan eksploitasi dan konservasi bahan galian strategis, dan kawasan lain yang akan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus meliputi sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pertahanan dan keamanan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ada beberapa dampak dalam penetapan kawasan khusus, yaitu:

  1. Dampak terhadap politik adalah dampak positif terhadap peningkatan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. Dampak terhadap ekonomi adalah dampak positif yang mengakibatkan meningkatnya kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah termasuk masyarakat di dalamnya.

  3. Dampak terhadap sosial dan budaya adalah dampak positif terhadap peningkatan ketahanan sosial budaya daerah dan masyarakat.

  4. Dampak terhadap lingkungan adalah dampak positif yang didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).

  5. Dampak terhadap ketertiban dan ketenteraman adalah dampak terhadap keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

  6. Dampak terhadap pertahanan keamanan adalah keberadaan kawasan khusus akan meningkatkan upaya memperkuat pertahanan dan keamanan negara melalui penetapan berbagai unit kerja terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan ekonomi dalam bentuk-bentuk seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB terhadap PDRB total. Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya aparatur, serta sumber daya masyarakat.

Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya meliputi antara lain sarana yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Sosial politik merupakan cerminan aspek sosial politik meliputi antara lain kemampuan penduduk mengikuti perkembangan daerah dan nasional, serta jumlah organisasi kemasyarakatan.

Luas kawasan merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan cakupan wilayah yang dapat diukur dengan 1) Luas wilayah keseluruhan; dan 2) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. Kemampuan keuangan merupakan cerminan terhadap keuangan yang dapat diukur dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah, rasio Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) terhadap jumlah penduduk dan rasio PDS terhadap PDRB. Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan terhadap tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia.

Penyusunan indikator masing-masing faktor oleh Kementerian dan/atau LPNK, gubernur, bupati/walikota sesuai bidang tugas masing-masing dilakukan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang disusun masing-masing kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian. Penyusunan indikator penilaian tersebut dilakukan secara bersama oleh Kementerian dan/atau LPNK terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Tanah yang dikuasai pemerintah/pemerintah daerah dan tidak dalam keadaan sengketa harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Kesepakatan bersama dimaksudkan agar usulan penetapan kawasan khusus benar-benar merupakan keinginan seluruh daerah yang terkait. Kesepakatan bersama dimaksudkan agar usulan penetapan kawasan khusus benar-benar merupakan keinginan seluruh daerah yang terkait.

Koordinasi oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kementerian dan/atau LPNK mengingat hal-hal teknis dalam usulan penetapan kawasan khusus menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian dan/atau LPNK. Saran dan pertimbangan DPOD diperlukan sebagai implementasi tugas dan tanggung jawab DPOD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan khusus memuat pengaturan teknis terkait dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus yang diusulkan, antara lain tujuan penetapan, jangka waktu, kelembagaan, tugas dan kewenangan, dan pendanaan. Ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (perubahan dari UU 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuaninidilaksanakanantaralainmelaluikepatuhanpengelola kawasan khusus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem informasi manajemen akuntabilitas dan kinerja kawasan khusus dimaksudkan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan umum serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kawasan khusus baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah” adalah Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian dan/atau LPNK melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengikutsertakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

 

  1. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus

3.1 Sistem dan Prosedur Penatausahaan Kawasan Ekonomi Khusus

Paling sedikit ada 13 (tigabelas) landasan hukum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu: (1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK; (8) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional; (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK); (10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus; (11) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Nomor PER-06/M.EKON/08/2010 tentang tata tertib persidangan dan tata cara pengembilan keputusan dewan Nasional kawasan Ekonomi Khusus; (12) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Nomor PER-07/M.EKON/08/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; dan (13) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor Kep-10/M.Ekon/03/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor Kep-40/M.Ekon/08/2010 Tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. 1 Tindak lanjut UU KEK adalah ditetapkannya PP 26/2012 tentang KEK Tanjung Lesung dan PP 29/2012 tentang KEK Sei Mangkei. 2

Menurut PP 2/2011, pasal 2, penyelenggaran KEK memiliki 5 (lima) tahap yaitu pengusulan, penetapan, pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan KEK. Pengusulan KEK (menurut UU 39/2009, pasal 5, dan PP 2/2011, pasal 4 dapat dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu: badan usaha; pemerintah kabupaten/kota; dan pemerintah provinsi). Pembentukan KEK harus diusulkan kepada Dewan Nasional KEK. Usulan tersebut dilakukan secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional KEK dan ditandatangani oleh pimpinan badan usaha jika yang mengusulkan adalah badan usaha, oleh bupati/walikota jika yang mengusulkan kabupaten/kota, dan oleh Gubernur jika yang mengusulkan adalah provinsi (PP 2/2011, pasal 4). Di samping ketiga pihak tersebut di atas, pemerintah pusat dapat juga mengusulkan KEK (PP 2/2011, pasal 5), yang bisa diusulkan oleh Kementerian maupun LPNK.

Untuk membuat pengusulan pembentukan KEK (UU 39/2009 pasal 6), harus dilengkapi persyaratan paling sedikit: (1) peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; (2) rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi; (3) rencana dan sumber pembiayaan; (4) analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan (6) jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

 

3.2 Prosedur Pembentukan KEK: Pengusul adalah Badan Usaha dan lokasi pada satu

wilayah kabupaten/kota

Menurut PP 2/2011, pasal 12, jika pengusul pembentukan KEK adalah badan usaha, maka usulan harus disampaikan melalui pemerintah provinsi, setelah memperoleh persetujuan pemerintah kota/kabupaten. Kemudian ditambah dengan persyaratan: (1) Surat kuasa otorisasi, jika pengusul merupakan konsorsium; (2) Akta pendirian badan usaha; (3) Profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit atau jika perusahaan baru, maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari pemegang saham yangsudah diaudit, kcuali untuk BUMN dan BUMD; (4) Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan; (5) Surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai equitas paling sedikit 30% dari nilai investasi KEK yang diusulkan; (6) Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; (7) Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; (8) Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi; (9) Studi kelayakan ekonomi dan finansial; (10) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (11) Usulan jangka waktu beroperasi KEK dan rencana strategis (renstra) pengembangan KEK; (12) Izin lokasi; dan (13) Rekomendai dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung ddalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan (14) Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK.

Apabila lokasi KEK berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, maka badan usaha pengusul KEK harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati/Walikota disertai dengan persyaratan-persyaratan di atas (kecuali persyaratan nomor 4: Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan; PP 2/2011, pasal 13). Kemudian pemerintah kota/kabupaten akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen usulan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap.

Jika pemerintah kabupaten/kota menolak permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Badan Usaha tersebut disertai alasannya. Namun apabila pemerintah kota/kabupaten menerima usulan tersebut, maka pemerintah kota/kabupaten akan meneruskan usulan badan usaha tersebut kepada pemerintah provinsi dengan menyertakan komitmen pemerintah provinsi dengan menyertakan komitmen pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan lainnya.

Selanjutnya, pemerintah provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika usulan tersebut disetujui maka pemerintah provinsi akan menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK.

 

    1. Prosedur Pembentukan KEK: Pengusul adalah Badan Usaha dan lokasi berada di lintas kabupaten/kota

Menurut PP 2/2011, pasal 16, untuk usulan KEK yang berlokasi dalam lintas wilayah kabupaten/kota, maka badan usaha mengajukan permohonan kepada gubernur disertai berkas usulan pembentukan KEK seperti pada kasus jika Pengusul adalah Badan Usaha dan lokasi pada satu wilayah kabupaten/kota, yaitu ke-14 persyaratan (kecuali persyaratan nomor 4: Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan). Berdasarkan permohonan tersebut, pemerintah provinsi akan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya diusulkan menjadi bagian dari lokasi KEK. Dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya diusulkan menjadi bagian dari lokasi KEK.

Kemudian pemerintah kota/kabupaten akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen usulan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap. Jika pemerintah kabupaten/kota menolak permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah provinsi disertai alasannya. Namun apabila pemerintah kabupaten/kota menerima usulan tersebut, maka pemerintah kota/kabupaten akan meneruskan usulan badan usaha tersebut kepada pemerintah provinsi disertai dengan komitmen pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan lainnya (PP 2/2011, pasal 17).

Selanjutnya, pemerintah provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan telah mendapat persetujuan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika usulan tersebut telah lengkap maka pemerintah provinsi akan menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK.

Apabila terdapat penolakan dari salah satu pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah provinsi akan mengembalikan usulan pembentukan KEK kepada Badan Usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat penolakan dari pemerintah kabupaten /kota (PP 2/2011, pasal 19).

 

3.4 Prosedur Pembentukan KEK: Pengusul adalah Pemerintah Kabupaten/Kota

Menurut PP 2/2011, pasal 20-21, untuk pengusul adalah pemerintah kabupaten/kota, maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi dan dilengkapi dengan dokumen berupa: (1) Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; (2) Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; (3) Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi; (4) Studi kelayakan ekonomi dan finansial; (5) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Usulan jangka waktu beroperasi KEK dan rencana strategis (renstra) pengembangan KEK (renstra antara lain memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan KEK); (7) Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah; (8) Rekomendai dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; (9) Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK; dan (10) Komitmen pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan restribusi daerah serta kemudahannya.

Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK melalui pemerintah provinsi dengan disertai dokumen persyaratannya. Selanjutnya, pemerintah provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh pemerintah kota/kabupaten dan telah mendapat persetujuan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika usulan tersebut telah lengkap maka pemerintah provinsi akan menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK.

 

3.5 Prosedur Pembentukan KEK: Pengusul adalah Pemerintah Provinsi

Menurut PP 2/2011, pasal 22-25, usulan dapat disampaikan kepada Dewan Nasional KEK jika sudah mendapat persetujuan pemerintah pusat/kota, disertai dokumen: (1) Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; (2) Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; (3) Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi; (4) Studi kelayakan ekonomi dan finansial; (5) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Usulan jangka waktu beroperasi KEK dan rencana strategis (renstra) pengembangan KEK; (7) Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah; (8) Persetujuan dari pemerintah kabupaten / kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan; (9) Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan (10) Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK.

Untuk memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi menyampaikan rencana pembentukan KEK pada pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya akan menjadi bagian dari lokasi KEK. Berdasarkan penyampaian rencana tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen usulan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

Jika pemerintah kabupaten/kota menolak rencana usulan pembentukan KEK, maka penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah provinsi disertai alasannya. Namun jika pemerintah kabupaten/kota menyetujui rencana usulan pembentukan KEK maka pemerintah kabupaten/kota menyampaikan persetujuan kepada pemerintah provinsi. Di samping itu pemerintah kabupaten/kota akan menyertakan dengan komitmen pemerintah kota/kabupaten mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan lainnya. Kemudian pemerintah provinsi akan menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK.

 

3.6 Prosedur Pembentukan KEK: Pengusul adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah

Non Kementerian

Menurut PP 2/2011, pasal 26, usulan dari Kementerian/LPNK disampaikan kepada Dewan Nasional KEK (setelah dokonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional KEK dan ditandatangani oleh menteri atau kepala LPNK, disertai dokumen: (1) Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; (2) Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; (3) Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi; (4) Sumber pembiayaan; (5) Studi kelayakan ekonomi dan finansial; (6) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7) Usulan jangka waktu beroperasi KEK dan rencana strategis (renstra) pengembangan KEK; dan (8) Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah.

 

3.7 Penetapan KEK

Menurut UU 39/2009, pasal 7 dan 8, persetujuan atau penolakan usulan KEK ditentukan oleh Dewan Nasional KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan KEK yang ada. Usulan KEK yang telah disetujui oleh Dewan Nasional KEK akan direkomendasikan kepada Presiden. Setelah itu pemerintah akan menetapkan KEK yang diusulkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Namun dalam hal tertentu, pemerintah pusat dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan.

Menurut PP 2/2011, pasal 27-29, proses kajian atas usulan pembentukan KEK oleh dewan Nasional KEK, dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap. Kajian yang dimaksud adalah kajian terhadap: (a) pemenuhan criteria lokasi KEK; dan (b) kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka dewan nasional KEK akan memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK.

Kemudian Dewan Nasional KEK akan mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada presiden disertai dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penempatan suatu lokasi sebagai KEK untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika usulan ditolak, maka Dewan Nasional KEK akan menyampaikan secara tertulis kepada pengusul disertai dengan alasan. KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. Sebagai informasi, industri yang dikembangkan di KEK Sei Mangkei (dan Provinsi Riau) adalah industri hilir kelapa sawit. 3

 

3.8 Pembangunan dan Pengoperasian KEK

Menurut UU 39/2009, pasal 10, setelah usulan KEK diterima dan setelah adanya penetapan Lokasi KEK melalui PP, maka langkah selanjutnya adalah membentuk Badan Usaha untuk membangun KEK. Badan usaha untuk membangun KEK ini ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas kabupaten/kota; dan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada pada satu kabupaten/kota. Untuk pembangunan KEK oleh suatu badan usaha, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dapat melakukan penunjukan langsung (pasal 11).

Dari pembangunan KEK, sampai kondisi “harus siap beroperasi”, diberi batas waktu selama 3 (tiga) tahun (UU 39/2009, pasal 12). Yang dimaksud dengan “harus siap beroperasi” adalah telah dipenuhinya seluruh kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perangkat pengendalian administrasi. Untuk itu Dewan Nasional KEK akan melakukan evaluasi atas progress pembangunan KEK setiap tahunnya.

 

3.9 Sistem dan Prosedur Penatausahaan KEK

Apa yang akan dilakukan jika dalam 3 (tiga) tahun pembangunan KEK belum selesai?

Menurut UU 39/2009, pasal 12, Dewan Nasional KEK akan: (a) melakukan perubahan atas usulan sebelumnya; (b) memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau (c) mengambil langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK. Untuk perpanjangan waktu ketika KEK belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau karena force majeure, Dewan Nasional dapat memberikan perpanjangan waktu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kawasan.

Pembangunan KEK meliputi kegiatan: (1) pembebasan tanah untuk lokasi KEK; dan (2) pelaksanaan pembangunan fisik KEK. Untuk pembebasan tanah, jika tanah lokasi KEK dibebaskan oleh badan usaha yang berbentuk koperasi atau swasta, maka kepada badan usaha tersebut akan diberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan (HGB). Dan jika tanah lokasi KEK dibebaskan oleh BUMN, BUMD, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota atau Kementrian/LPNK, kepada mereka akan diberikan hak atas tanah berupa hak pakai atau hak pengelolaan.

Untuk pembangunan fisik, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau Kementrian/LPNK menentapkan badan usaha untuk melakukan pembangunan KEK. Penetapan badan usaha ini dilaksanakan dengan prinsip terbuka dan transparan. Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan KEK harus menyampaikan perkembangan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau Kementerian/LPNK setiap 12 (dua belas) bulan, dan harus siap operasi maksimal (paling lama) 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkan.

 

3.10 Pembiayaan Pembangunan dan Pemeliharaan KEK

Menurut UU 39/2009, pasal 13, pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari: (a) pemerintah dan/atau pemerintah daerah; (b) swasta; (c) kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau (d) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

3.11 Kelembagaan KEK: Dewan Nasional

Menurut UU 39/2009, pasal 14, ada 3 (tiga) lembaga utama yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan KEK yaitu: (1) Dewan Nasional KEK; (2) Dewan Kawasan dan Administrator; dan (3) Badan Usaha Pengelola Kawasan. Dewan Nasional KEK terdiri atas Menteri dan Kepala LPNK, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden (UU 39/2009, pasal 16). Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan Menteri dan Kepala LPNK. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Nasional membentuk Sekretariat Dewan Nasional.

Menurut UU 39/2009, pasal 17, Dewan Nasional KEK bertugas: (a) menyusun Rencana Induk Nasional KEK; (b) menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK; (c) menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK; (d) melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK; (e) memberikan rekomendasi pembentukan KEK; (f) mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang; (g) menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan (h) memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Peraturan Presiden 33/2010, pasal 4-17, membahas susunan organisasi Dewan Nasional KEK yang (1) terdiri dari ketua dan anggota; (2) diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri/Pimpinan LPNK yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintah daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal; (3) dapat membentuk tim pelaksana, yang anggotanya adalah pejabat eselon 1 dari Kementerian dan LPNK terkait; dan (4) dibentuk sekretariat dewan nasional, bertanggungjawab kepada ketua dewan nasional dan secara administratif berkedudukan di kementerian koordinator bidang perekonomian.

Sekretariat Dewan Nasional menyelenggarakan fungsi: pemberian dukungan teknis operasional kepada dewan nasional, pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja dewan nasional, penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dewan nasional, pemberian pelayanan administrasi kerja sama dewan nasional dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait, pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan dewan nasional dan penyelenggaraan administrasi keanggotaan dewan nasional serta pembinaan organisasi, adminsitrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana secretariat dewan nasional.

 

3.12 Kelembagaan KEK: Dewan Kawasan

Dewan Kawasan terdiri atas wakil pemerintah dan wakil pemerintah daerah. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK. Menurut UU 39/2009, pasal 19, Dewan Kawasan diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional KEK.

Secara organisasi, Dewan Kawasan terdiri atas ketua, yaitu gubernur, wakil ketua, yaitu bupati/walikota, dan anggota, yaitu unsur Pemerintah di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota (UU 39/2009, pasal 20). Menurut UU 39/2009, pasal 21, ada beberapa tugas yang dijalankan oleh dewan kawasan, yaitu: (a) melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya; (b) membentuk Administrator KEK di setiap KEK; (c) mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK; (d) menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya; (e) menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan (f) menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.

Menurut Peraturan Presiden 33/2010, pasal 18-27, dewan kawasan memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) dewan kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang wilayahnya ditetapkan sebagai KEK; (2) dewan kawasan diusulkan oleh dewan nasional dan ditetapkan oleh presiden dengan keputusan presiden; (3) dewan kawasan bertanggungjawab kepada dewan nasional; (4) dewan kawasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan dewan nasional; (5) dewan kawasan diketuai oleh gubernur, wakil ketua (bupati/walikota) dan anggota (unsur pemerintah provinsi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perpajakan, kepabeanan, pertanahan dan keimigrasian dan unsure pemerintah daerah yang menangani urusan perekonomian dan perencanaan pembangunan daerah di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; (6) Membentuk sekretariat dewan kawasan, bertanggung jawab kepada ketua dewan kawasan dan memiliki tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan adminsitratif kepada dewan kawasan; (7) Sekretariat dewan kawasan menyelenggarakan fungsi : pemberian dukungan teknis operasional kepada dewan kawasan, pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja dewan kawasan, penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dewan kawasan, pemberian pelayanan administrasi kerja sama dewan kawasan dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait, pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan dewan kawasan dan penyelenggaraan administrasi keanggotaan dewan nasional serta pembinaan organisasi, adminsitrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana secretariat dewan kawasan; (8) Sekretariat dewan kawasan secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja / perangkat daerah provinsi yang menangani tugas dan fungsi di bidang investasi atau perdagangan; dan (9) Apabila dianggap perlu, maka dewan kawasan dapat membentuk tim ahli, yang susunan keanggotaanya ditetapkan oleh ketua dewan kawasan.

 

3.13 Kelembagaan KEK: Administrator

Menurut PP 2/2011, pasal 42, administrator dan badan usaha pengelola adalah pengelola KEK. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK. Menurut UU 39/2009, pasal 23, Administrator KEK bertugas: (a) melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK; (b) melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan (c) menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

Untuk pelaksanaan pemberian izin dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas, Administrator KEK, akan memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dan dapat meminta penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya. Menurut PP 2/2011, pasal 43, administrator berwenang memberikan: (a) arahan kepada badan pengelola KEK untuk perbaikan operasionalisasi KEK; dan (b) teguran kepada badan usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK.

Administrator harus sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi. Oleh peraturan, administrator melakukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan,fasilitas, dan kemudahan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas dan kemudahan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang berasal dari (1) pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan (2) sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Presiden no 33 tahun 2010, pasal 18-27, administrator memiliki karakteristik: (1) dewan kawasan membentuk administrator; (2) administrator bertangungjawab kepada ketua dewan kawasan; (3) administrator ditetapkan sebagai perangkat daerah oleh gubernur (jika lokasi KEK lintas kabupaten/kota) dan oleh bupati/walikota (jika lokasi KEK berada di kabupaten/kota); (4) dipimpin oleh kepala administrator yang berasal dari PNS (dengan eselon setara IIb); dan (5) administrator terdiri atas: (a) secretariat; (b) bidang perizinan; dan (c) bidang pemonitoran dan pengendalian.

 

3.14 Kelembagaan KEK: Badan Usaha Pengelola

Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. Menurut UU 39/2009, pasal 26, bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEK, dapat berupa: (a) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; (b) Badan Usaha Koperasi; (c) Badan Usaha Swasta; atau (d) Badan Usaha Patungan antara Swasta dan/atau Koperasi dengan Pemerintah, dan/atau pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Menurut PP 2/2011, pasal 47-49, badan usaha pengelola KEK harus ditetapkan pada masa pelaksanaan pembangunan KEK sebelum dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional. Apabila KEK adalah hasil dari usulan badan usaha, maka badan usaha pengusul ditetapkan sebagai badan usaha pengelola KEK oleh pemerintah provinsi (jika lokasi KEK berada pada lintas wilayah kabupaten/kota) atau oleh pemerintah kabupaten/kota (jika lokasi KEK berada dalam satu wilayah kabupaten/kota).

Apabila KEK adalah hasil dari usulan pemerintah kabupaten/kota, maka badan usaha pengelola KEK dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang sesuai dengan: (a) ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah, jika pembangunan KEK dibiayai dari APBD kabupaten/kota; atau (b) perjanjian pembangunan KEK jika pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dengan badan usaha.

Apabila KEK adalah hasil dari usulan pemerintah provinsi, maka badan usaha pengelola KEK dilakukan oleh pemerintah provinsi yang sesuai dengan: (a) ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah, jika pembangunan KEK dibiayai dari APBD provinsi (PP ……………………….); atau (b) perjanjian pembangunan KEK jika pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama antara pemerintah provinsi dengan badan usaha.

Apabila KEK adalah hasil dari usulan Kementerian/LPNK, maka badan usaha pengelola KEK dilakukan oleh Kementerian/LPNK yang sesuai dengan: (a) ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah, jika pembangunan KEK dibiayai dari APBN, atau (b) perjanjian pembangunan KEK jika pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama antara kementerian / lembaga pemerintahan non kementerian dengan badan usaha.

Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEK akan melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara badan usaha dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau Kementerian/LPNK sesuai dengan kewenangannya. Perjanjian ini paling sedikit memuat: (1) Lingkup pekerjaan; (2) Jangka waktu; (3) Standar kinerja pelayanan; (4) Sanksi; (5) Pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa; (6) Pemutusan perjanjian oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau Kementerian/LPNK; (7) Pengakhiran perjanjian; (8) Pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah; (9) Serah terima asset atau infrastruktur oleh badan usaha pengelola kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau Kementerian/LPNK kerjasama pengelolaan berakhir; dan (10) Kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai.

 

3.15 Fasilitas/Insentif di KEK

Menurut PP 2/2011, pasal 9, menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota, paling sedikit memberikan dukungan dalam bentuk: (1) Komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan restribusi daerah serta kemudahan lainnya; dan (2) Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas dan kemudahan.

Fasilitas atau insentif yang diberikan bagi perusahaan dalam wilayah KEK terdiri atas:

(1) fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona (UU 39/2009, pasal 30); (2) Fasilitas perpajakan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (UU 39/2009, pasal 31); (3) Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa: (a) penangguhan bea masuk; (b) pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi; (c) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan (d) tidak dipungut PPh impor. (UU 39/2009, pasal 32); (4) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU 39/2009, pasal 31); (5) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain (UU 39/2009, pasal 35); (6) Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (UU 39/2009, pasal 36); dan (7) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan (UU 39/2009, pasal 38).

 

3.16 Perubahan PP 2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK

Berdasarkan atas perkembangan yang cepat dalam penyelenggaraan KEK, PP 2/2011 diubah dengan PP 100/2012 tentang Penyelenggaraan KEK. Beberapa substansi penting dari perubahan PP 2/2011 menjadi PP 100/2012 dapat dilihat pada lampiran.

 

 

4. Penutup

Pemerintah mendorong Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Swasta untuk membangun Kawasan Khusus dan Kawasan Ekonomi Khusus disesuaikan dengan potensi strategis masing-masing kawasan.

Sejak ditetapkannya MP3EI, baru ditetapkan 2 (dua) KEK, yaitu PP 26/2012 tentang KEK Tanjung Lesung (pariwisata; Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten) dan PP 29/2012 tentang KEK Sei Mangkei (industri, logistik, dan pariwisata; Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara). Saat ini ada 65 usulan KEK (antara lain Kota Dumai, Siak, Bangka Selatan (Sadai dan Koba), Pelabuhan Internasional Bojonagara, Kawasan Industri KIE Cilegon, Kota Tua Jakarta, Karawang, Kendal, Mandalika, Maloy, Palu, dan Bitung), dan 8 di antaranya memenuhi syarat. Pada tahun 2014, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Maloy di Kalimantan Timur, dan Bitung di Sulawesi Utara berpeluang ditetapkan menjadi KEK menyusul Tanjung Lesung dan Sei Mangkei (Republika, 28 Oktober 2011; Kemenko Perekonomian, 2013).

 

Referensi

  1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Identifikasi Pengembangan Kawasan Berbasis Teknologi”, Jakarta, 2011.

  2. Hotma, R.S.B., “Permasalahan di Seputar Kawasan Ekonomi Khusus”, Jakarta, Januari 2010.

  3. Komarudin, “Prospek Hilirisasi Industri Minyak Sawit Nasional dengan dukungan Penelitian dan Pengembangan”, Gabungan makalah bersumber dari Palm Oil Industry Development Conference/POIDeC) di Jakarta pada 16-17 Oktober 2013.

  4. Yesuari, A.P., “Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus”, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tatacara Penetapan Kawasan Khusus.

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang KEK Sei Mangkei.

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK.

  8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit.

 

Lampiran

Perubahan PP 2/2011 menjadi PP 100/2012 tentang Penyelenggaraan KEK

 

Perubahan Pasal-pasal:

  1. Pasal 12 baru: huruf g (yang dimaksud dengan “peta detail lokasi” adalah peta yang mencakup delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan, serta dapat menunjukan akses lokasi KEK yang diusulkan); dan huruf h (yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan yang penetapan zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dimaksud merupakan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

  2. Pasal 31 Pembangunan KEK dibiayai dari: (a) Badan Usaha; (b) kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha; (c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau (d) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  1. Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Badan Usaha, Badan Usaha pengusul

ditetapkan sebagai Badan Usaha untuk membangun KEK oleh:

  1. pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas wilayah kabupaten/kota; atau

  2. pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang KEK dimaksud.

  1. Dalam penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Badan Usaha pengusul sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola KEK.

  1. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pembiayaan

pembangunan dan pengelolaan KEK.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah kabupaten/kota, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara terbuka dan transparan berdasarkan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; atau

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.

(2) Dalam penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

5. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah provinsi, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah provinsi secara terbuka dan transparan berdasarkan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; atau

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah provinsi dengan Badan Usaha.

(2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

Pasal 34B

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian secara terbuka dan transparan berdasarkan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan Badan Usaha.

(2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. lingkup pekerjaan; b. jangka waktu; c. penyelesaian perselisihan; dan d. pemutusan atau pengakhiran perjanjian.

7. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 35A, Pasal 35B, dan Pasal 35C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 35B

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi.

Pasal 35C

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (1) huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

8. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Usaha pengelola KEK bertugas menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

(2) Badan Usaha pengelola KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan Usaha koperasi; c. Badan Usaha swasta; atau d. Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(3) Badan Usaha pengelola KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada masa pelaksanaan pembangunan KEK dan paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha yang penetapannya sebagai Badan Usaha pengelola dilakukan bersamaan dengan penetapan Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (2) dan KEK yang pembangunan dan pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34A ayat (2), dan Pasal 34B ayat (2).

9. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan Badan Usaha pengelola dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah; atau

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam hal barang milik negara/daerah berupa KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dapat dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal negara/daerah kepada suatu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara Badan Usaha dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. lingkup pekerjaan; b. jangka waktu; c. standar kinerja pelayanan; d. sanksi; e. pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa; f. pemutusan perjanjian oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam hal tertentu; g. manajemen operasional KEK; h. pengakhiran perjanjian; i. pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah; j. serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola kepada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota setelah kerjasama pengelolaan berakhir; dan k. kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai.

(3) Dalam hal pengelolaan KEK dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal negara/daerah kepada suatu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), pengelolaan KEK tidak memerlukan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11. Ketentuan Pasal 52 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dewan Nasional melakukan penilaian terhadap operasionalisasi KEK.

(2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional dapat:

    1. memberikan arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK;

  1. melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau

  2. memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK berupa:

  1. pemutusan perjanjian pengelolaan KEK dalam hal Badan Usaha pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (3);

  2. perbaikan manajemen operasional KEK dalam hal Badan Usaha pengelola merupakan Badan Usaha pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (2) atau Badan Usaha yang melakukan kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34A ayat (2), dan Pasal 34B ayat (2); atau

  3. pengusulan pencabutan penetapan KEK.

(3) Rekomendasi pemutusan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola: a. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; b. dinyatakan pailit; c. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan; dan/atau d. mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha pengelola KEK.

(3a) Rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola: a. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; dan/atau b. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan.

(4) Rekomendasi pencabutan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Presiden apabila dalam pengoperasian KEK: a. tidak dilakukan perbaikan kinerja setelah dilakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (3a); b. terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan di sekitarnya; c. menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau d. terjadi pelanggaran hukum di KEK.

12. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Apabila status Badan Usaha pengelola dicabut, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha pengelola.

(2) Selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK sementara dilakukan oleh pemerintah provinsi/lembaga pemerintah non kementerian sampai dengan penetapan Badan Usaha pengelola yang baru.

(3) Dalam hal status Badan Usaha pengelola dicabut, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(4) Selama belum ditetapkannya Badan Usaha pengelola yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK dilakukan oleh Administrator.

13. Ketentuan mengenai Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Rangka Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah menjadi ketentuan mengenai Tata Cara Penetapan Badan Usaha Pembangun dan/atau Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Lampiran PP 100/2012 tentang Tata Cara Penetapan Badan Usaha Pembangun dan/atau Pengelola:

 

A. Perencanaan Pengadaaan

1. Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/gubernur/ bupati/walikota membentuk Panitia Pengadaan.

2. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsu-unsur yang memahami: a. tata cara pengadaan; b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan; c. hukum perjanjian; d. aspek teknis; dan e. aspek keuangan.

3. Jadwal pelaksanaan: penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan.

4. Perkiraan Biaya Investasi harus dilakukan dengan cermat.

5. Dokumen pelelangan umum paling kurang memuat:

a. undangan kepada para peserta lelang;

b. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat:

1) umum yang terdiri atas lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;

2) isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum;

3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan biaya investasi, mata uang, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;

4) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk; dan

5) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi biaya investasi,

c. rancangan perjanjian kerjasama;

d. spesifikasi teknis dan gambar;

e. bentuk surat penawaran;

f. bentuk kerjasama;

g. bentuk surat jaminan penawaran;

h. bentuk surat jaminan pelaksanaan; dan

i. metode penyampaian dokumen penawaran.

B. Pelaksanaan Pengadaan

  1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta.

  2. Prakualifikasi, mencakup penilaian terhadap: a. perizinan Badan Usaha; b. kewenangan untuk menandatangani kontrak secara hukum; c. status hukum Badan Usaha, dalam arti Badan Usaha tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; d. pengalaman dalam proyek kerjasama sejenis; e. kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil; f. laporan keuangan yang telah diaudit yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir; g. surat g. surat dukungan keuangan dari bank; dan h. ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi.

  3. Tata Cara Prakualifikasi.

  4. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan, dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum.

  5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing).

  6. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran.

  7. Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.

  8. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan.

  9. Penetapan Pemenang Lelang.

  10. Penetapan Penawar Tunggal.

  11. Pengumuman Pemenang Lelang atau Penawar Tunggal Pemenang lelang atau penawar tunggal diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta lelang paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang atau penawar tunggal dari menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota.

  12. Sanggahan Peserta Lelang.

  13. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang.

  14. Penerbitan Surat Penetapan Penawar Tunggal.

 

1 UU 39/2009 tentang KEK antara lain menegaskan, (1) Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu; (2) ditegaskan pengertian tentang Zona, Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Administratir, Badan Usaha, Pelaku Usaha; (3) KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional; (4) KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: a. pengolahan ekspor; b. logistik; c. industri; d. pengembangan teknologi; e. pariwisata; f. energi; dan/atau g. ekonomi lain; (5) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja; (6) Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK;

 

2 PP 29/2012 tentang KEK Sei Mangkei, antara lain menegaskan (1) Menetapkan Kawasan Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini; (2) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei seluas 2.002,77 ha (dua ribu dua koma tujuh tujuh hektar are) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara; (3) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei mempunyai batas sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan desa Keramat Kuba; b. sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN IV (Persero) Kebun Mayan; c. sebelah Timur berbatasan dengan PTPN IV (Persero) Kebun Gunung Bayu; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan sungai Bah Bolon; (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan (5) KEK Sei Mangkei terdiri atas: a. Zona Industri; b. Zona Logistik; dan c. Zona Pariwisata.

 

3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menter Perindustrian Nomor 111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit.

 

 

PROSPEK HILIRISASI INDUSTRI MINYAK SAWIT NASIONAL

DENGAN DUKUNGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Oleh: Komarudin 

Tekno-Meter Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi

Published in Artikel

 

TEKNO-METER PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN TEKNOLOGI:1

Suatu Upaya Mengurai Stagnasi Inovasi di Lembaga Litbang dan

Perkuatan Hubungan Pemasok-Pengguna

 

Dr. Ir. Arwanto, MSi

Drs. Kuncoro Budy Prayitno, MSc

 

Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Telp./ Fax 021 75791352

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ABSTRAK

 

Tekno-Meter merupakan panduan umum yang memberikan gambaran tingkat kematangan sebuah teknologi secara universal, Tekno-Meter juga dapat diterapkan guna mengukurTingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dari satu jenis teknologi tertentu.Pengukuran TKT dapat disesuaikan untuk diterapkan baik secara spesifik atau generik, dengan memodifikasi perangkat kuesioner pengukuran karena setiap bidang teknologi tertentu mempunyai karakter yang berbeda antara satu teknologi dengan teknologi yang lain.

Hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa (litbangyasa) dari Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Kerekayasaan (Lemlitbangyasa)belum banyak dimanfaatkan secara optimal oleh pihak pengguna. Permasalahan yang dihadapi lembaga Litbangyasa dalam kaitan pengembangan Inovasi dan Teknologi adalah: Tidak adanya ukuran kuantitatif terkait dengan kesiapan teknologi hasil riset, sehingga dokumentasi terukur mengenai hasil riset belum dilakukan, sementara Informasi mengenai track record pengembangan suatu teknologi sangat penting bagi perencanaan pengembangan riset lanjutan; Belum ada bahasa komunikasi yang sama antara lembaga Litbang dan Industri mengenai tingkat kesiapan suatu hasil riset, sehingga menjadi penghambat dalam interaksi difusi teknologi; Lemahnya hubungan antara lembaga Litbang dengan Industri dapat mengakibatkan terjadi “kelesuan” dalam berinovasi.

Teknometer dapat mengatasi permasalahan di atas karena:Perkembangan suatu riset dapat terukur secara kuantitatif; Tersedia satu bahasa komunkasi yang terukur mengenai tingkat kesiapan teknologi, sehingga industri dapat menghitung resiko investasi terhadap adopsi teknologi. Sehingga terjadi akselarasi adopsi hasil riset lembaga litbang oleh Industri; Akselarasi adopsi teknologi atau hasil riset lembaga litbang oleh Industri akan mengakselarasi kegiatan litbang yang berorientasi inovasi. Diharapkan dengan pemanfaatan Tekno-Meter dapat mengurai stagnasi inovasi teknologi di Lembaga litbangyasa dan juga dapat memperkuat hubungan Pemasok-Pengguna (supply-demand).

 

 

Kata kunci:

Tekno-Meter, Tingkat Kesiapan Teknologi, Lemlitbangyasa, stagnasi inovasi, Pemasok, Pengguna.

 

 

1. PENDAHULUAN

 

Teknologi merupakan salah satu faktor utama untuk kemajuan ekonomi dan inovasi merupakan kata kunci yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi berbasis teknologi. Namun manfaat dari inovasi tidak akan pernah dapat dinikmati masyarakat apabila tanpa melalui suatu proses, yakni proses difusi teknologi yang merupakan proses dari penyebarluasan teknologi kepada suatu sistem sosial

Perkembangan inovasi, difusi dan proses pembelajaran diyakini semakin menentukan produktivitas atau daya saing. Karena itu, penguatan sistem inovasi menjadi agenda yang sangat penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada era globalisasi, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu dinamis, pembangunan sistem inovasi di suatu negara tidak mungkin lagi dilaksanakan secara terisolasi dan para pelakunya bekerja sendiri. Agar berhasil dalam pembangunan sistem inovasi, para pemangku kepentingan pembangunan sistem ini harus memegang dan mendorong perbaikan lima faktor yaitu keterkaitan (linkages), kemitraan (partnership), jaringan (networking) dan interaksi serta sinergi positif sebagai faktor kunci keberhasilan. Lima faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi sangat tergantung pada adanya interaksi yang efektif.

Peran Lembaga Litbangyasa baik di Perguruan Tinggi ataupun Industri dalam pelaksanaan berbagai kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penguasaan dan pemanfaatan iptek guna mendukung pembangunan nasional, yang diharapkan akan memberikan dampak dalam peningkatan kemandirian, daya saing dan kualitas kehidupan bangsa Indonesia.

Permasalahan dalam program pengembangan litbangyasa dan pemanfaatan hasil riset dari sejumlah program dan kegiatan kerekayasaan yang dikembangkan oleh Lembaga Litbangyasa adalah :

  • Seringkali tidak diketahui informasi secara terukur (kuantitatif) tentang kesiapan teknologi hasil litbangyasa yang dihasilkan Lemlitbang untuk diterapkan. Ini tentu saja membuat pihak lain yang ingin memanfaatkan hasil litbangyasa mengalami kesulitan untuk mengetahui potensi apa yang dimiliki lembaga litbang tersebut dan menghitung investasi yang diperlukan untuk penerapannya.

  • Belum ada bahasa komunikasi yang sama antara lembaga Litbang dan Industri mengenai tingkat kesiapan suatu hasil riset, sehingga menjadi penghambat dalam interaksi difusi teknologi.

  • Rendahnya interaksi di antara keduanya dan belum berkembangnya hubungan keterkaitan dan peran Lembaga Intermediasi yang terbatas.

Hambatan pemanfaatan hasil riset dapat mengakibatkan terjadinya kelesuan dari lembaga litbang dalam melakukan penelitian dan inovasi. Oleh karena itu peningkatan pemanfaatan hasil riset diharapkan dapat memacu minat riset. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan pemanfaatan hasil litbangyasa teknologi adalah memunculkan dan mendokumentasikan Tingkat Kematangan Teknologi atau Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang dihasilkan oleh Lemlitbangyasa secara terukur (kuantitatif). Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran TRL terhadap hasil rekayasa / riset lemlitbangyasa. Informasi TRL Hasil Riset lembaga litbangyasa dapat dikembangkan menjadi sebuah indikator penguasaan dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekaligus dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk memperkuat hubungan keterkaitan supply-demand teknologi.

Dalam rangka mendukung upaya mengurai stagnasi inovasi di Lembaga Litbang dan perkuatan hubungan Pemasok-Pengguna diperlukan penguasaan informasi TKT oleh kedua belah pihak, penumbuhkembangan kolaborasi bagi inovasi, meningkatkan difusi inovasi hasil litbangyasa. Untuk itu perlu dilakukan upaya pemahaman mengenai Tekno-Meter dan penggunaan kepada Perguruan Tinggi, Lembaga Litbangyasa, Lembaga Intermediasi dan kalangan Industri.

 

2. RUANG LINGKUP DAN METODE

 Pengenalan dan pemahaman Tekno-Meter sebagai Panduan Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi dan Cara Penggunaan Tekno-Meter dilakukan melalui Sosialisasi dan Pelatihan (workshop) kepada Lembaga Litbangyasa baik di Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Litbangyasa.

 

2.1 Tingkat Kesiapan Teknologi

Tingkat Kesiapan Teknologi adalah suatu sistem pengukuran sistematis yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan dari suatu teknologi tertentu dan perbandingan kematangan atau kesiapan antara jenis teknologi yang berbeda. Kesiapan teknologi (technology readiness) dapat diartikan sebagai indikatoryang menunjukkan seberapa siap/matang suatu teknologi untuk bisa diterapkan dan diadopsi oleh pengguna/calon pengguna. Pengertian ”kesiapan” menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan antara “siap”, “tidak siap” dan “belum siap”-nya suatu teknologi” atau perbedaan “tingkatan kesiapan teknologi” untuk dimanfaatkan atau diterapkan sesuai kegunaannya.

 TKTmerupakanukuranyang menunjukkan tingkat kematangan atau kesiapan teknologi pada skala 1 – 9, yang mana antara satu tingkat dengan tingkat yang lain saling terkait dan menjadi landasan bagi tingkatan berikutnya.

 

Berikut ini adalah peringkat kesiapan teknologi yang ditunjukkan dengan nilai TKT:

 

 

Sumber : Buku Teknometer-Tim TRL BPPT-2011

 

2.1 Tekno-Meter

 Pada dasarnya Tekno-Meter merupakan panduan umum yang memberikan gambaran tingkat kematangan sebuah teknologi secara universal, akan tetapi Tekno-Meter juga dapat diterapkan guna mengukur satu jenis teknologi tertentu. Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi dapat disesuaikan untuk diterapkan baik secara spesifik atau generik, dengan memodifikasi perangkat kuesioner pengukuran karena setiap bidang teknologi tertentu mempunyai karakter yang berbeda antara satu teknologi dengan teknologi yang lain.

 Tekno-Meter dapat memberikan gambaran sesaat (snap shot) tentang status kematangan teknologi pada waktu tertentu. Disamping itu juga dapat untuk mengevaluasi proses historis pencapaian kesiapan/kematangan teknologi dari program pengembangan yang dilakukan dalam suatu teknologi.

 Konsep kesiapan ini dapat dikembangkan untuk ditafsirkan secara sama oleh pihak yang berkepentingan. Perbedaan penafsiran mungkin saja terjadi antara pihak penyedia teknologi dengan pengguna/calon pengguna teknologi. Penyedia teknologi mungkin mengartikan bahwa hasil litbangyasanya (proses pembuatan produk atau prototipe teknologi) sebagai teknologi yang dapat diterapkan. Sementara pihak pengguna/calon pengguna belum menganggapnya sebagai teknologi yang siap untuk diterapkan dan memenuhikebutuhannya.

 Secara umum Tekno-Meter dapat mengukur semua hasil teknologi yang telah dikembangkan. Akan tetapi terhadap hal-hal khusus terkadang Tekno-Meter yang dibuat generik itu tidak dapat menunjukkan hasil pengukuran yang tepat. Hal ini menyangkut pada kompleksitas teknologi yang dikembangkan. Beberapa hal khusus terkadang ada yang tidak dapat terdefinisikan dalam customization komponen indikator pada tiap tingkat (level) dalam Tekno-Meter, sehingga kesimpulan akhir dari hasil pengukuran secara generik lebih bersifat sebuah pendekatan terhadap kesiapan teknologi tersebut.

 Hasil pengukuran TKT terhadap suatu hasil pengembangan teknologi yang menggunakan Tekno-Meter yang dibuat generik kadangkala tidak dapat diterapkan untuk maksud pengukuran terhadap bidang-bidang teknologi yang spesifik karena trayektori pengembangan teknologi yang berbeda-beda. Sebagai contoh adalah pengukuran TKT dalam bidang industri otomotif dengan industri farmasi, meskipun pengukuran TKT dapat dilakukan menggunakan Tekno-Meter yang generik akan tetapi dapat menghasilkan penafsiran yang tidak tepat ketika terdapat hal-hal teknis yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam pertanyaan dan atau pernyataan yang sama untuk dua bidang teknologi yang berbeda. Untuk itu disamping dibuat Tekno-Meter generik perlu dibuat juga Tekno-Meter yang spesifik.

 Secara umum sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip antara hasil ukur yang menggunakan Tekno-Meter yang generik ataupun Tekno-Meter yang spesifik. Perbedaan sebenarnya, adalah pada saat proses pengukuran yang membutuhkan daya analisis dan sintesis pelaku teknologi untuk melakukan interpretasi perangkat ukur yang digunakan guna menentukan pilihan ukuran nilai yang tepat.

 Pengukuran secara spesifik membutuhkan pemahaman substansi teknis teknologi terkait, guna menyusun perangkat ukur yang lebih fokus dan kontekstual. Perangkat ukur spesifik mempunyai keuntungan karena mudah difahami oleh responden, pelaku teknologi.

 Dalam Tekno-Meter spesifik telah ditetapkan penjelasan dan penentuan komponen indikator TKT untuk bidang teknologi tertentu (berdasarkan hasil konsensus). Mengingat bahwa bidang teknologi yang ada sangat beragam, pembuatan Tekno-Meter yang spesifik mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Penentuan kriteria unsur dalam proses customization TKT pada tiap level Tekno-Meter yang dibuat spesifik bergantung pada kompetensi penyusunnya.

 

 

2.2 Pemanfaatan Teknometer

 

Konsep TKT yang pada awalnya dikembangkan oleh NASA dalam rangka mendukung program pengembangan dan perencanaan teknologi ruang angkasa, sekarang sudah banyak digunakan di berbagai bidang teknologi. Biasanya aplikasi TKT selalu dikaitkan dengan model aplikasi dari program pengembangan teknologi lainnya.

 

Di antara tujuan pengukuran TKT dengan menggunakan Tekno-Meter adalah :

  1. Penentu Kebijakan

Untuk menentukan besarnya upaya (program insentif dan pendanaan) untuk memperkecil kesenjangan dan keterkaitan antara penyedia dan pengguna teknologi.Dapat juga ditujukan untuk monitoring dan evaluasi suatu program pengembangan teknologi bila pengukuran TKT dilakukan secara berulang dengan mengetahui riwayat / historikal pencapaian TKTL pada periode waktu tertentu.

 

  1. Penghasil Teknologi

Menyediakan informasi penting tentang status dan pencapaian kematangan (maturity) teknologi yg dihasilkan dan memungkinkan peningkatan pemanfaatannya dan untuk fokus pengembangan program dan teknologi dalam peningkatan kapasitas litbang.

  1. Pengguna Teknologi

Tersedianya informasi status teknologi yg dapat digunakan untuk keputusan investasi dan pemanfaatan teknologi.

  1. Lembaga Intermediasi

Menyediakan informasi kemampuan teknologi, promosi dan peningkatan/ perluasan pemanfaatan teknologi.

 

Pemanfaatan TKT di Indonesia, khususnya dalam bidang iptek akan sangat membantu dalam rangka persiapan dan pematangan suatu teknologi untuk siap didifusikan atau tidak.Manfaat Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi adalah untuk :

  1. Mendapatkan indikator (antara 1-9) yang menunjukkan tingkat kematangan/ kesiapan teknologi untuk diterapkan, yang dapat menjadi informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pemanfaatan dan program pengembangan teknologi.

  2. Mengetahui riwayat/ historikal pencapaian suatu program pengembangan teknologi, bila pengukuran dilakukan secara berulang pada periode waktu tertentu.

  3. Mengembangkan alat (tool) untuk mengukur TKT dan membangun kesepahaman persyaratan (negosiasi/konsensus TKT) untuk teknologi tertentu antar pihak yang berkepentingan.

 

Dengan diterapkannya atau dimanfaatkannya Tekno-Meter sebagai alat Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi hasil litbangyasa di Lembaga Litbangyasa maka akan diketahui tingkat kesiapan teknologi yang dihasilkan Lembaga Litbangyasa sehingga dapat diantisipasi rencana pengembangan terhadap teknologi hasil litbangyasa yang dibutuhkan oleh pengguna teknologi.Disamping itu pemanfaatan Tekno-Meter juga dapat meningkatkan interaksi yang lebih kuat dan kondusif diantara aktor/pelaku/komponen yang terkait.

 

 

3. PEMBAHASAN

3.1. Manfaat Tekno-Meter

 

Manfaat utama Tekno-Meter adalah sebagai alat atau sarana untuk menggambarkan tingkat kesiapan teknologi secara terukur (kuantitatif). Dengan peran ini dapat dijadikan acuan bersama antara Lembaga Litbangyasa sebagai pemasok teknologi dan Industri sebagai pengguna. Sehingga terdapat bahasa yang sama yang terukur yang dapat dijadikan landasan berpijak bagi keduanya dalam menyatakan tingkat kesiapan suatu teknologi. Kesamaan pandangan terhadap ukuran kesiapan teknologi akan mempermudah dan memperlancar komunikasi dalam rangka proses difusi teknologi. Sehingga aliran teknologi hasil inovasi dari lembaga litbangyasa ke pengguna atau industri akan semakin lancar. Kondisi ini pada akhirnya akan menumbuhkan driving force bagi lembaga litbangyasa untuk mamacu melakukan riset. (Gambar 1)

 

 

Gambar 1. TKT, Akselarasi Adopsi Mangurai Stagnasi Riset

 

Aliran teknologi atau inovasi hasil rsiet lemabag litbangyasa ke industri sangat dimungkin tidak hanya pada hasil riset yang berada pada level atau TKT 8 atau TKT 9 saja. Dengan adanya Tekno-Meter, hasil riset yang masih dibawah TKT 5, bila terkomunikasikan dengan baik ke industri, bisa saja akan diadopsi oleh industri. Hal ini karena industri telah paham resiko investasi yang harus ditanggung jika akan mengadopsi suatu hasil riset pada tingkatan TKT tertentu. Jadi kata kuncinya adalah bahasa dan definisi yang sama antara pemasok dan pengguna teknologi terhadap suatu tingkatan TKT mulai TKT 1 sampai dengan TKT 9.

Oleh karena itu manfaat lain dari Tekno-Meter adalah salah satu yang dapat mendukung upaya untuk mengurai stagnasi inovasi di lembaga litbangyasa. Disamping dengan dengan Tekno-Meter yang merupakan bahasa yang sama bagi lembaga litbangyasa dan industri akan berperan memperkuat hubungan antara pemasok dan pengguna teknologi.

 

 

3.2 Peran Lembaga Intermediasi dalam Perkuatan Hubungan Pemasok-Pengguna

Untuk dapat memaksimalkan manfaat dari Tekno-Meter diperlukan optimalisasi peran dari lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi yang berperan sebagai penghubung antara lembaga litbang dan industri (pengguna) selama ini lebih banyak meng-intermediasi-kan hasil riset lembaga litbangyasa yang telah memiliki tingkat kesiapan di atas TKT 8 (Gambar 2). Sementara untuk TKT 5 ke bawah sebenarnya bisa jadi memiliki potensi untuk dikembangkan sampai tahapan produksi. Namun karena keterbatasan sumberdaya atau perubahan kebijakan seringkali tidak dilanjutkan tahapan penelitiannya. Hal ini yang dapat menimbulkan adanya “kelesuan” dalam riset dan berinovasi.

Oleh karema itu peran lembaga intermediasi harus dioptimalkan dengan memperhatikan dan mengkoneksikan hasil riset tidak hanya yang TKT tinggi saja tetapi juga untuk TKT remdah (Gambar 3). Karena mubgkin saja TKT yang remdah dapat menarik industri untuk mengadopsi, tentunya dengan pemahaman resiko investasi yang telah diperhitungkan, yang mengacu pada ukuran TKT yang telah dicapai.

 

 

Gambar 2. Keterbatasan Peran Lembaga Intermediasi

 

 

Gambar 3. Optimalisasi Peran Lembaga Intermediasi

 

 

4. KESIMPULAN

 

  • Tekno-Meter sebagai Panduan Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi untuk mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah dapat dimanfaatkan untuk mengukur TKT hasil litbangyasa di Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Litbangyasa dan kalangan Industri.

  • Dengan mengetahui TKT dari hasil litbang maka akan dapat diketahui proses pengembangan teknologi lebih lanjut guna mencapai pemanfaat teknologi yang optimum.

  • Lembaga Intermediasi dibutuhkan untuk menjembatani antara pemasok dan pengguna teknologi, untuk itu penguasaan tentang TKT dan cara pengukurannya dapat bermanfaat dalam penyampaian informasi hasil litbangyasa dan pengembangan teknologi lebih lanjut.

  • Lembaga Intermediasi juga dibutuhkan bagi Lemlitbangyasa dalam pendampingan dan penyampaian informasi tentang hasil-hasil teknologi tidak hanya di hilir (ketika Hasil penelitian memiliki TKT yang tinggi) tapi juga di hulunya ketika hasil-hasil litbang masih memiliki nilai TKT rendah.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Kuncoro Budy Prayitno, dkk, 2012, Sosialisasi TRL ( Technology Readiness Level ) Hasil Riset untuk Mendukung Kemampuan Inovatif Lembaga Litbang Daerah Dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi – BPPT.

  2. Arwanto., Kuncoro Budy Prayitno., Dedi Suhendri, 2011, Tekno-Meter: Panduan Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi, BPPT, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi – BPPT.

  3. Dedi Suhendri, dkk. 2011. Tingkat Kesiapan Teknologi (TRL, technology readiness level) Hasil Riset Lembaga Litbang LPNK Ristek, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi – BPPT.

  4. --------. 2010. Pengukuran TRL Hasil Riset BPPT, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi – BPPT.

  5. Kuncoro Budy Prayitno, 2008, Panduan Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi – BPPT.

  6. --------. 2007. Direktori Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

  7. --------. 2006. Buku Model Difusi Hasil RUK, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi – BPPT.

  8. Nolte, William. 2005. Technology Readiness Level Calculator. Presented at Assessing Technology Readiness & Development Seminar. April 28, 2005.

  9. Smith, Jim. (2004). An Alternative to Technology Readiness Levels for Non-Developmental Item (NDI) Software. Integration of Software-Intensive Systems Initiative. CMU/SEI-2004-TR-013. ESC-TR-2004-013. April 2004.

  10. Smith II, James D. (2004). ImpACT: An Alternative to Technology Readiness Levels for Commercial-Off-The-Shelf (COTS) Software. Carnegie Mellon Software Engineering Institute.

  11. Taufik, Tatang A. 2004. Penyediaan Teknologi, Komersialisasi Hasil Litbangyasa, dan Aliansi Strategis. P2KDT – BPPT dan KRT. 2004.

  12. Taufik, Tatang A, 2003, TRL : Konsep dan Isu Kebijakan, Workshop Pemetarencanaan Teknologi dan Pengukuran Teknologi, P2KT-PUDPKM, PKT-BPPT.

  13. NASA. (2001). NASA Technology Commercialization Process: NASA Procedures and Guidelines. NPG 7500_1. NASA - Commercial Technology Division. Dari http://nodis3.gsfc.nasa.gov/library/

  14. Mankins, John C. (1995). Technology Readiness Levels: A White Paper. Advanced Concepts Office. Office of Space Access and Technology. NASA. April 6, 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

1Dipresentasikan pada Forum Tahunan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) Nasional ke-3, Tahun 2013. LIPI Science-Based Industrial Innovation Award, di The Sultan Hotel Jakarta, 10 Oktober 2013

396545
Hari iniHari ini66
KemarinKemarin204
Minggu iniMinggu ini632
Bulan iniBulan ini2909
Seluruh hariSeluruh hari396545
Statistik created: 2017-12-13T21:55:26+00:00